TAG
Ace Hasan Syadzily
Berita
-
Penjelasan Komisi VIII DPR RI terkait Biaya Haji 2022 Sebesar Rp 39,8 Juta
Kepada jemaah haji lunas tunda tahun 1441 H atau tahun 2022, kekurangan bayar akan dibebankan dari nilai manfaat keuangan haji.
-
Haji Dibuka Tahun Ini, Komisi VIII DPR Minta Kemenag Pastikan Alokasi Kuota Jemaah Indonesia
Ace Hasan Syadzili, bersyukur usai Arab Saudi akhirnya membuka penyelenggaran haji tahun 2022.
-
Pimpinan Komisi VIII DPR: Perbedaan 1 Ramadan Tak Perlu Jadi Polemik
perbedaan penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah antara pemerintah dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak perlu dipermasalahkan
-
DPR: Tak Harus Berpolemik Soal Awal Ramadan
Pemerintah selama ini menggunakan metode rukyatul hilal yaitu dengan melihat keberadaan hilal
-
Tim Panja BPIH Komisi VIII DPR RI Pastikan Layanan Kesehatan Jamaah Haji di Madinah
Tim Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII tahun 2022, melakukan kunjungan kerja
-
Kabar Duka, Ichsan Firdaus Anggota DPR RI Fraksi Golkar Meninggal Dunia
Jenazah akan disemayamkan di rumah duka di Legenda Wisata zona Cleopatra blok i7/12 Wanaherang Gn. Putri Kab. Bogor.
-
Panja Komisi VIII Akan Terbang Ke Arab Saudi Pantau Persiapan Haji 2022 Pada 23 Maret
kunjungan ke Tanah Suci itu dilakukan guna memastikan pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini bisa berjalan dengan baik.
-
Logo Halal Baru, Komisi VIII DPR RI Sebut Tak Ada yang Salah: Makna Tergantung Sudut Pandang
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI menilai tak ada yang salah dengan logo halal yang baru: makna logo tergantung sudut pandang.
-
Apresiasi Kemenag, Komisi VIII DPR: Arab Saudi pun Miliki Aturan Soal Pengeras Suara Masjid
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengapresiasi keputusan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.
-
Alasan Kenaikan Biaya Haji Tak Dapat Terhindarkan, Komisi VIII DPR Sebut Adanya Item Tambahan
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengungkapkan alasan kenaikan biaya haji pada tahun 2022 ini yang tidak dapat terhindarkan
-
Sekjen Kemensos Diusir saat Rapat dengan Komisi VIII DPR, Risma Minta Maaf: Tidak Ada Salah Kopral
Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, menyampaikan permohonan maaf saat rapat dengan Komisi VIII DPR, Rabu (19/1/2022).
-
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Minta Pemerintah Segera Relokasi Pengungsi Erupsi Semeru
DPR meminta korban erupsi (pengungsi) Gunung Semeru supaya direlokasi ke tempat yang lebih aman.
-
DPR: Tak Ada Toleransi, Hukuman Berat kepada Guru Pelaku Rudapaksa 12 Santriwati di Bandung
para Santri selain diajarkan Ilmu pengetahuan Agama juga seharusnya mereka dilindungi termasuk dari kekerasan seksual.
-
Wacana Koalisi PDIP-Gerindra, Golkar Pilih Fokus Tingkatkan Popularitas Airlangga Hartarto
Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, Golkar terbuka untuk berkoalisi dengan partai politik manapun pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Sahabat Airlangga Segera Deklarasi di Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur
Relawan 'Sahabat Airlangga' telah berkomitmen akan terus bekerja keras memuluskan langkah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto
-
Airlangga Hartarto: Lulusan Golkar Institute Harus Ambil Peran Strategis Kawal Isu Ekonomi Dunia
Airlangga Hartarto berharap lulusan pendidikan Golkar Institute turut serta mengambil peran strategis dan mengawal isu-isu ekonomi dunia.
-
Umrah Bagi RI Dibuka Lagi, DPR Minta Pemerintah Jamin Prokes Calon Jemaah
Pemerintah juga diharapkan untuk memprioritaskan calon jemaah yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi Covid-19.
-
Pengamat Sebut Target Airlangga Menang Pemilu 2024 Cukup Ambisius Tapi Memungkinkan untuk Diwujudkan
Airlangga mengingatkan Partai Golkar memiliki satu narasi dan usaha bersama memenangkan Pemilu 2024.
-
Elektabilitas Airlangga Hartarto Naik, Partai Golkar Optimistis Tatap Pilpres 2024
dalam berbagai hasil survei, keterkenalan Airlangga Hartarto semakin meningkat. Hal itu membuat Golkar optimis menatap Pemilu 2024.
-
PAN Gabung Koalisi Pemerintah, Golkar: Jatah Menteri Bukan Agenda Penting untuk Dibahas
Partai Amanat Nasional (PAN) telah bergabung dengan koalisi partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH.