TAG
BPKP
Berita
Foto (1)
-
Sidang Kasus Timah, Ahli Keuangan Negara Jelaskan Beda Kewenangan BPK & BPKP Hitung Kerugian Negara
Saksi ahli hukum keuangan negara menjelaskan beda kewenangan antara BPKP dengan Badan Pemeriksa Keuangan soal penghitungan kerugian negara.
-
Kejagung Tegaskan Kebijakan Impor Gula Eks Mendag Tom Lembong Menyebabkan Kerugian Negara
Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016.
-
Hakim Cecar Auditor BPKP soal Penghitungan Kerugian Negara Rp 300 Triliun dalam Kasus Korupsi Timah
Suaedi menerangkan, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara itu berasal dari pembayaran bijih timah yang selama ini dilakukan oleh PT Timah.
-
Hakim Tegur Jaksa Penuntut Umum agar Tak Menutupi Hasil Audit BPKP
Teguran Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh dalam sidang dugaan tindak korupsi tata niaga timah dengan terdakwa Mochtar Riza Pahlevi
-
Penjelasan Auditor BPKP Soal Temuan Kerugian Negara Rp 300 Triliun di Kasus Korupsi Timah
Auditor investigati BPKP Suhaedi menjelaskan soal ditemukannya kerugian negara mencapai Rp 300 triliun dalam kasus korupsi tata niaga timah.
-
Menteri Kehutanan Gandeng BPKP Tuntaskan Kasus Sawit Ilegal di Kawasan Hutan
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh
-
Jaksa Tuntut 3 Terdakwa Kasus Korupsi Pembangunan Rel Kereta Besitang-Langsa 6 dan 8 Tahun Penjara
Jaksa menjatuhkan tuntutan terhadap 3 terdakwa kasus dugaan korupsi Jalur Kereta Api Besitang-Langsa masing-masing 8 dan 6 tahun pidana penjara.
-
Link Jadwal dan Lokasi SKD CPNS BPKP 2024, Berikut Dokumen yang Wajib Dibawa
Berikut ini link jadwal dan lokasi SKD CPNS BPKP 2024, lengkap dengan dokumen yang wajib dibawa.
-
Perkuat Tata Kelola, Garuda Indonesia Dapat Penilaian Akuntabilitas 80,72 Persen dari BPKP
BPKP menilai capaian ini menandakan keseriusan jajaran manajemen dalam mengelola kualitas akuntabilitas perusahaan.
-
KPK Tunggu BPKP Hitung Kerugian Negara Usut Kasus Korupsi Rumah Jabatan Anggota DPR
KPK menyampaikan perkembangan terbaru terkait perkara dugaan korupsi pengadaan furnitur Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR tahun anggaran 2020.
-
Lewat Penilaian BPKP, Waskita Karya Dorong Keberlanjutan Bisnis
Waskita Karya (Persero) Tbk menjadi sampel dalam penilaian Indeks Akuntabilitas BUMN atau ICORPAX
-
Kawal Akuntabilitas Tata Kelola PON XXI, BPKP Terjunkan 77 Auditor
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerjunkan 77 auditor untuk mengawal akuntabilitas tata kelola penyelenggaraan PON.
-
Gaji CPNS BPKP 2024, Terendah Rp 8 Juta, Tertinggi Rp 11,5 Juta
Berikut rentang penghasilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024.
-
BPKP Buka 831 Formasi CPNS 2024 untuk Lulusan D3 dan S1, Gaji hingga Rp 11,5 Juta
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) buka 831 formasi CPNS 2024 untuk lulusan D3 dan D4/S1, rentang gaji Rp 8 juta hingga Rp 11,5 juta.
-
Jasa Raharja dan Anggota Holding IFG Tandatangani Komitmen Anti Fraud, Disaksikan BPKP
Jasa Raharja dan seluruh anggota Holding Indonesia Financial Group (IFG), menandatangani Komitmen Anti-Fraud yang disaksikan Badan Pengawasan Keuangan
-
KPK dan BPKP Cek Fisik Shelter Tsunami di NTB yang Digarap Waskita Karya
Langkah itu dilakukan untuk mengetahui apakah ada penurunan kualitas pada shelter tsunami dengan nilai proyek sebesar Rp20 miliar tersebut.
-
Ukur Risk Maturity Index, BUMN Ini Libatkan BPKP
Proses pengukuran Indeks Kematangan Risiko ini menjadi langkah awal yang strategis bagi PTPN III untuk memperkuat sistem manajemen risiko.
-
Korupsi Jalur Kereta Api Besitang-Langsa Rugikan Negara Rp 1,1 Triliun, Aset 7 Tersangka Disita
Kejagung mengumumkan kerugian atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa mencapai Rp 1,1 triliun.
-
Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas
Presiden Jokowi minta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) setelah diretas 20 Juni lalu.
-
PDN Belum Pernah Diaudit sampai Diretas Hacker, Jokowi Perintahkan BPKP Turun Tangan
Presiden Jokowi perintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit tata kelola PDN setelah diretas hacker.
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved