Duduk Perkara PB Djarum vs KPAI, Diminta Hilangkan Kata 'Djarum' di Audisi, Direktur : Itu Ruh Kami
Simak duduk perkara PB Djarum vs KPAI. KPAI meminta kata 'Djarum' dihilangkan di audisi, Direktur PB Djarum : itu ruh kami.
Penulis:
Citra Agusta Putri Anastasia
Editor:
Daryono
lihat foto
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise ikut bicara terkait polemik PB Djarum yang menghentikan audisi bulu tangkis.
Yohana mendukung permintaan KPAI.
Menurut dia, PB Djarum telah melanggar regulasi jika tetap menyematkan nama yang identik dengan produk tembakau dalam audisi.
"Yang jelas, pada dasarnya siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak dalam bentuk apa pun, tetap melanggar undang-undang, maka harus diproses," kata Yohana Yembise kemarin, Senin (9/9/2019), dikutip Tribunnews dari Kompas.com.
Isu yang menyatakan PB Djarum akan tetap melanjutkan audisi meskipun tanpa menyantumkan logo, menurut Yohana tetap tidak dapat diterima.
"Ya tapikan itu sudah melanggar, tetap melanggar undang-undang yg berlaku tentang perlindungan anak. Jangan sampai memperlat anak-anak untuk itu" lanjutnya.
Akan tetapi, PB Djarum telah melakukan audisi ini selama puluhan tahun.
Selain itu, audisi yang dilakukan juga berhasil mencetak atlet dengan prestasi kelas dunia.
Sejumlah orangtua kemudian menyayangkan dihentikannya audisi bulu tangkis.
Sebab, satu jalan pembinaan telah tertutup saat PB Djarum menghentikan audisinya.
Menanggapi hal itu, Yohana menyatakan bahwa Kementerian PPPA akan berkoordinasi dengan kementerian terkait agar pembinaan olahraga.
"Nanti kita koordinasikan lagi dengan Kementerian Pendidikan lagi, dengan cara apa anak mendapatkan hak-hak mereka. Termaksud dikoordinasikan dengan Kemenpora" ujar Yohana Yembise.
KPAI Minta PB Djarum Buktikan Komitmen
KPAI meminta PB Djarum untuk membuktikan komitmennya yang selama ini dijadikan sebagai tagline organisasi, “Bakti pada Negeri”.
Imbauan ini disampaikan oleh Komisioner KPAI Sitti Himawatty melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (9/9/2019).
“Kepada PB Djarum untuk membuktikan komitmen seperti yang kerap disampaikan," ujar Sitti dalam keterangannya.
"Bahwa kegiatan ini adalah murni bentuk kegiatan pembibitan pencarian bakat, dan merupakan kegiatan bakti kepada negeri yang ingin disesuaikan dan diselaraskan dengan tata aturan dan tata perundangan yang berlaku di Indonesia,” lanjutnya.
Dimaksudkan, program beasiswa yang diberikan ini benar-benar sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada masyarakat.
Sehingga, tidak ada harapan untuk mendapatkan keuntungan bagi finansial perusahaan.
Ini merupakan 1 dari 7 imbauan yang disampaikan KPAI kepada pihak-pihak yang terkait dengan polemik audisi PB Djarum.
Misalnya kepada Kemenpora, KIemenko PMK, KPPPA, Kemenkumham, orangtua anak, hingga masyarakat yang akhir-akhir ini tersedot perhatiannya pada masalah ini.
“Kepada seluruh pihak untuk lebih tenang dan arif dalam menyikapi informasi yang berkembang, agar tidak ditumpangi oleh pihak-pihak yang mencoba memancing di air keruh dengan mejalankan praktik-praktik yang kurang elegan untuk memanaskan situasi,” kata Sitti.
