PB Perkemi Pertanyakan Masalah Keanggotaan di KOI

Komite Olimpade Indonesia (KOI) menggelar Kongres Pemilihan ketua pada Rabu, (9/10/2019).

PB Perkemi Pertanyakan Masalah Keanggotaan di KOI
tribunnews.com/abdul majid
Pendiri PB Perkemi, Indra Kartasasmita saat menujukkan surat keputusan saat menghadiri acara Kongres KOI 2019, Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Rabu (9/10/2019). Tribunnews/Abdul Majid 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komite Olimpade Indonesia (KOI) menggelar Kongres Pemilihan ketua pada Rabu, (9/10/2019). 

Namun, jelang Kongres dimulai, sejumlah pengurus cabang olahraga mempertanyakan soal keanggotaan. 

Pengurus cabor yang mengajukan keberatan soal keanggotaan di KOI adalah Pengurus Besar Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PB Perkemi). 

Dalam keterangannya, PB Perkemi merasa dikucilkan oleh KOI karena tidak diundang Kongres. 

Pendiri PB Perkemi, Indra Kartasasmita, mengatakan, pihaknya tidak diakui karena KOI lebih mengakui induk organisasi olahraga Kempo yang lain yaitu Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Kempo Indonesia (PP Porkemi).

Padahal, kata Indra, PB Perkemi merupakan pengurus organisasi olahraga Kempo di Indonesia sejak lama. Akan tetapi, dengan adanya pengesahan PP Porkemi oleh KOI, membuat PB Perkemi status tidak lagi diakui keanggotaannya.

"Memang, sejak November tahun 2018 ada Musyawarah Organisasi Nasional yang menghasilkan kepengurusan baru. Tentunya ada yang tak puas hingga Musornas dilakukan dua kali, satu kali dilakukan kami, dan satu lagi dilakukan KONI Pusat," kata Indra kepada wartawan.

"Nah, berdasarkan Musornas terakhir yang terpilih kembali itu PB Perkemi. Dan, yang tak puas itu bikin kepengurusan baru namanya PP Porkemi," ucapnya. 

Indra pun menjelaskan, permasalahan ini muncul karena Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal KOI, Hellen Sarita, menandatangi surat pengesahan bahwa PP Porkemi merupakan induk organisasi kempo di Indonesia pengganti PB Perkemi. 

"Tapi, pada April 2019 ada surat yang ditandatangani Sekjen KOI bahwa PP Porkemi menggantikan PB Perkemi dengan alasan yang kami tidak tahu dan kepengurusan kami diblokir. Padahal, PB Perkemi sudah 53 tahun berdiri," ujar Indra. 

"Ini tak pernah ada klarifikasi dan seleksi. Padahal, untuk menjadi anggota KOI harus ada kepengurusan sah minimal di 10 provinsi," pungkasnya.

Penulis: Abdul Majid
Editor: Toni Bramantoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved