Pendidikan GOTAG
BPKP
Berita
-
Gaji CPNS BPKP 2024, Terendah Rp 8 Juta, Tertinggi Rp 11,5 Juta
Berikut rentang penghasilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024.
-
BPKP Buka 831 Formasi CPNS 2024 untuk Lulusan D3 dan S1, Gaji hingga Rp 11,5 Juta
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) buka 831 formasi CPNS 2024 untuk lulusan D3 dan D4/S1, rentang gaji Rp 8 juta hingga Rp 11,5 juta.
-
Jasa Raharja dan Anggota Holding IFG Tandatangani Komitmen Anti Fraud, Disaksikan BPKP
Jasa Raharja dan seluruh anggota Holding Indonesia Financial Group (IFG), menandatangani Komitmen Anti-Fraud yang disaksikan Badan Pengawasan Keuangan
-
KPK dan BPKP Cek Fisik Shelter Tsunami di NTB yang Digarap Waskita Karya
Langkah itu dilakukan untuk mengetahui apakah ada penurunan kualitas pada shelter tsunami dengan nilai proyek sebesar Rp20 miliar tersebut.
-
Ukur Risk Maturity Index, BUMN Ini Libatkan BPKP
Proses pengukuran Indeks Kematangan Risiko ini menjadi langkah awal yang strategis bagi PTPN III untuk memperkuat sistem manajemen risiko.
-
Korupsi Jalur Kereta Api Besitang-Langsa Rugikan Negara Rp 1,1 Triliun, Aset 7 Tersangka Disita
Kejagung mengumumkan kerugian atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa mencapai Rp 1,1 triliun.
-
Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas
Presiden Jokowi minta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) setelah diretas 20 Juni lalu.
-
PDN Belum Pernah Diaudit sampai Diretas Hacker, Jokowi Perintahkan BPKP Turun Tangan
Presiden Jokowi perintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit tata kelola PDN setelah diretas hacker.
-
Soetikno Soedarjo Dituntut 6 Tahun Penjara Dalam Kasus Pengadaan Pesawat Di PT Garuda Indonesia
Pengusaha Soetikno Soedarjo dituntut 6 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan pesawat di lingkungan PT Garuda Indonesia.
-
Rincian Kerugian Negara Korupsi Timah Rp300 T, Kemahalan Sewa Smelter Hingga Kerusakan Lingkungan
Kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah PT Timah meningkat dari Rp271 triliun menjadi Rp300 triliun.
-
Jokowi Minta BPKP Manfaatkan Teknologi untuk Lakukan Pengawasan, Utamakan Pencegahan
Hal itu disampikan Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024, di Istana Negara, Jakarta.
-
Jokowi Ingatkan BPKP dan Inspektorat: Tuntutan Masyarakat Kini Tinggi, Penyimpangan Cepat Jadi Viral
Presiden mengingatkan bahwa pekerjaan BPKP dan inspektorat bukan untuk mencari kesalahan melainkan untuk mencegah penyimpangan.
-
Jokowi Ingin BPKP Tidak hanya Perbanyak Lampu Merah
Jokowi Ingin BPKP tidak hanya memperbanyak rambu larangan ke kementerian dan lembaga dalam menjalankan program pembangunan.
-
Ada Pemeriksaan Dugaan Korupsi Pemberian Kredit BTN, Ini Kata Dirut Nixon
Terdapat dugaan tindak pidana korupsi, berupa pemberian fasilitas Kredit Yasa Griya (KYG) dan Kredit Pemilikan Lahan (KPL).
-
Erick Thohir Sebut Program Bersih-bersih BUMN Belum Usai, Operasional dan Kinerjanya Diawasi BPKP
BUMN sebagai sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia tak sekadar korporasi, melainkan juga pelayanan publik yang erat dengan ekonomi kerakyatan.
-
Usut Kasus Korupsi BPDPKS, Kejaksaan Agung Telusuri Aliran Dana Pengelolaan Sawit
Kejaksaan Agung menegaskan bahwa timnya masih mengusut dugaan korupsi pada tubuh BPDPKS terkait pengelolaan dana sawit.
-
BPKP Ingatkan Kemenhan dan TNI Pentingnya Pengawasan Internal Organisasi
BPKP mengingatkan kepada Kementerian Pertahanan dan TNI tentang pentingnya pengawasan internal di organisasi mereka.
-
Kolaborasi dengan BPK, BPKP dan Kepala Desa, Bamsoet Dorong Peningkatan Pembangunan Desa
ambang Soesatyo menuturkan desa merupakan wilayah mandiri yang dapat menggerakkan ekonomi daerah dan menopang penguatan fondasi perekonomian negara.
-
Hakim: Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi BTS Kominfo Berkurang Jadi Rp 6,25 Triliun
Hakim meyakini bahwa kerugian negara dalam kasus korupsi tower BTS 4G BAKTI Kominfo sebanyak Rp 6,25 triliun.
-
Menkeu Sri Mulyani Bakal Lunasi Utang Pemerintah Rp 16 Triliun ke Bulog Setelah Diaudit BPKP
Sri Mulyani mengatakan, utang Rp 16 triliun milik pemerintah kepada Bulog akan dibayarkan setelah hasil audit dari BPKP keluar.
