Pendidikan GOTAG
Menkumham
Berita
Foto (19)
-
Komisi III DPR Sepakat Bawa RUU Kejaksaan ke Rapat Paripurna
Komisi III sepakat membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
-
Menkumham Sebut Revisi UU Cipta Kerja Selesai Sebelum Dua Tahun
Menkumham Yasonna Laoly optimistis dapat menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam waktu kurang dari dua tahun
-
Kuasa Hukum Partai Demokrat: Gugatan Mantan Kader ke PTUN Jakarta Hanya Akal-akalan
Bambang Widjojanto menyatakan gugatan yang dilayangkan tiga mantan kader Partai Demokrat atas Surat Keputusan (SK) Menkumham hanya akal-akalan saja.
-
Bamsoet Sabet Juara III Kejuaraan Menembak 'Skill and Challenge Menkumham Cup 2021'
Dalam Kejuaran Menembak Skill and Challenge Menkumham Cup 2021, Bamsoet berhasil menyabet juara III
-
Yusril Masukkan Menkumham Jadi Termohon Gugatan, Hamdan Zoelva Merasa Demokrat Dibungkam
Hamdan menduga Yusril telah dengan sengaja mengatur rencana dalam pengajuan uji materiil AD/ART Partai Demokrat ke MA
-
Orang Asing Tidak Lagi Dibatasi Masuk Indonesia, Legislator Golkar Usulkan Kebijakan Wajib Vaksin
Menkumham Yasonna H Laoly menerbitkan Permenkumham Nomor 34 Tahun 2021 terkait kebijakan ke imigrasian terbaru.
-
Tanggapan Menkumham Soal Dirinya Diminta Mundur dari Jabatan karena Insiden Kebakaran Lapas
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly menanggapi terkait permintaan terhadap dirinya untuk mundur dari jabatan akibat insiden kebakaran
-
Soal Kebakaran Lapas Tangerang, Menkumham: Harus Ada Strategi Agar Musibah Ini Tidak Terulang
Yasonna Laoly menginstruksikan jajarannya untuk fokus pada evakuasi dan pemulihan warga binaan yang menjadi korban kebakaran Lapas Tangerang
-
Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto Kalahkan Menkumham dan Muchdi PR
Dalam sidang putusan banding Rabu (1/9) lalu, PTTUN menguatkan putusan PTUN Jakarta yang memenangkan kubu Tommy Soeharto.
-
WNA Dilarang Masuk Indonesia Mulai 23 Juli, Pengecualian Untuk Urusan Diplomatik dan Kemanusiaan
Pemerintah resmi melakukan pembatasan kedatangan warga negara asing (WNA) ke Indonesia.
-
Mahfud MD: Pemerintah Pusat Akan Dampingi Pengelolaan Dana Otsus Papua
Mahfud MD menegaskan dana otonomi khusus (otsus) untuk provinsi Papua tidak akan dibiarkan lagi dikelola tanpa pertanggungjawaban yang jelas.
-
Demokrat Sayangkan Langkah Moeldoko yang Gugat Menkumham
Langkah Moeldoko dinilai justru meruntuhkan kredibilitas pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo di mata rakyat Indonesia.
-
Gugat Menkumham di PTUN, Kredibilitas Pengacara KSP Moeldoko Dipertanyakan Demokrat Kubu AHY
"Jangan-jangan surat kuasa dari KSP Moeldoko pun dipalsukan. Jangan sampai PTUN kita yang terhormat, tercemar oleh surat kuasa palsu."
-
Presiden Jokowi Melayat Mendiang Istri Menkumham
Bersamaan dengan Presiden, tampak melayat juga mantan Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang. Setelah sekitar 25 menit melayat
-
Raker dengan Komisi III, Menkumham Sebut RUU KUHP Direspon Positif Masyarakat
Yasonna mengklaim bahwa RUU KUHP mendapat respon positif dari masyarakat Tanah Air saat ini sudah disosialisasikan ke sebelas daerah termasuk Jakarta
-
Isu Reshuffle Kabinet Kian Menguat, Yasonna Laoly Dianggap Paling Layak Diganti Menurut Survei IPO
Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menyebutkan, Menkumham, Yasonna Laoly dianggap sebagai menteri yang paling layak untuk di reshuffle.
-
Menkumham Kasih Waktu 7 Hari KLB Sempurnakan Berkas, Darmizal : Kami Lengkapi Segera
Kubu KLB Partai Demokrat akan segera melengkapi berkas terkait permohonan pengesahan partai ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
-
Menkumham Sambut Baik Rencana KNPI Gelar Kongres Bersama
Sebagai informasi, tiga Ketum DPP KNPI yakni Noer Fajrieansyah, Mustahuddin, dan Abdul Azis menggelar pertemuan di Jakarta Pusat.
-
Tanggapi soal KLB Demokrat di Deliserdang, Menkumham: Pak SBY Jangan Tuding-tuding Pemerintah
Yasonna Laoly menyarankan dua pengurus Partai Demokrat jangan sembarang menuding pemerintah tidak bersikap objektif
-
Soal Gejolak Partai Demokrat, Pengamat Singgung Kewenangan Kemenkumham
Konflik tersebut terjadi karena adanya permasalahan yang bersumber dari sistem politik pada pemerintahan Indonesia.
