Breaking News:

UU Cipta Kerja

Menkumham Sebut Revisi UU Cipta Kerja Selesai Sebelum Dua Tahun

Menkumham Yasonna Laoly optimistis dapat menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam waktu kurang dari dua tahun

Tangkap layar kanal YouTube DPR RI
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dalam Sidang Paripurna, Kamis (7/10/2021). Menkumham Sebut Revisi UU Cipta Kerja Selesai Sebelum Dua Tahun 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly optimistis dapat menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam waktu kurang dari dua tahun.

“Bisa lah lebih cepat (dari dua tahun), nanti Pak Menko (Menko Perekonomian) yang menjelaskan,” kata Yasonna saat ditemui di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Jumat (26/11/2021).

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan UU Cipta Kerja berstatus inskonstitusional bersyarat. Putusan itu dikeluarkan pasca sidang pembacaan Putusan Uji Formil dan Uji Materiil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kamis (25/11/2021).

“Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen,” ujar Ketua MK Anwar Usman, Kamis (25/11/2021).

MK menegaskan apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali.

Baca juga: Buruh Desak Empat Peraturan Pemerintah di UU 11/2020 Cipta Kerja Dibatalkan

“Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” ucap Anwar.

Baca Juga: Yusril Ihza Mahendra angkat bicara soal putusan MK atas UU Cipta Kerja

Namun demikian, MK menyatakan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.

Ribuan buruh yang tergabung dalam aliansi KSPI, KSPSI, SPSI menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021).
Ribuan buruh yang tergabung dalam aliansi KSPI, KSPSI, SPSI menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021). (Danang Triatmojo)

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat

Uji materi omnibus law Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuahkan hasil positif. Omnibus law UU 11/2020 Cipta Kerja diputuskan inkonstitusional.

Halaman
123
Sumber: Kontan
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved