Pendidikan GOTAG
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Berita
Foto (21)
-
Muhammadiyah: Kebijakan PPN Bidang Pendidikan Bertentangan dengan Konstitusi
Seharusnya pemerintah yang harus bertanggungjawab dan berkewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk penyediaan anggaran 20 persen.
-
DPR: Genjot Penerimaan Pajak Tetap Harus Perhatikan Kepentingan Rakyat Kecil
Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sejumlah bahan pokok (sembako) dan jasa pendidikan di Indonesia.
-
Pemerintah Harus Kaji Ulang Rencana Pajaki Sembako
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan dampak buruk jika rencana pengenaan pajak terhadap sembako diterapkan.
-
Jelang Laga Hadapi UEA, Iwan Fals Berharap Timnas Indonesia Main Bagus
Iwan Fals memberikan dukungannya untuk Tim Nasional Sepakbola Indonesia yang akan menghadapi UEA di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia.
-
Pemerintah Harus Berhati-hati Jadikan Jasa Pendidikan sebagai Objek Pajak
Rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan memantik kontroversi.
-
Anggota Komisi X DPR Kritik Rencana Pemerintah Terapkan PPN Pada Sekolah Swasta
encana pemerintah ini akan memberatkan lembaga pendidikan swasta seperti Paud, Perguruan Tinggi dan Bimbel
-
Sembako Bakal Kena PPN, Komisi XI: Pemerintah Jangan Sakiti Rakyat
Anggota Komisi XI DPR Wihadi Wiyanto mengatakan pengenaan PPN sembako justru memperlihatkan bahwa pemerintah menekan rakyat kecil.
-
Rencana Pajak Sembako, Pimpinan DPR Minta Pemerintah Fokus PEN Tanpa Tambah Beban Rakyat
Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah fokus pemulihan ekonomi nasional (PEN), jangan malah menambah berat beban masyarakat.
-
Komisi X DPR: Tugas Negara Membiayai Pendidikan Rakyat, Bukan Rakyat Membiayai Pendidikan
Abdul Fikri Faqih heran wacana tersebut bisa muncul, karena konstitusi menekankan Pendidikan merupakan tanggung jawab negara, sesuai pasal 31 UUD 1945
-
Ketua MPR Desak Pemerintah Kaji Ulang Rencana Pajaki Sembako
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan dampak buruk jika rencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai
-
Tak Cuma Sembako, Sekolah Juga Bakal Dikenakan PPN, dari PAUD hingga Bimbel
Pemerintah berencana menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah barang atau jasa tertentu.
-
Soal Wacana PPN Jasa Pendidikan, Ketua Komisi X DPR: Biaya Pendidikan Akan Kian Mahal
Rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan menuai kontroversi.
-
Pajak Sembako, Fraksi PKS Minta Pemerintah Berhenti Menguji Kesabaran Rakyat
Menurut Netty, kebijakan tersebut tidak masuk akal karena dapat menambah beban rakyat yang sedang sulit di tengah pandemi.
-
DPR Minta Pemerintah Tinjau Ulang Wacana Pajak Sembako
Rencana Pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok (sembako) yang tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983
-
Soal Rencana Sembako Kena PPN dan PPN Naik Jadi 12 Persen, Ini Penjelasan Staf Khusus Sri Mulyani
Prastowo Yustinus memberi penjelasan soal rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sejumlah barang termasuk sembako
-
Rencana Pemerintah Pajaki Sembako Ditentang Anggota DPR
Amin Ak mendesak pemerintah membatalkan rencana untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap sembako
-
Politikus PAN Ingatkan Pemerintah Jangan Tergesa-gesa Menaikkan Tarif Pajak
Anggota Fraksi PAN DPR RI Guspardi Gaus mengaku heran atas rencana pemerintah menaikkan tarif pajak (PPN dan PPh).
-
Pemerintah Masih Bahas Wacana Naikkan PPN dan Tax Amnesty Jilid II
Rencana kenaikan PPN ini menjadi bagian dalam RUU perubahan ke-5 atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP dan Tatacara Perpajakan.
-
Ekonom Sarankan Evaluasi Insentif Perpajakan, Bukan Menaikkan PPN
Bhima mencontohkan, insentif perpajakan yang kurang pas seperti pemberian relaksasi Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk perusahaan.
-
Anggota Komisi XI DPR Ramai-ramai Tak Terima Wacana Tarif PPN Naik
Menaikkan tarif PPN saat kondisi daya beli masyarakat melemah akibat pandemi dan krisis ekonomi, bukanlah merupakan kebijakan yang tepat.
