Berita LBH Jakarta Terbaru Hari Ini - Halaman 2

citra-referandum-dalam-peluncuran-catatan-akhir-tahun-2023.jpg

LBH Jakarta Terima 726 Pengaduan Kasus Sepanjang 2023, Konflik Agraria Mendominasi

LBH Jakarta mengungkapkan bahwa konflik agraria menjadi kasus hukum terbanyak yang diadukan dalam kurun waktu satu tahun belakangan

Jumat, 15 Desember 2023

Soal Aturan Potong Upah Buruh 25 Persen, LBH Jakarta: Makin Hilangkan Tanggung Jawab Negara

LBH Jakarta menilai politik upah murah dilegitimasi Pemerintah melalui sejumlah aturan yang telah dikeluarkan sebelum Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.

Jumat, 24 Maret 2023

dpr-sahkan-perppu-cipta-kerja-menjadi-undang-undang_20230321_194343.jpg

Perppu Cipta Kerja Disahkan, LBH Jakarta Nilai DPR Tidak Berpihak Terhadap Suara Rakyat

DPR RI telah mengkonfirmasi ketidakberpihakannya terhadap suara-suara rakyat, terkhusus kelas pekerja/buruh

Kamis, 23 Maret 2023

Perppu Cipta Kerja Tuai Banyak Kritik: Pengamat Sebut Jokowi Lecehkan MK, KontraS Nilai Tak Relevan

Sejumlah pihak mengkritik penerbitan Perppu Cipta Kerja, pengamat bahkan menilai Jokowi telah melecehkan MK.

Senin, 2 Januari 2023

LBH Jakarta Mendesak Presiden Jokowi Menarik Kembali Perppu Cipta Kerja

LBH Jakarta mendesak Presiden Jokowi untuk menarik kembali Perppu Cipta Kerja.

Senin, 2 Januari 2023

pengacara-lbh-jakarta-citra-referandum_20170707_005836.jpg

LBH Jakarta Desak DPR RI Tidak Menyetujui Perppu Cipta Kerja

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak menyetujui penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Sabtu, 31 Desember 2022

Ketua LBH Jakarta Respons Pernyataan Luhut soal OTT KPK: Kenapa Kita Harus Malu?

Respons pernyataan Luhut soal OTT KPK bikin citra negara buruk, Direktur LBH Jakarta pertanyakan kenapa harus malu ketida menindak koruptor.

Kamis, 22 Desember 2022

pasal-pasal-di-rkuhp-dianggap-bermasalah-koalisi-masyarakat-sipil-pertimbangkan-pendapat-kam.jpg

Pasal-pasal di RKUHP Dianggap Bermasalah, Koalisi Masyarakat Sipil: Pertimbangkan Pendapat Kami

Koalisi masyarakat sipil tolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menilai pasal-pasal yang tercantum di RKUHP masih bermasalah

Senin, 5 Desember 2022

RKUHP Akan Disahkan Besok, LBH: DPR Telah Khianati Rakyat

(DPR) disebut telah mengkhianati rakyat jika bersitegas mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum (RKUHP) dalam rapat paripurna Selasa

Senin, 5 Desember 2022

Tolak RKUHP, LBH Jakarta Sebut DPR dan Pemerintah Tidak Transparan

(LBH) Jakarta menyebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah tak transparan dalam memproses draft Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Senin, 5 Desember 2022

Aksi Kamisan ke-755 di Taman Pandang Istana Suarakan Tolak RKUHP Disahkan

Aliansi Nasional Reformasi KUHP meluncurkan RKUHP: Panduan Mudah #TibaTibaDipenjara dalam Aksi Kamisan ke-755.

Kamis, 1 Desember 2022

LBH Jakarta Desak DPR Hapus Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden di RKUHP

LBH Jakarta mendesak agar pemerintah maupun DPR menghapus pasal tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di RKUHP.

Minggu, 20 November 2022

LBH Jakarta Soroti Pengerahan Tentara Jaga Gedung MA: Itu Langgar UU TNI

LBH Jakarta turut menyoroti soal pengerahan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi tenaga keamanan di Gedung Mahkamah Agung (MA).

Senin, 14 November 2022

diskusi-publik-di-kantor-lembaga-bantuan-hukum-lbh-jakarta.jpg

Terkait Kebebasan Pers, AJI Jakarta Rekomendasikan Tiga Hal Untuk Polri

Pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta Abdus Somad mengatakan ada tiga hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki institusi Polri.

Senin, 24 Oktober 2022

UU PDP Resmi Disahkan, LBH Jakarta: Belum Menjamin Keamanan Data Pribadi dari Kepentingan Politik

LBH khawatir akan adanya kecenderungan pergeseran kedudukan lembaga negara independen dalam struktur ketatanegaraan.

Rabu, 21 September 2022

Kritik UU PDP, LBH Jakarta Soroti Tiga Poin Utama: Lembaga Otoritas Harus Independen

RUU PDP telah menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan Tahun Sidang 2022-2023, yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus.

Rabu, 21 September 2022

Koalisi Masyarakat Sipil Luncurkan Posko Pengaduan Kebocoran Data Publik

Koalisi Peduli Data Pribadi meluncurkan Posko Pengaduan Kebocoran Data bagi publik yang menjadi korban kebocoran data pribadi.

Jumat, 9 September 2022

VIDEO Respon KPK Atas Desakan LBH Jakarta agar Usut Dugaan Korupsi Eks Kapolresta Bandara Soetta

Juru Bicara KPK Ali Fikri meminta LBH Jakarta melaporkan dugaan korupsi yang dimaksud.

Selasa, 6 September 2022

Didesak LBH Jakarta Usut Dugaan Korupsi Eks Kapolresta Bandara Soetta, Ini Respons KPK

Pengacara publik LBH Jakarta Teo Reffelsen mengatakan, Edwin diduga menerima suap terkait narkoba dan penggelapan dalam jabatan.

Senin, 5 September 2022

edward-sosialisasi-rkuhp-aksi-protes-mahasiswa-nih3.jpg

Wamenkumham Sindir Penolak RKHUP: Mau Didengar, Tapi Tak Mau Mendengar

Eddy menyindir ketika mereka ingin didengar, namun tak mau mendengar apa yang disampaikan pemerintah.

Selasa, 23 Agustus 2022

TAG

LBH Jakarta

LBH Jakarta mengungkapkan bahwa konflik agraria menjadi kasus hukum terbanyak yang diadukan dalam kurun waktu satu tahun belakangan

LBH Jakarta menilai politik upah murah dilegitimasi Pemerintah melalui sejumlah aturan yang telah dikeluarkan sebelum Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.

DPR RI telah mengkonfirmasi ketidakberpihakannya terhadap suara-suara rakyat, terkhusus kelas pekerja/buruh

Sejumlah pihak mengkritik penerbitan Perppu Cipta Kerja, pengamat bahkan menilai Jokowi telah melecehkan MK.

LBH Jakarta mendesak Presiden Jokowi untuk menarik kembali Perppu Cipta Kerja.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak menyetujui penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Respons pernyataan Luhut soal OTT KPK bikin citra negara buruk, Direktur LBH Jakarta pertanyakan kenapa harus malu ketida menindak koruptor.

Koalisi masyarakat sipil tolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menilai pasal-pasal yang tercantum di RKUHP masih bermasalah

(DPR) disebut telah mengkhianati rakyat jika bersitegas mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum (RKUHP) dalam rapat paripurna Selasa

(LBH) Jakarta menyebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah tak transparan dalam memproses draft Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Aliansi Nasional Reformasi KUHP meluncurkan RKUHP: Panduan Mudah #TibaTibaDipenjara dalam Aksi Kamisan ke-755.

LBH Jakarta mendesak agar pemerintah maupun DPR menghapus pasal tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di RKUHP.

LBH Jakarta turut menyoroti soal pengerahan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi tenaga keamanan di Gedung Mahkamah Agung (MA).

Pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta Abdus Somad mengatakan ada tiga hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki institusi Polri.

LBH khawatir akan adanya kecenderungan pergeseran kedudukan lembaga negara independen dalam struktur ketatanegaraan.

RUU PDP telah menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan Tahun Sidang 2022-2023, yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus.

Koalisi Peduli Data Pribadi meluncurkan Posko Pengaduan Kebocoran Data bagi publik yang menjadi korban kebocoran data pribadi.

Juru Bicara KPK Ali Fikri meminta LBH Jakarta melaporkan dugaan korupsi yang dimaksud.

Pengacara publik LBH Jakarta Teo Reffelsen mengatakan, Edwin diduga menerima suap terkait narkoba dan penggelapan dalam jabatan.

Eddy menyindir ketika mereka ingin didengar, namun tak mau mendengar apa yang disampaikan pemerintah.