Yayuk Basuki Beri Catatan Penting Terkait Penggunaan Anggaran Asian Games

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Yayuk Basuki memberikan beberapa catatan yang perlu diwaspadai terkait penggunaan anggaran negara untuk kegiatan Asian Games XVIII 2018 di Jakarta dan Palembang.

Hanya tinggal 12 bulan lagi, olahraga akbar tersebut digelar.

Lima negara se-Asia akan mengirimkan sekitar 15000an atlet untuk mengikuti 484 nomor pertandingan dari 44 cabang olah raga.

Sehubungan dengan rencana pemerintah mengabulkan permintaan Inasgoc usulan anggaran penyelenggaraan Asian Games sebesar Rp 4,5 triliun diluar venue pertandingan.

Setelah pembahasan APBN P 2017 yang di lakukan pada minggu ke 2 Juli nanti Rp 1,8 triliun mulai digelontorkan.

"Kita harus waspadai bersama terutama terkait dengan akuntabilitas dan efisiensi," kata Yayuk, mantan petenis nasional tersebut.

Berikut beberapa catatan tersebut:

1. Sampai saat ini Inasgoc masih belum memberikan laporan penggunaan uang negara sebesar USD 45 juta atau sekitar Rp. 600 Milyar dari kegiatan yang bersumber dari APBN 2015 (PR Campaign USD 15 juta) dan dari APBN 2016 (Broadcasting Fee USD 30 juta).

2. Inasgoc juga belum memberikan penjelasan resmi tentang posisi terahir atas kebutuhan anggaran dan peruntukannya yang telah disetujui pemerintah.

3. Selain itu Inasgoc juga belum menjelaskan realisasi arahan Ketua Dewan Pengarah yang juga Wapres RI terkait rencana efisiensi kepanityaan yang dianggap terlalu gemuk 200 an orang tidak termasuk 11000 relawan Asian Games.

4. Perlu dijelaskan juga, Bagai mana akuntabiltas dan efisiensi bisa dilakukan oleh Inasgoc sementara Perpres no. 48 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Asian Games 2018, telah memberikan ruang kepada Inasgoc untuk dapat melakukan penunjukan langsung untuk pekerjaan hingga puluhan milyar rupiah.

Hal tersebut diatas hanya sebagian kecil dari banyak hal yang telah diminta beberapa kali sejak tahun lalu dan tidak diindahkan oleh Inasgoc sampai saat ini.

Inasgoc seharusnya memberikan penjelasannya secara transparan sebelum pembahasan Rp. 1,8 Trilun pada APBNP 2017 dilakukan. Agar publik juga dapat mengawasi bersama mengingat anggaran ini juga berasal dari uang rakyat.