Busjro Muqoddas

Berita Foto (64)

Menkumham Amir Bertamu ke KPK

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Amir Syamsuddin mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi

Selasa, 26 Agustus 2014
Jika Ancam Saksi, Anas Dapat Dijerat Merintangi Proses Hukum

KPK akan mendalami keterangan notaris Bertha Herawati yang mengungkapkan adanya ancaman dari kubu Anas tersebut.

Selasa, 26 Agustus 2014
Mau Tutup, Pendaftaran Pimpinan KPK Masih Sepi Peminat

Pansel yang diketuai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin memutuskan untuk menerapkan sistem jemput bola.

Jumat, 22 Agustus 2014
Syarat-syarat Menjadi Pimpinan KPK

Pansel akan melakukan seleksi dan mengirimkan dua nama calon yang kemudian akan diuji kelayakan dan kepatutannya di Dewan Perwakilan Rakyat.

Jumat, 22 Agustus 2014
Pansel Buka Peluang Busyro Kembali Jabat Pimpinan KPK

Ketua Panitia Seleksi Pimpinan KPK, Amir Syamsuddin menilai bahwa masih terbuka peluang bagi Busyro Muqoddas kembali menjadi unsur pimpinan KPK.

Jumat, 22 Agustus 2014
Pendaftaran Calon Pimpinan KPK Dibuka hingga 3 September 2014

Pendaftaran Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dibuka mulai tanggal 15 Agustus hingga 3 September 2014.

Selasa, 19 Agustus 2014
Martin Berharap Pansel Ajukan Busyro Kembali Jadi Pimpinan KPK

Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat berharap panitia seleksi KPK kembali meloloskan Busyro Muqqodas.

Kamis, 14 Agustus 2014
Jaga Kekompakan KPK, Basarah Sarankan Busyro Tidak Diganti

Anggota Komisi III DPR Ahmad Basarah menyarankan agar tidak ada pergantian pimpinan KPK antar waktu.

Kamis, 14 Agustus 2014
Anggota Pansel Dukung Busyro Kembali Jadi Pimpinan KPK

Abdullah memandang, munculnya penolakan pembentukan Pansel dari internal KPK hanya persoalan teknis semata.

Rabu, 13 Agustus 2014
Adnan: Sebaiknya Masa Tugas Pak Busyro Diperpanjang Saja

Adnan Pandupraja mengatakan, pemerintah lebih baik memperpanjang masa tugas Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas yang akan berakhir Desember tahun ini.

Rabu, 13 Agustus 2014
Bambang Soesatyo: Pergantian Busyro Muqqodas Tak Perlu Dipaksakan

Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai soliditas kepemimpinan KPK saat ini perlu dijaga dan dipertahankan.

Senin, 11 Agustus 2014
Bappenas dan KPK Rancang Penerapan Sistem Integritas Nasional

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengaku penerapan SIN diperlukan untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Kamis, 7 Agustus 2014
KPK Welcome Pengganti Busyro Muqoddas

"Karena kami berempat, akan bertambah satu. Tentu saja kami bisa mewarnai yang baru, ketimbang yang baru mewarnai yang lama. Siapa pun kami welcome.

Kamis, 7 Agustus 2014
Presiden SBY Disarankan Perpanjang Masa Tugas Busyro Muqqodas

Bambang Soesatyo menilai Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak perlu membentuk panitia seleksi KPK.

Kamis, 7 Agustus 2014
Busyro: Penyidik KPK Berpotensi Jerat Keluarga SDA

"Tapi tetap tergantung dua alat bukti yang bisa ditemukan atau tidak," kata Busyro di kantor KPK, Jakarta, Rabu (23/7/2014).

Rabu, 23 Juli 2014
KPK Nilai Vonis Budi Mulya Buktikan Skandal Korupsi Struktural

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama

Selasa, 22 Juli 2014
KPK Usut 'Skandal Rapat' Nazaruddin di Lapas Sukamiskin

"Ada, Pak Warih (Deputi Penindakan KPK, Warih Sadono) sudah menindaklanjuti, sudah koordinasi," kata Wakil Ketua KPK.

Minggu, 13 Juli 2014
KPK: UU MD3 Memperlemah Agenda Pemberantasan Korupsi

Sebab itu, KPK tak akan tunduk dengan Undang-undang MD3 yang bersifat lex generalis

Minggu, 13 Juli 2014
KPK Segera Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Haji

lembaga superbodi ini sudah mengantongi pihak-pihak mana yang terlibat

Minggu, 13 Juli 2014
Busyro: Presiden Korupsi, Umur Jabatannya Tidak Lama

Namun, itu adalah sebuah ujian berat, karena harus mensejahterakan rakyat di tengah keterpurukan bangsa hari ini dari penyakit korupsi.

Rabu, 9 Juli 2014

⟪⟨4 5 6 7 8 9 10 ⟩⟫

Berita Terkini

Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Mengaku Tak Pernah Dapat Laporan Masalah Penyewaan Terminal BBM

17 menit lalu
Delegasi Bisnis Indonesia–Tiongkok Sepakati Pengembangan Rantai Pasok Energi Baru

23 menit lalu
Prakiraan Cuaca BMKG Besok di 6 Ibu Kota Pulau Jawa Rabu 21 Januari 2026: Surabaya Udara Kabur

38 menit lalu
Jadi Calon Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra

40 menit lalu
Klarifikasi Bupati Pati Sudewo usai Jadi Tersangka KPK: Saya Dikorbankan, Saya Tidak Terima Imbalan

46 menit lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TAG

Busjro Muqoddas

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Amir Syamsuddin mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK akan mendalami keterangan notaris Bertha Herawati yang mengungkapkan adanya ancaman dari kubu Anas tersebut.

Pansel yang diketuai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin memutuskan untuk menerapkan sistem jemput bola.

Pansel akan melakukan seleksi dan mengirimkan dua nama calon yang kemudian akan diuji kelayakan dan kepatutannya di Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketua Panitia Seleksi Pimpinan KPK, Amir Syamsuddin menilai bahwa masih terbuka peluang bagi Busyro Muqoddas kembali menjadi unsur pimpinan KPK.

Pendaftaran Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dibuka mulai tanggal 15 Agustus hingga 3 September 2014.

Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat berharap panitia seleksi KPK kembali meloloskan Busyro Muqqodas.

Anggota Komisi III DPR Ahmad Basarah menyarankan agar tidak ada pergantian pimpinan KPK antar waktu.

Abdullah memandang, munculnya penolakan pembentukan Pansel dari internal KPK hanya persoalan teknis semata.

Adnan Pandupraja mengatakan, pemerintah lebih baik memperpanjang masa tugas Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas yang akan berakhir Desember tahun ini.

Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai soliditas kepemimpinan KPK saat ini perlu dijaga dan dipertahankan.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengaku penerapan SIN diperlukan untuk memberantas korupsi di Indonesia.

"Karena kami berempat, akan bertambah satu. Tentu saja kami bisa mewarnai yang baru, ketimbang yang baru mewarnai yang lama. Siapa pun kami welcome.

Bambang Soesatyo menilai Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak perlu membentuk panitia seleksi KPK.

"Tapi tetap tergantung dua alat bukti yang bisa ditemukan atau tidak," kata Busyro di kantor KPK, Jakarta, Rabu (23/7/2014).

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama

"Ada, Pak Warih (Deputi Penindakan KPK, Warih Sadono) sudah menindaklanjuti, sudah koordinasi," kata Wakil Ketua KPK.

Sebab itu, KPK tak akan tunduk dengan Undang-undang MD3 yang bersifat lex generalis

lembaga superbodi ini sudah mengantongi pihak-pihak mana yang terlibat

Namun, itu adalah sebuah ujian berat, karena harus mensejahterakan rakyat di tengah keterpurukan bangsa hari ini dari penyakit korupsi.