TAG
La Ode Muhammad Syarif
Berita
-
KPK Akan Pelajari Nama Pengusaha Indonesia Dalam Dokumen Papers
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut berkomentar mengenai dokumen Panama Papers.
-
KPK Akan Beberkan Peran Aguan Dalam Suap Reklamasi Pantai Jakarta Usai Diperiksa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih merahasiakan peran Chairman Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan dalam suap Raperda reklamasi pant
-
Suap Agung Podomoro Land Adalah Contoh Perusahaan Mengatur Pemerintah
Saut Situmorang mengatakan kasus semacam ini banyak terjadi di Indonesia.
-
Wakil Ketua KPK La Ode Syarif: Semoga Tribunnews Terus Memberikan Informasi Akurat dan Berimbang
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) La Ode Muhamad Syarif turut mengucapkan selamat ulang tahun ke-6 kepada Tribunnews.com
-
KPK Tawarkan Bantuan Bimbingan Teknis Mengisi LHKPN Kepada DPR RI
KPK sebenarnya siap memberikan pendampingan.
-
Alasan Sakit, KPK Ingatkan Budi Supriyanto Tidak Akali Panggilan KPK
Budi mengirimkan surat sakit dari RS Roemani Muhammadiyah Semarang.
-
KPK Dukung Jaksa Agung Deponeering Kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto
Kami di KPK mendukung dan menghargai kebijakan di Jaksa Agung
-
KPK Tidak Tahu Sampai Kapan Revisi UU KPK Ditunda
KPK mengakui tidak ada jaminan dari Presiden Joko Widodo tidak akan merevisi Undang-Undang KPK hingga masa kepemimpinanannya selesai.
-
KPK Berharap Kejagung Juga Hentikan Kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto
Kami berterima kasih atas sikap dan upaya kejaksaan dalam penyelesaian kasus Novel Baswedan
-
Wakil Ketua KPK: Mohammad Hatta Telah Berpesan Agar Kikis Budaya Korupsi
Mereka terlalu rakus untuk menggerogoti keuangan negara untuk kepentingan negara.
-
Ada Gentlement Agreement Antara Pimpinan KPK Lama Dengan Pemerintah Revisi UU KPK
Wakil Ketua KPK, La Ode Muhammad Syarif, mengungkapkan pimpinan lama KPK pernah membuat gentlement agreement dengan Pemerintah terkait revisi Undang U
-
Pimpinan KPK Segera Temui Presiden Jokowi Batalkan Revisi UU KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi akan menemui Presiden Joko Widodo untuk membatalkan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.
-
''Mari Berdoa Semoga Partai Politik Mendapat Hidayah Agar Menolak Revisi''
Syarif sendiri mengaku baru tiga partai politik yang menolak revisi tersebut.
-
KPK: Kami Ketakutan Kalau SP3 Bisa Dipermainkan
Dalam pemaparannya dihadapan Komisi III DPR, KPK menilai UU saat ini masih mendukung kinerja lembaga anti rasuah
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved