TAG
Komisi VII DPR
Berita
Foto (6)
-
Komisi VII DPR Paparkan Alasan UMKM Bakal Lebih Cepat Naik Kelas di 100 Hari Pemerintahan Prabowo
Usaha kecil dinilai lebih cepat naik kelas menjadi Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan fokus 100 hari pemerintahan baru.
-
Tak Kunjung Ditetapkan, Penetapan Pimpinan Komisi XII DPR Digelar Pekan Depan
Dia memastikan tak ada masalah yang signifikan menjadi hambatan belum ditetapkannya susunan pimpinan Komisi VII DPR.
-
Komisi VII DPR Dukung Larangan Menteri dan Pejabat Eselon I Pakai Mobil Impor
Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay mendukung Presiden Prabowo Subianto yang melarang menteri dan eselon I menggunakan mobil mewah impor.
-
Rahayu Saraswati Jadi Wakil Ketua Komisi VII DPR, Tidar: Saatnya Anak Muda Jadi Pemimpin di Depan
Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo, atau yang akrab disapa Sara, sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.
-
Anggota Komisi VII DPR Nilai Program Hilirisasi Perlu Berlanjut di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Diketahui, sebelum hilirisasi dilakukan, ekspor nikel pada 2017 hanya mencapai 3,3 miliar dolar AS. Sementara pada 2023, setelah hilirisasi
-
Anggota Komisi VII DPR Berharap Pembatasan Subsidi BBM Bisa Tepat Sasaran
Menurut dia, penerapan pembatasan subsidi BBM ini agar BBM bersubdisi bisa dinikmati rakyat kecil, lantaran menelan APBN yang cukup besar.
-
Diskusi Publik Gender Equality, Dyah Roro Esti Soroti Peran Perempuan dalam Tentukan Arah Bangsa
Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti menyoroti terkait peran perempuan dalam menentukan arah bangsa.
-
Anggota Pansus Haji dari PAN Pertanyakan Komisi VIII Terkait Simpulan Raker Kuota Haji Indonesia
Saleh Partaonan Daulay balik mempertanyakan Komisi VIII yang menyetujui penetapan jumlah jemaah haji tahun 2024 sebanyak 241 ribu.
-
Pertamina Tidak Naikkan Harga BBM Pertamax Series, Ini Kata Anggota Komisi VII DPR
PT Pertamina (Persero) menahan harga jual bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi pada 1 Agustus 2024.
-
Ketua Komisi VII DPR Tanggapi Isu Reshuffle Menteri ESDM Arifin Tasrif Diganti Bahlil Lahadalia
Ketua Komisi VII DPR menanggapi isu reshuffle menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan Bahlil Lahadalia.
-
Komisi VII DPR Sebut Ormas Keagamaan Mengelola Tambang Bisa Lebih Mengedepankan Aspek Lingkungan
Beberapa ormas keagamaan yang siap menjalankan tugas dari pemerintah mengelola tambang batu bara, yakni PBNI, PP Muhammadiyah, dan Persis.
-
Semakin Banyak Smelter Beroperasi, Komisi VII DPR: Segera Akselerasi Pembangunan Industri Turunan
Tumbuhnya industri-industri turunan akan memastikan nilai tambah yang terkandung dalam sumber daya alam di Indonesia.
-
Pemerintah Berencana Terapkan Kebijakan Subsidi Tepat Sasaran, Ini Kata Pimpinan Komisi VII DPR
DPR mengingatkan skema yang dibuat harus tegas, konsisten dan dijalankan dengan standar yang sama di seluruh wilayah di Indonesia.
-
Marwan Jafar Dorong Alumni Mathaliul Falah Punya Peran Lebih dalam Proses Bernegara
Ketua Umum PP KMF Marwan Jafar mengatakan, sudah saatnya santri mengambil posisi dan peran penting dalam proses kebangsaan.
-
Komisi VII DPR Minta Negara Prioritaskan Pembiayaan Industri Strategis
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, dari Fraksi PKS Mulyanto menilai, Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) belum mendapat perhatian.
-
Pemerintah dan Komisi VII DPR Sepakati Asumsi Dasar Energi Tahun 2025, Berikut Rinciannya
Beberapa poin yang berubah seperti nilai subsidi listrik yang semula diajukan Rp83 triliun sampai Rp88 triliun oleh Menteri ESDM.
-
Soal Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII DPR Bicara Asas Kehati-hatian
Prinsip kehati-hatian ini berlaku secara komprehensif baik bagi pemerintah maupun Ormas Keagaaman.
-
Soal Pengelolaan Tambang, Anggota Komisi VII DPR: Jangan Ragukan Kompetensi SDM NU
Anggota Komisi VII DPR Nasyirul Falah Amru mengatakan Nahdlatul Ulama (NU) dan perangkat organisasi maupun sumber daya manusia (SDM)
-
RDP Komisi VII DPR: Produksi Migas di Blok yang Tidak Dikelola Pertamina Alami Penurunan
Pada 2023 misalnya, terjadi penurunan 415 ribu BPH atau menurun dari produksi pada 2022 sebesar 417 ribu BPH.
-
Kejaksaan Diminta Ungkap Pihak Swasta Terkait Dugaan Korupsi Tata Kelola Komoditas Emas 109 Ton
Kejaksaan Agung didesak untuk mengusut tuntas kasus korupsi tata kelola komoditas emas sebanyak 109 ton di PT Antam periode 2010-2021.
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved