Al Araf

Berita Foto (6)

Akademisi Khawatirkan Implementasi UU PSDN: Dibuat Terburu-buru dan Minim Partisipasi Publik

Undang Undang Nomor 23/2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara terus menuai penolakan dari sejumlah pihak.

Jumat, 15 Juli 2022
Begini Nasib Komcad yang Telah Dilatih Jika Gugatan Terkait UU PSDN Dikabulkan Mahkamah Konstitusi

Al Araf memprediksi nasib Komponen Cadangan (komcad) yang telah dilatih bila gugatan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Keamanan dikabulkan MK.

Kamis, 30 Juni 2022
Imparsial: Pembubaran Ormas Tanpa Proses Pengadilan adalah Pelanggaran HAM

Senior Imparsial Al Araf mengkritisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas.

Rabu, 30 Maret 2022
Bacaan Surat Al A'raf Ayat 88-100 dalam Bahasa Arab, Latin, dan Terjemahan Bahasa Indonesia

Surat Al A'raf merupakan surat ke-7 dalam Al Qur'an yang terdiri dari 206 ayat.

Jumat, 10 Desember 2021
Al Araf: Pengusulan Jenderal TNI Andika Perkasa Jadi Panglima Sudah Bisa Diprediksi Secara Politik

Al Araf menilai pengusulan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Panglima TNI sudah bisa diprediksi secara politik

Rabu, 3 November 2021
Pergantian Panglima TNI, Presiden dan DPR Perlu Pertimbangkan Pendekatan Normatif dan Substantif

Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf menilai Presiden dan DPR perlu menggunakan pendekatan normatif dan substantif

Jumat, 10 September 2021
Al Araf: UU TNI Menyiratkan Pergantian Panglima Perlu Melalui Pola Rotasi Antarmatra

Ia menjelaskan pola rotasi dalam jabatan Panglima TNI sudah dimulai sejak reformasi dan menjadi mandat UU TNI.

Kamis, 9 September 2021
Anggota DPR Lebih Baik Sampaikan PR yang Perlu Dikerjakan Panglima TNI Baru

jauh lebih baik jika anggota DPR menyampaikan ke publik mengenai pekerjaan-pekerjaan rumah yang perlu dilakukan Panglima TNI baru dalam mendorong refo

Senin, 6 September 2021
Selain Ganti Pejabat, Panglima TNI Perlu Lakukan Langkah Hukum Kepada 2 Pelaku Kekerasan di Merauke

Al Araf menilai Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Thahjanto perlu melakukan langkah hukum kepada dua oknum anggota Satpom Lanud Johannes Abraham (JA)

Kamis, 29 Juli 2021
Proses Pergantian Panglima TNI ke Depan Dinilai Cukup oleh Presiden Tanpa Persetujuan DPR

Al Araf mengatakan proses pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden dan harus diuji dengan pertimbangan dari DPR RI.

Kamis, 8 Juli 2021
Pola Rotasi Antarmatra Dinilai Lebih Baik Dalam Proses Pergantian Panglima TNI

Al Araf mengatakan Undang-Undang TNI sebenarnya cukup jelas menyiratkan proses pergantian Panglima TNI perlu dilakukan secara rotasi meski mandatnya

Kamis, 8 Juli 2021
Labelisasi Teroris Terhadap KKB Dinilai Sebagai Cerminan Pendekatan Keamanan di Papua

Al Araf menilai labelisasi teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai cerminan pendekatan keamanan di Papua.

Jumat, 30 April 2021
Imparsial Sebut Kemajuan Teknologi Informasi Ikut Ubah Pergerakan Pelaku Terorisme

Al Araf mengatakan perkembangan teknologi dan arus cepat informasi telah memberi ketersediaan sumber daya dan metode baru bagi para pelaku teror.

Jumat, 2 April 2021
5 Langkah Ini Perlu Dilakukan Pemerintah untuk Menyelesaikan Konflik di Papua

Pemerintah dinilai perlu melakukan desekuritisasi dengan melakukan penarikan pasukan non organik dari Papua.

Kamis, 22 Oktober 2020
Dugaan Keterlibatan Oknum Aparat atas Tewasnya Pendeta Yeremia Perlu Dintindaklanjuti Serius

Pemerintah dinilai perlu menindaklanjuti secara serius dugaan keterlibatan oknum aparat berdasarkan laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF)

Kamis, 22 Oktober 2020
Imparsial: TGPF Intan Jaya dan Komnas HAM Harus Pastikan Kasus Diproses Hukum Secara Adil

Sejumlah korban dalam peristiwa tersebut di antaranya seorang wara sipil bernama Badawi, dua anggota TNI yaitu Serka Sahlan

Selasa, 6 Oktober 2020
Pemerintah Ajak Diskusi Pihak yang Keberatan Dengan R-Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme

Mahfud MD mengatakan pemerintah telah mengajak diskusi semua pihak yang keberatan dengan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI

Sabtu, 8 Agustus 2020
Pemerintah dan DPR Didesak Buka Draft Rancangan Perpres Pelibatan TNI dalam Mengatasi Terorisme

pemerintah dan DPR harus menyampaikan draft rancangan Perpres yang sudah jadi tersebut ke publik.

Senin, 3 Agustus 2020
Dua Istilah dalam Rancangan Perpres Pelibatan TNI Mengatasi Terorisme Ini Dinilai Janggal

Istilah penangkalan dan pemulihan dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme dinilai janggal.

Kamis, 16 Juli 2020
Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Rencana Pembentukan Dewan Keamanan Nasional

Koalisi mempertanyakan pembentukan DKN dan meminta rencana tersebut dikaji kembali secara seksama dan mendalam.

Rabu, 15 Januari 2020

⟨1 2 3 4 5 6 ⟩

Berita Terkini

Keunggulan Liverpool Dibuyarkan oleh Tim Penghuni Zona Degradasi

19 menit lalu
Berlaku hingga 20 Januari 2026, Ini Daftar Biaya Tambah Daya Listrik PLN Diskon 50 Persen

24 menit lalu
166 Sekolah Rakyat Diresmikan Prabowo, Jadi Upaya Entas Kemiskinan hingga Investasi Masa Depan

26 menit lalu
Ansor dan Gereja St Paulus Kraksaan Probolinggo Bagikan Sembako Hasil Dekorasi Natal ke Warga

36 menit lalu
Hasil Lengkap Semifinal India Open 2026: Jojo vs Lin Chun-Yi di Final, Juara Bertahan Gigit Jari

43 menit lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TAG

Al Araf

Undang Undang Nomor 23/2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara terus menuai penolakan dari sejumlah pihak.

Al Araf memprediksi nasib Komponen Cadangan (komcad) yang telah dilatih bila gugatan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Keamanan dikabulkan MK.

Senior Imparsial Al Araf mengkritisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas.

Surat Al A'raf merupakan surat ke-7 dalam Al Qur'an yang terdiri dari 206 ayat.

Al Araf menilai pengusulan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Panglima TNI sudah bisa diprediksi secara politik

Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf menilai Presiden dan DPR perlu menggunakan pendekatan normatif dan substantif

Ia menjelaskan pola rotasi dalam jabatan Panglima TNI sudah dimulai sejak reformasi dan menjadi mandat UU TNI.

jauh lebih baik jika anggota DPR menyampaikan ke publik mengenai pekerjaan-pekerjaan rumah yang perlu dilakukan Panglima TNI baru dalam mendorong refo

Al Araf menilai Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Thahjanto perlu melakukan langkah hukum kepada dua oknum anggota Satpom Lanud Johannes Abraham (JA)

Al Araf mengatakan proses pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden dan harus diuji dengan pertimbangan dari DPR RI.

Al Araf mengatakan Undang-Undang TNI sebenarnya cukup jelas menyiratkan proses pergantian Panglima TNI perlu dilakukan secara rotasi meski mandatnya

Al Araf menilai labelisasi teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai cerminan pendekatan keamanan di Papua.

Al Araf mengatakan perkembangan teknologi dan arus cepat informasi telah memberi ketersediaan sumber daya dan metode baru bagi para pelaku teror.

Pemerintah dinilai perlu melakukan desekuritisasi dengan melakukan penarikan pasukan non organik dari Papua.

Pemerintah dinilai perlu menindaklanjuti secara serius dugaan keterlibatan oknum aparat berdasarkan laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF)

Sejumlah korban dalam peristiwa tersebut di antaranya seorang wara sipil bernama Badawi, dua anggota TNI yaitu Serka Sahlan

Mahfud MD mengatakan pemerintah telah mengajak diskusi semua pihak yang keberatan dengan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI

pemerintah dan DPR harus menyampaikan draft rancangan Perpres yang sudah jadi tersebut ke publik.

Istilah penangkalan dan pemulihan dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme dinilai janggal.

Koalisi mempertanyakan pembentukan DKN dan meminta rencana tersebut dikaji kembali secara seksama dan mendalam.