Pendidikan GOTAG
JS Saving Plan
Berita
-
Pakar Asuransi Ungkap Penyebab Jiwasraya Memiliki Utang Rp 52 Triliun: Karena Produk JS Saving Plan
Irvan mengatakan jebloknya kinerja Jiwasraya hingga akhir 2019 lalu hingga memiliki utang Rp 52 triliun karena adanya produk JS Saving Plan.
-
Penghentian JS Saving Plan Disinyalir Jadi Penyebab Kasus Gagal Bayar Jiwasraya
JSP sebagai cadangan supaya perusahaan tetap hidup dengan cara pelan-pelan mengurangi beban demi tertutupnya lubang insolvency Rp 6,7 Triliun
-
Parah! 3 Tersangka Megaskandal Jiwasraya Kongkalingkong Lakukan Cornering Saham
Kejagung menetapkan 3 tersangka kasus Jiwasraya terlibat dalam cornering saham yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 17 triliun.
-
Pemegang Polis JS Saving Plan Tulis Surat untuk Menkeu, Begini Isinya
Pemegang polis tersebut juga ingin memberikan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, perihal pembayaran polis Jiwasraya
-
Jiwasraya Di-reject dari Holding BUMN Asuransi karena Inves di Saham Gorengan
"Produk JS Saving Plan berinvestasi ke saham gorengan. Itu akan dipantau dan ada kebijakan baru dari holding," kata Kartika.
-
Wamen BUMN Akui Klaim JS Saving Plan Rp 16 Triliun Hampir Seluruhnya Akan Jatuh Tempo
Kartika menyatakan akan membayar utang klaim tersebut ke nasabah Jiwasraya mulai Januari 2020 secara bertahap.
-
Menteri BUMN: Kasus Jiwasraya Bukanlah Permasalahan yang Ringan
permasalahan yang ada di perusahaan plat merah itu terjadi karena manajemen Jiwasraya sebelumnya tak mengelola investasi dengan baik.
-
Pengamat Asuransi: Produk JS Saving Plan Mengelabui Masyarakat
Pengamat Asuransi Kapler Marpaung menilai produk asuransi JS Plan terindikasi mengelabui/menggiring masyarakat untuk tertarik membelinya.
-
Mulai Cium Bau Busuk pada 2017, Nasabah Langsung Tarik Investasi di Jiwasraya
Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mengungkapkan, hal tersebut menyebabkan tekanan likuiditas makin terperosok dalam.
-
Masalah Jiwasraya Sejak 2006, Lalu Muncul Bom Waktu Bernama JS Saving Plan
Kala itu, lanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menolak memberi kucuran dana melalui Penyertaan Modal Negara
