Alokasi Dana Desa (ADD)

Berita Foto (10)

Menteri Marwan: 6 Persen Penggunaan Dana Desa Tak Sesuai Arah Pembangunan, Tapi Bukan Dikorupsi

"Tapi hanya salah informasi, misalnya untuk membangun jalan desa tapi dipakai membangun kantor desa atau pun bangun rumah ibadah. Itu saja, selebihnya

Minggu, 28 Februari 2016
Jusuf Kalla Ingatkan Soal Standarisasi Pembangunan Desa

"Kenapa jaman inpres sampai sekarang, sekolah inpres masih ada? Pertama ialah adanya standarisasi dan quality control yang baik. Artinya suatu pembang

Senin, 22 Februari 2016

Wapres Temukan Pembangunan Jalan Sepanjang Sekitar 500 Meter Seharga Rp. 400 juta

"Kemana itu uang (sisanya), apa itu pembangunan desa? Apa hasilnya, perlu kita ketahui, azas manfaat yang penting, bukan (hanya mendorong) serapan (an

Senin, 22 Februari 2016

Gaji Guru Ngaji di Sarolangun Hanya Digaji Rp 75 Ribu Perbulan

Dia mengatakan, besar gaji pegawai sara saat ini yakni Rp 100 ribu perbulan, sedangkan untuk guru ngaji digaji sebesar Rp 75 ribu perbulan.

Kamis, 7 Januari 2016
Jokowi: Saya ingin ekonomi desa bergerak, Segera Gunakan Dana Desa

Jokowi ingin dana desa sebesar Rp 20,7 triliun triliun untuk 74.754 desa di seluruh Indonesia, segera digunakan.

Senin, 28 September 2015
Waspadai Penyelewengan Dana Desa Untuk Pilkada

Sebagian besar dari dana desa sebesar Rp 20,7 triliun, masih "mangkrak" di rekening kepala daerah.

Minggu, 27 September 2015
Misbakhun Nilai Kebijakan Alokasi Dana Pusat Berpihak ke Daerah

Kata Misbakhun, kepala daerah perlu memastikan bahwa Usulan Alokasi DAK, yang dibahas secara bottom-up.

Kamis, 17 September 2015
Menko PMK: Percepat Pembangunan dan Tingkatkan Pelayanan untuk Desa

‎Menurut Puan, penggunaan dana desa sebagai bentuk implementasi UU Desa tidak saja membutuhkan tata kelola kelembagaan.

Kamis, 17 September 2015
1 Oktober, Kementerian Desa Luncurkan Pendamping Dana Desa

Pendamping dana desa itu bertujuan sebagai bentuk pengawasan dalam mengawal kepala daerah/desa menggunakan anggaran.

Selasa, 15 September 2015
PDIP Apresiasi Kenaikan Dana Desa 126 Persen Tahun Depan

Alasannya, hal tersebut merupakan bentuk konsistensi pemerintahan Jokowi-JK untuk melaksanakan amanah Undang-undang No. 6/ 2014 tentang desa.

Selasa, 18 Agustus 2015
Khawatir Dana Desa Dikorupsi

Sejumlah kalangan mengkhawatirkan dana desa dikorupsi, yang dapat berujung pada terjeratnya banyak aparat desa.

Senin, 6 Juli 2015
Banyak Kepala Desa yang Kebingungan Gunaka Dana Desa

Mengalirnya dana ke pemerintah desa berupa Dana Desa (DD) dan Alolasi Dana Desa (ADD) yang diperkirakan turun pada bulan ini

Kamis, 18 Juni 2015
Warning KPK "Ada 14 Potensi Masalah Dana Desa"

KPK berpandangan, dana desa haruslah mampu memajukan desa dan memberdayakan masyarakatnya.

Sabtu, 13 Juni 2015
PAN Desak Pemerintah Segera Cairkan Dana Desa

Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan rakyat yang terdampak akibat turunnya pertumbuhan ekonomi.

Kamis, 7 Mei 2015
Ambil Dana Desa di Bank, Kepala Desa Takut Begal

Belum lagi jika melewati jalanan sepi di pinggiran hutan dan persawahan sehingga sangat rawan dengan aksi kejahatan.

Senin, 13 April 2015
Menteri Marwan Ingin 90 Persen Dana Desa Dibagi Merata

Marwan menegaskan, saat ini sedang memperjuangkan revisi PP yang mengatur tentang mekanisme penyaluran dana desa tersebut.

Kamis, 9 April 2015
Kementerian Rebutan Dana Desa Dinilai Bikin Kabinet Tidak Kondusif

Demikian disampaikan presidium Bararemen, Gideon Wijaya Ketaren, di Jakarta, Jumat (9/1/2015).

Jumat, 9 Januari 2015
Dijanjikan Rp 1,4 Miliar, Dana Desa Hanya Cair Rp 150 Juta

“Tapi sampai kapan janji pemberian dana desa yang besarnya Rp 700 juta sampai Rp 1,4 miliar per tahun kami belum tahu,” ujarnya, Senin (22/12/2014)

Senin, 22 Desember 2014
Desa di DIY Dapat Jatah Rp 112,6 Miliar

"Itu nanti dibagi oleh kabupaten masing-masing, nominalnya sekitar Rp 200-300 juta perdesa dari APBN," kata Aris, Kamis (13/11/2014).

Jumat, 14 November 2014
Camat-Kades Sse Jatim Dididik Kelola Keuangan, Dapat Kucuran Dana Rp 1.4 Miliar

Pendidikan yang dikemas lewat acara sosialisai dan bimbingan teknis tata kelola pemerintah desa ini, putaran pertama tahun 2014 ini digelar pada 28 Se

Selasa, 30 September 2014

⟨1 2 3 ⟩

Berita Terkini

Trump Sindir Macron Pakai Kaca Mata Hitam Saat Pidato di Dalam Ruangan

1 menit lalu
Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 12 Halaman 217 218 Kurikulum Merdeka Ayo Berlatih

2 menit lalu
Urai Kepadatan Saat Puncak Haji, Kemenhaj Matangkan Strategi Murur dan Tanazul

2 menit lalu
Hasil Indonesia Masters 2026: Terry/Gloria Melesat, Fajar/Fikri Menolak Tunduk dari Leo/Bagas

2 menit lalu
Persiapan Rencana Liburan ke Luar Negeri Makin Mudah dengan Danamon LEBIH PRO yang “Banyak Lebihnya”

3 menit lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TAG

Alokasi Dana Desa (ADD)

"Tapi hanya salah informasi, misalnya untuk membangun jalan desa tapi dipakai membangun kantor desa atau pun bangun rumah ibadah. Itu saja, selebihnya

"Kenapa jaman inpres sampai sekarang, sekolah inpres masih ada? Pertama ialah adanya standarisasi dan quality control yang baik. Artinya suatu pembang

"Kemana itu uang (sisanya), apa itu pembangunan desa? Apa hasilnya, perlu kita ketahui, azas manfaat yang penting, bukan (hanya mendorong) serapan (an

Dia mengatakan, besar gaji pegawai sara saat ini yakni Rp 100 ribu perbulan, sedangkan untuk guru ngaji digaji sebesar Rp 75 ribu perbulan.

Jokowi ingin dana desa sebesar Rp 20,7 triliun triliun untuk 74.754 desa di seluruh Indonesia, segera digunakan.

Sebagian besar dari dana desa sebesar Rp 20,7 triliun, masih "mangkrak" di rekening kepala daerah.

Kata Misbakhun, kepala daerah perlu memastikan bahwa Usulan Alokasi DAK, yang dibahas secara bottom­-up.

‎Menurut Puan, penggunaan dana desa sebagai bentuk implementasi UU Desa tidak saja membutuhkan tata kelola kelembagaan.

Pendamping dana desa itu bertujuan sebagai bentuk pengawasan dalam mengawal kepala daerah/desa menggunakan anggaran.

Alasannya, hal tersebut merupakan bentuk konsistensi pemerintahan Jokowi-JK untuk melaksanakan amanah Undang-undang No. 6/ 2014 tentang desa.

Sejumlah kalangan mengkhawatirkan dana desa dikorupsi, yang dapat berujung pada terjeratnya banyak aparat desa.

Mengalirnya dana ke pemerintah desa berupa Dana Desa (DD) dan Alolasi Dana Desa (ADD) yang diperkirakan turun pada bulan ini

KPK berpandangan, dana desa haruslah mampu memajukan desa dan memberdayakan masyarakatnya.

Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan rakyat yang terdampak akibat turunnya pertumbuhan ekonomi.

Belum lagi jika melewati jalanan sepi di pinggiran hutan dan persawahan sehingga sangat rawan dengan aksi kejahatan.

Marwan menegaskan, saat ini sedang memperjuangkan revisi PP yang mengatur tentang mekanisme penyaluran dana desa tersebut.

Demikian disampaikan presidium Bararemen, Gideon Wijaya Ketaren, di Jakarta, Jumat (9/1/2015).

“Tapi sampai kapan janji pemberian dana desa yang besarnya Rp 700 juta sampai Rp 1,4 miliar per tahun kami belum tahu,” ujarnya, Senin (22/12/2014)

"Itu nanti dibagi oleh kabupaten masing-masing, nominalnya sekitar Rp 200-300 juta perdesa dari APBN," kata Aris, Kamis (13/11/2014).

Pendidikan yang dikemas lewat acara sosialisai dan bimbingan teknis tata kelola pemerintah desa ini, putaran pertama tahun 2014 ini digelar pada 28 Se

Kata Misbakhun, kepala daerah perlu memastikan bahwa Usulan Alokasi DAK, yang dibahas secara bottom-up.