TAG
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)
Berita
Foto (125)
-
Obligor dan Debitur BLBI yang Belum Penuhi Kewajiban Bakal Dibatasi Hak Kreditnya
Mahfud MD mengatakan pemerintah akan membatasi hak keperdataan obligor dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)
-
Pemerintah Minta Obligor BLBI Bayar Utang, Mahfud: Enggak Ada Nego Lagi
Pemerintah makin tegas dengan debitor/obligor penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tahun 1998 silam yang belum membayar utang kembali.
-
Satgas BLBI Temukan Potensi Pelanggaran Pidana oleh Obligor dan Debitur
Ketua Satgas BLBI, Roinald Silaban mengatakan, Satgas sudah bekerja sama dengan Bareskrim Polri untuk melihat ada tidaknya tindak pid
-
Jika Tak Bisa Dilakukan Secara Sukarela, Satgas BLBI Akan Tindak Tutut dan Tommy Soeharto
Kedua anak mendiang Soeharto tersebut yaitu Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, dan Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto.
-
Pemerintah Sebut Pelaku Pengalihan Aset BLBI Bisa Pidanakan
Pemerintah akan menempuh jalur pidana kepada pihak obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang mencoba mengalihkan aset ke perumahan.
-
Menkeu Sri Mulyani: Satgas Telah Memanggil 24 Pengemplang Dana BLBI
Satgas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Batuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah memanggil 24 obligor/debitur pengemplang dana
-
Sri Mulyani Kejar Obligor dan Debitur BLBI di Luar Negeri, Paling Banyak di Singapura
Dari sisi aset, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI menemukan beberapa terdapat di luar negeri.
-
Satgas Akan Buka-bukaan Terkait Pemanggilan Obligor BLBI Jumat Pekan Ini
Satuan Tugas (Satgas) disebut akan buka-bukaan terkait pemanggilan semua obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Jumat pekan ini.
-
Sri Mulyani Ajak BI dan OJK Blokir Akses Keuangan Obligor BLBI
Kementerian Keuangan menyatakan peran dari Bareskrim, BIN, dan Kejaksaan Agung menjadi sangat penting untuk eksekusi aset obligor BLBI.
-
Ketua DPD RI Dukung Pemerintah Tagih Dana BLBI
Kementerian Keuangan terus berupaya menagih dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp110 triliun kepada 22 obligor.
-
Mahfud MD: Ada 48 Obligor BLBI Dengan 12 Macam Jaminan yang Problematik
Mahfud MD menjelaskan saat ini Satgas tersebut bertugas untuk mengambil kembali uang negara yang ditaksir mencapai Rp 110 triliun.
-
Pemerintah Akan Bentuk Tim Intelijen Untuk Buru Uang Negara dari Para Obligor BLBI
Pemerintah akan membentuk tim intelijen untuk memburu uang negara yang ditaksir mencapai Rp 119 triliun dari para obligor BLBI.
-
Stop Kasus BLBI, ICW Tuntut KPK Segera Menggugat Perdata Sjamsul Nursalim
Kurnia mengatakan, sebelum masuk pada substansi perkara, penting untuk menjelaskan terlebih dahulu problematika kewenangan pemberian SP3 di KPK.
-
Respons KPK Sikapi Rencana MAKI Gugat SP3 Kasus BLBI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai upaya yang akan dilakukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI).
-
MAKI Ajukan Gugat Praperadilan Lawan KPK untuk Batalkan SP3 Buron BLBI Sjamsul Nursalim
Putusan bebas Syafrudin Arsyad Temenggung tidak bisa dijadikan dasar SP3 karena Indonesia menganut sistem hukum pidana kontinental warisan Belanda
-
Profil Sjamsul Nursalim, Buronan Kasus Kakak BLBI yang Perkaranya Dihentikan oleh KPK
Simak profil Sjamsul Nursalim, buronan kasus korupsi yang dihentikan penyidikannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
PROFIL Sjamsul Nursalim, Buronan Tersangka Korupsi BLBI yang Kini Kasusnya Dihentikan KPK
Profil Sjamsul Nursalim, buronan tersangka korupsi BLBI yang kini kasusnya dihentikan oleh KPK.
-
Legislator PKS Pertanyakan Keseriusan Kejagung Tangani Kasus Djoko Tjandra
anggota Komisi III DPR fraksi PKS Nasir Djamil mempertanyakan keseriusan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menangani kasus Djoko Tjandra.
-
Jadi Sorotan Lagi setelah Djoko Tjandra Ditangkap, Siapa Sjamsul Nursalim?
Sjamsul Nursalim kembali menjadi sorotan setelah Djoko Tjandra ditangkap. Ia adalah buron kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 4,58 triliun.
ICW: Satgas BLBI Gimik Pemerintah Usai Penghentian Kasus Sjamsul Nursalim
ICW memandang, seharusnya pemerintah mengundangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk memulihkan
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved