Pendidikan GOTAG
Fathan Subchi
Berita
Foto (9)
-
Komisi XI: Industri Padat Karya Terlindungi jika Cukai Rokok Tidak Naik
rencana pemerintah untuk mengumumkan kenaikan tarif cukai rokok di akhir tahun ini mendapat sorotan dari banyak kalangan.
-
Dukung Jokowi, Wakil Ketua Komisi XI DPR Dorong OJK Tingkatkan Literasi Digital
Marak pinjol meresahkan, OJK diminta segera menindaklajuti permintaan Jokowi menciptakan ekosistem digitalisasi keuangan yang menguntungkan rakyat.
-
Soal Pembebasan PPh, Pemerintah Dinilai Mendengar Aspirasi Masyarakat
soal pembebasan pph, pemerintah dan DPR dinilai mendengarkan aspirasi masyarakat, terlebih banyak pelaku UMKM yang tumbang akibat pandemi.
-
Dukung Perpanjangan Relaksasi Kredit, Wakil Ketua Komisi XI DPR Minta Monitoring Diperketat
eputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan mendapat dukungan banyak kalangan.
-
Wakil Ketua Komisi XI DPR: Perlu UU untuk Berantas Pinjol Ilegal
Perlu didorong lahirnya Undang-undang (UU) Fintech atau Pinjaman Online (Pinjol) agar regulasi dan juknisnya lebih jelas.
-
Wakil Ketua Komisi XI DPR: Jangan Mudah Tergiur Iming-iming Investasi Return Tinggi
Fathan Subchi menyampaikan keprihatinan atas terjadinya penipuan berkedok investasi yang terjadi di Jepara baru-baru ini.
-
Fathan: Stop Semua Proyek Selain Penanganan Covid-19
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi menyerukan agar semua proyek pemerintah selain penanganan Covid-19 di-stop saja.
-
Wakil Ketua Komisi XI DPR Desak Pemerintah Lakukan 3 Hal Ini untuk Atasi Pandemi
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi meminta pemerintah ubah langkah penanganan pandemi melalui tiga hal.
-
Pimpinan Komisi XI DPR Minta Bappenas Redesain Utang Luar Negeri dan Hibah agar Lebih Produktif
Catatan Bank Indonesia (BI) utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Februari 2021 adalah sebesar US$422,6 miliar atau sekitar Rp 6.169,96 triliun
-
Soal Wacana Pajak Sembako, Wakil Ketua Komisi XI DPR: Akan Memberikan Dampak Negatif
Pemerintah mengeluarkan wacana tarif PPN untuk sembako, Wakil Ketua Komisi XI DPR mengatakan hal ini dapat menggangu pemulihan ekonomi
-
Wakil Ketua Komisi XI DPR: Wacana Pajak Sembako Bisa Ganggu Pemulihan Ekonomi
Wacana ini dinilai kontraproduktif bagi upaya recovery (pemulihan) ekonomi yang saat ini masih terpukul akibat pandemik Covid-19.
-
Bali harus Dibangkitkan sebagai Lokomotif Pariwisata Indonesia
Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi, perlu dibuat grand design untuk membangkitkan Bali sebagai lokomotif pariwisata Indonesia.
-
Indikator Kuartal I Membaik, PKB Minta Optimalisasi Dana PEN
Selain itu penerapan PPKM Mikro juga berkontribusi terhadap upaya pengendalian Covid-1 tanpa menganggu aktivitas ekonomi makro.
-
Politisi PKB: Indonesia Bisa Jadi Mercusuar Energi Terbarukan
Banyak negara di Eropa maupun Amerika yang telah menginvestasikan miliaran dolar untuk pengembangan energi terbarukan.
-
Ramai soal Vtube, Wakil Ketua Komisi XI DPR: Masyarakat Harus Waspada Investasi Ilegal!
Aplikasi yang dikembangkan oleh PT Future View Tech mengklaim telah memiliki member lebih dari 14 juta orang.
-
Wakil Ketua Komisi XI DPR: Gerakan Wakaf Uang Terobosan Atasi Ketimpangan Sosial
Fathan berharap jika gerakan nasional wakaf dalam bentuk uang ini juga dibarengi dengan kampanye transparansi dalam manajemen pengelolaannya.
-
Pimpinan Komisi XI DPR: OJK dan BEI Harus Gencarkan Edukasi Pasar Modal dan Perlindungan Investor
Investor aktif harian adalah investor yang setidaknya melakukan satu kali transaksi dalam satu hari.
-
PKB Desak Tokoh Agama Masuk Prioritas Penerima Vaksin Covid-19
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI mendesak agar para tokoh agama masuk prioritas imunisasi Vaksin Covid-19.
-
Politisi PKB: Merger Bank Syariah Bisa Dorong Industri UMKM Halal
Dengan pengabungan bank syariah, maka Indonesia akan memiliki satu bank Syariah terbesar yang bisa bersaing dengan bank-bank konvensional lainnya.
-
Komisi XI DPR Desak Pemerintah Ajukan Restrukturisasi Utang Indonesia
Restrukturisasi utang ini perlu dilakukan agar kondisi ekonomi dalam negeri tidak kian tertekan.
