PSSI Cuma Tunduk ke FIFA, Pemerintah Tak Bisa Intervensi KLB, Apa Langkah Presiden Jokowi ke Gianni?

PSSI Hanya Tunduk ke FIFA, Pemerintah Tak Bisa Intervensi KLB, Apa Langkah Presiden Jokowi ke Gianni?

TRIBUNNEWS.COM - Rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang mendesak agar seluruh pengurus PSSI mundur hanya bersifat 'imbauan'.

Pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI untuk menggelar Kongres Luar Biasa sebagai cara untuk menentukan kepengurusan baru merujuk statuta FIFA yang tak menghendaki adanya campur tangan pihak luar.

PSSI secara administratif, hanya tunduk pada FIFA selaku induk organisasi sepakbola di dunia. 

Baca juga: TGIPF Rekomendasikan Semua Petinggi PSSI Mundur, Menpora: Hati-hati Intervensi, Jangan Tabrak FIFA

Seperti diketahui, TGIPF Tragedi Kanjuruhan mengumumkan hasil investigasi tragedi Kanjuruhan, hasilnya PSSI bertanggung jawab atas kejadian dan direkomendasikan untuk segera menggelar KLB.

Dalam surat rekomendasi hasil investigasi, TGIPF menyarankan pada Ketum PSSI dan jajarannya untuk mengundurkan diri.

"Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI."

"Namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang," isi surat rekomendasi TGIPF.

Baca juga: Sederet Pelatih Calon Pengganti Shin Tae-yong Menyusul Rekomendasi TGIPF Minta Iwan Bule Mundur

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali, sudah mengetahui rekomendasi TGIPF tersebut.

Tetapi Zainudin Amali menegaskan tugas pemerintah adalah memastikan proses tanggung jawab di luar PSSI.

Artinya, pemerintah tidak akan mengintervensi PSSI agar Mochamad Iriawan mundur sebagai Ketum PSSI.

Pemerintah hanya akan menindaklanjuti mana yang menjadi ruang pemerintah, seperti Menteri PU harus lakukan apa, Menpora harus lakukan apa, Polri harus lakukan apa.

"Menteri PU harus lakukan apa, Menpora harus lakukan apa, Polri harus lakukan apa."

"Tetapi kalau ada area yang pemerintah tidak bisa masuk, tentu itu tidak akan dimasuki pemerintah," ujar Zainudin Amali setelah acara FGD Perumusan Implementasi UU No.11 tahun 2022 tentang Keolahragaan dengan topik suporter.

Baca juga: Akhirnya Ada Pengurus PSSI yang Siap Mundur Buntut Tragedi Kanjuruhan

Menurutnya, saat ini rekomendasi yang dirumuskan oleh TGIPF sudah diterima oleh Presiden Jokowi dan dipelajari.

"Saya kira gini, semua rekomendasi itu sudah diserahkan kepada pak presiden, tadi pak presiden sampaikan ke kita itu akan dilihat dan dipelajari."

"Yang pasti pemerintah akan segera menindaklanjuti mana ruang menjadi area pemerintah."

"Kalau yang di luar area pemerintah tentu kita harus hati-hati betul, jangan sampai salah kita menindaklanjuti kemudian berakibat ada federasi internasional menilai bahwa kita sudah campur tangan (ranah PSSI)."

Sementara pada 18 Oktober 2022, Presiden FIFA Gianni Infantino akan tiba di Indonesia.

Gianni Infantino datang ke Indonesia dengan agenda pembentukan Tim Transformasi Sepak Bola Indonesia bersama dengan pemerintah dan juga PSSI.

Apa Langkah Presiden Jokowi ke Presiden FIFA?

Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan berencana menyerahkan hasil temuan mereka kepada Presiden FIFA Gianni Infantino saat datang ke Indonesia pada 18 Oktober mendatang. 

Infantino datang ke Tanah Air untuk membahas tim transformasi sepak bola Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, yang juga Wakil Ketua TGIPF, menanggapi pertanyaan media terkait rekomendasi TGIPF yang meminta agar Ketua Umum dan seluruh jajaran Komite Eksekutif (Exco) PSSI mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas Tragedi Kanjuruhan.

Zainudin menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat mencampuri urusan internal PSSI sehingga memilih untuk membicarakan rekomendasi tersebut terlebih dahulu bersama FIFA selaku induk organisasi internasional yang membawahi PSSI.

“Ya, disikapinya seperti apa itu urusan federasi (PSSI). Nanti kan sebenarnya ini menjadi bahan juga yang akan dibicarakan dengan Presiden FIFA sebagai pimpinan federasi internasional. Jadi jelas betul bahwa pemerintah tidak akan masuk ke area yang bukan area pemerintah,” kata Zainudin seperti dikutip dari Antara, Sabtu (15/10/2022).

Laporan hasil pemeriksaan TGIPF telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo oleh Ketua TGIPF yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD di Istana Negara, Jumat.

Rekomendasi tersebut ditujukan kepada 10 kementerian/lembaga, termasuk PSSI, Polri, panitia pelaksana pertandingan, PT Liga Indonesia Baru (LIB), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dan Kementerian Kesehatan.

Adapun salah satu poin pertama rekomendasi TGIPF untuk PSSI berbunyi, “secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang.”

Namun, Menpora menegaskan bahwa pemerintah hanya akan menindaklanjuti rekomendasi yang merupakan area masing-masing kementerian/lembaga.

Ia mengatakan pemerintah harus berhati-hati agar tidak salah langkah dan terkesan melakukan intervensi urusan federasi sepak bola nasional.

“Kami hanya akan menindaklanjuti hal-hal yang bisa pemerintah kerjakan. Tapi ada hal-hal lain yang tidak bisa dimasuki sehingga itu akan dibicarakan dengan federasi internasionalnya (FIFA),” kata Menpora.

“Kami berharap dari rekomendasi TGIPF ini juga bisa menjadi bagian bahan Pak Presiden untuk kemudian didiskusikan dengan Presiden FIFA. Tapi sangat jelas bahwa kalau itu area yang tidak memungkinkan pemerintah masuk, maka kami tidak akan masuk. Itu menjadi urusan federasi dengan FIFA,” pungkas dia. (SuperBall/Wibbiassiddi/Ferril Dennys/Kompas.com)