TAG
dana pemulihan ekonomi nasional
Berita
Foto (1)
-
Eks Dirjen Keuangan Kemendagri Ardian Noervianto Dituntut 5 Tahun Penjara di Kasus PEN Muna
Tak hanya itu, penuntut umum juga menuntut Ardian Noervianto membayar uang pengganti Rp2.876.999.000.
-
Suap Pengajuan Dana PEN, Bupati Muna dan Ketua DPC Gerindra Divonis 3 Tahun Penjara
Hal yang memberatkan vonis ini, majelis menilai mantan Bupati Muna dan eks Ketua DPC Gerindra Muna itu tidak mendukung program pemerintah
-
Diduga Suap Pejabat Kemendagri, Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara Kasus Korupsi Dana PEN
Laode Muhammad Rusman Emba dituntut 3 tahun 5 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun 2021-2022.
-
KPK Tetapkan Bupati Muna dan Ketua DPC Gerindra Muna Tersangka Suap Dana PEN Covid-19
Keduanya dijerat dalam kasus dugaan suap terkait pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) daerah untuk Kabupaten Muna
-
KPK Segera Sidangkan Lanjutan Perkara Dana PEN
KPK limpahkan tahap dua kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk Kab Kolaka Timur, Sultra
-
KPK Beberkan Konstruksi Lengkap Perkara Dugaan Suap Adik Bupati Muna
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan adik Bupati Muna La Ode Muhammad Rusman Emba, LM Rusdianto Emba
-
KPK Tetapkan Eks Dirjen di Kemendagri Ardian Noervianto Tersangka Suap Dana PEN Kolaka
(KPK) menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengajuan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Tahun 20
-
Pemerintah Diingatkan Tak Bisa Gunakan Dana PEN untuk Pembiayaan IKN
pemerintah tak bisa menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembiayaan terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
-
DPR: Anggaran Pembangunan Ibu Kota Negara Jangan Terlalu Bebani APBN
DPR meminta pemerintah menghitung dengan cermat terkait kebutuhan pembangunan IKN dan menyusun strategi skema pendanaan jangka pendek dan panjang
-
Penggunaan Dana PEN Rp 450 Triliun untuk Pembangunan IKN Dikritik, Ekonom: Sangat Tidak Relevan
Masuknya anggaran IKN dalam PEN sangat tidak relevan karena masih banyak penerima bantuan sosial yang belum terjangkau pemerintah.
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved