Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Berita

MPR Ingin Buat Haluan Negara, Pakar: Sudah Tidak Relevan Lagi di Masa Sekarang

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) ini menilai PPHN tidak memiliki implikasi hukum karena Presiden tidak dipilih dan bisa dijatuhkan MPR,

Rabu, 24 Maret 2021
Pemilihan Presiden Tetap Langsung dan Hanya Dua Periode

Saya merasa, dalam proses awal ini masih banyak hal yang mesti saya pelajari, saya gali, dan saya lakukan bersama-sama dengan pimpinan MPR lainnya

Rabu, 18 Desember 2019
Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode, PDIP: Melukai Semangat Reformasi

Partai PDI Pejuangan menolak wacana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Selasa, 3 Desember 2019
Tolak Jabatan 3 Periode, Presiden Jokowi: Pengusul Ingin Menampar Muka Saya dan Cari Muka

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tak setuju dengan usul masa jabatan Presiden diperpanjang menjadi tiga periode.

Selasa, 3 Desember 2019
Ruhut Sitompul Ungkap Asal Wacana Amandemen GBHN dari Megawati: Apapun Kita Perlu yang Namanya GBHN

Ruhut Sitompul mengatakan, wacana amandemen Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) itu berasal dari Megawati Soekarnoputri.

Senin, 25 November 2019
GBHN untuk Tanggapi Perubahan dan Ancaman

Roda perubahan zaman terus berputar dengan cepat, dan sudah terbukti bahwa ragam perubahan itu menghadirkan sejumlah masalah, termasuk ancaman.

Senin, 4 November 2019
Pandangan Refly Harun soal Wacana GBHN Dihidupkan Lagi, Soroti Posisi Penegakan Hukum

Wacana GBHN dihidupkan kembali itu berasal dari MPR yang mengemukakan gagasan untuk melakukan perubahan kelima terhadap UUD 1945.

Selasa, 13 Agustus 2019
Quo Vadis UUD 1945?

Pihak lainnya mengusulkan amandemen yang lebih luas, yakni mengembalikan pula kewenangan MPR untuk memilih dan memberhentikan Presiden dan Wapres.

Selasa, 13 Agustus 2019
Perlu Haluan Negara Agar Pembangunan Terarah dan Berkesinambungan

Hal ini disampaikan anggota MPR dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasludin, saat menjadi narasumber dalam ‘Diskusi Empat Pilar MPR’

Sabtu, 27 Juli 2019
Try Sutrisno: Buku Putih Sistem Ekonomi Pancasila Upaya Menyelamatkan Bangsa

Saat ini sistem perekonomian yang berkembang cenderung ke arah liberalisme dan kondisi ekonomi neo liberal tersebut harus diselesaikan

Rabu, 18 Juli 2018

Berita Terkini

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TAG

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

MPR Ingin Buat Haluan Negara, Pakar: Sudah Tidak Relevan Lagi di Masa Sekarang

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) ini menilai PPHN tidak memiliki implikasi hukum karena Presiden tidak dipilih dan bisa dijatuhkan MPR,

Pemilihan Presiden Tetap Langsung dan Hanya Dua Periode

Saya merasa, dalam proses awal ini masih banyak hal yang mesti saya pelajari, saya gali, dan saya lakukan bersama-sama dengan pimpinan MPR lainnya

Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode, PDIP: Melukai Semangat Reformasi

Partai PDI Pejuangan menolak wacana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Tolak Jabatan 3 Periode, Presiden Jokowi: Pengusul Ingin Menampar Muka Saya dan Cari Muka

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tak setuju dengan usul masa jabatan Presiden diperpanjang menjadi tiga periode.

Ruhut Sitompul Ungkap Asal Wacana Amandemen GBHN dari Megawati: Apapun Kita Perlu yang Namanya GBHN

Ruhut Sitompul mengatakan, wacana amandemen Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) itu berasal dari Megawati Soekarnoputri.

GBHN untuk Tanggapi Perubahan dan Ancaman

Roda perubahan zaman terus berputar dengan cepat, dan sudah terbukti bahwa ragam perubahan itu menghadirkan sejumlah masalah, termasuk ancaman.

Pandangan Refly Harun soal Wacana GBHN Dihidupkan Lagi, Soroti Posisi Penegakan Hukum

Wacana GBHN dihidupkan kembali itu berasal dari MPR yang mengemukakan gagasan untuk melakukan perubahan kelima terhadap UUD 1945.

Quo Vadis UUD 1945?

Pihak lainnya mengusulkan amandemen yang lebih luas, yakni mengembalikan pula kewenangan MPR untuk memilih dan memberhentikan Presiden dan Wapres.

Perlu Haluan Negara Agar Pembangunan Terarah dan Berkesinambungan

Hal ini disampaikan anggota MPR dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasludin, saat menjadi narasumber dalam ‘Diskusi Empat Pilar MPR’

Try Sutrisno: Buku Putih Sistem Ekonomi Pancasila Upaya Menyelamatkan Bangsa

Saat ini sistem perekonomian yang berkembang cenderung ke arah liberalisme dan kondisi ekonomi neo liberal tersebut harus diselesaikan

Berita Terkini

Saat Terdakwa Vonis Lepas Curhat Rumah Tangga Retak hingga Dituduh Punya Istri Lain

Ratu Botani Solo: Meramu Warisan Leluhur Jadi Gaya Hidup Modern dan Solusi Kesehatan Masa Depan

Ratusan Tim SAR dan Anjing K-9 Belanda Kepung Bulusaraung, Korban Pesawat ATR Mulai Teridentifikasi

Persiapan Generasi Bebas Stunting, PERSAGI Usulkan Pendekatan Gizi hingga Usia 19 Tahun

Viral Usai Bahas Reinkarnasi, Cecilia Meliana Klaim Punya Kepekaan Mistis Sejak Kecil