Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Berita

Polemik PPN Naik Jadi 12 Persen: Ada Petisi Ditandatangani 199 Ribu Orang hingga Rieke Dilaporkan

Naiknya PPN menjadi 12 persen menuai kritikan tajam bagi berbagai elemen masyarakat. Bahkan, kritik tersebut kini juga berujung pelaporan.

Senin, 30 Desember 2024
Gerindra PDIP Saling Serang soal Polemik PPN 12 Persen, Wihadi Wiyanto Tuding Dolfie Provokator

Wihadi menganggap pernyataan Dolfie sebagai kebohongan publik. Dolfie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak

Minggu, 22 Desember 2024
Pemerintah Bakal Minta Persetujuan ke DPR untuk Pemberlakuan PPN 12 Persen Pada Barang Mewah

Pemerintah disebut akan menemui DPR RI dalam rangka membahas kelanjutan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai menjadi 12 persen

Kamis, 5 Desember 2024
Menkeu Sri Mulyani: Tarif PPN 2024 Masih 11 persen

Besaran nilai PPN untuk tahun depan masih sebesar 11 persen atau sama persis dengan tarif PPN tahun ini.

Jumat, 19 Mei 2023
Soal Aturan Teknis Pajak Natura, Staf Ahli Menkeu Sebut Masih Proses Harmonisasi

Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan mengatur ketentuan teknis pajak natura.

Rabu, 3 Mei 2023
Ketentuan Pajak Penghasilan Alami Perubahan, Sri Mulyani: Banyak Orang Indonesia yang Ekstrem Kaya

Sri Mulyani menegaskan, perubahan kebijakan terkait PPh ini menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR berpihak pada kelompok menengah ke bawah

Senin, 20 Desember 2021
Mulai Tahun Depan, Karyawan Berpenghasilan Mulai Rp 20,8 Juta Kemungkinan Kena Pajak atas Fasilitas

Mulai tahun depan, pemerintah akan mengenakan pajak atas fasilitas dan tunjangan non-uang atau natura.

Senin, 22 November 2021
Laptop dan HP dari Kantor Bakal Kena Pajak, Pengamat: Tidak Signifikan ke Penerimaan Negara

Pemerintah akan menerapkan pajak natura atau pemberian barang bukan dalam bentuk uang (kenikmatan) dari perusahaan kepada karyawan.

Kamis, 4 November 2021
Fasilitas Pegawai Perusahaan Berupa Mobil Hingga Rumah Bakal Dikenakan Pajak

Sehingga, semua fasilitas yang diterima oleh pegawai yang bukan berbentuk uang akan dihitung sebagai penghasilan

Rabu, 3 November 2021
RUU HPP Disetujui Jadi Undang-Undang, Tahun Depan PPN Naik, Sembako Dikecualikan dari BKP

Rapat paripurna DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi Undang-Undang

Kamis, 7 Oktober 2021
RUU HPP Segera Disahkan, NIK akan Difungsikan Jadi NPWP

Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) akan disahkan menjadi UU di Sidang Paripurna DPR RI hari ini, Kamis (7/10/2021).

Kamis, 7 Oktober 2021

Berita Terkini

Kepala BGN: 2.080 Pegawai SPPG Sudah Resmi Jadi ASN per Juli 2025

7 menit lalu
Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 3 SD Halaman 80: Refleksi

10 menit lalu
Asam Urat Sering Terasa di Kaki? Dokter Kaitkan dengan Gaya Hidup, Ini Penjelasannya

10 menit lalu
Harga Emas Antam Hari Ini Selasa, 20 Januari 2026, Naik Tipis Jadi Rp2.705.000 per Gram

21 menit lalu
Pengakuan Doktif Tolak Tawaran Uang Damai Rp5 Miliar Diduga dari Richard Lee

23 menit lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TAG

Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Naiknya PPN menjadi 12 persen menuai kritikan tajam bagi berbagai elemen masyarakat. Bahkan, kritik tersebut kini juga berujung pelaporan.

Wihadi menganggap pernyataan Dolfie sebagai kebohongan publik. Dolfie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak

Pemerintah disebut akan menemui DPR RI dalam rangka membahas kelanjutan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai menjadi 12 persen

Besaran nilai PPN untuk tahun depan masih sebesar 11 persen atau sama persis dengan tarif PPN tahun ini.

Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan mengatur ketentuan teknis pajak natura.

Sri Mulyani menegaskan, perubahan kebijakan terkait PPh ini menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR berpihak pada kelompok menengah ke bawah

Mulai tahun depan, pemerintah akan mengenakan pajak atas fasilitas dan tunjangan non-uang atau natura.

Pemerintah akan menerapkan pajak natura atau pemberian barang bukan dalam bentuk uang (kenikmatan) dari perusahaan kepada karyawan.

Sehingga, semua fasilitas yang diterima oleh pegawai yang bukan berbentuk uang akan dihitung sebagai penghasilan

Rapat paripurna DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) akan disahkan menjadi UU di Sidang Paripurna DPR RI hari ini, Kamis (7/10/2021).