Berita Penjabat Kepala Daerah Terbaru Hari Ini - Halaman 2

Mardani Khawatir Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Saat Ini Merusak Demokrasi

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai penunjukkan Penjabat (Pj) kepala daerah saat ini rawan merusak sistem demokrasi di Indonesia.

Kamis, 9 Juni 2022

Mendagri Pertimbangkan Bikin Aturan Teknis Pemilihan Penjabat Kepala Daerah yang Transparan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nantinya bakal melakukan semacam pelatihan dan mengundang beberapa ahli termasuk civil society.

Selasa, 7 Juni 2022

Soal Perwira TNI/Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Misalnya untuk pangkat kolonel dan pernah meduduki jabatan sipil, maka disesuaikan dengan golongan kepangkatan sipil ahli madya.

Selasa, 31 Mei 2022

anggota-perludem-titi-anggraini-beri-keterangan_20201029_072746.jpg

Perludem Ingatkan Pemerintah Tak Abaikan Putusan MK Soal Penjabat Kepala Daerah

Jika pemerintah menghindari melaksanakan putusan MK makin menimbulkan kecurigaan adanya kepentingan pragmatis dalam pengisian jabatan pj kepala daerah

Sabtu, 28 Mei 2022

anggota-perludem-titi-anggraini-beri-keterangan_20201029_072939.jpg

Perludem Ingatkan Pemerintah untuk Buat Peta Riil Kondisi Tiap Daerah Sebelum Tunjuk Penjabat

Selain kondisi riil dan sesuai syarat, pemerintah diminta memperhatikan kepentingan daerah, serta mengevaluasi penjabat yang ditunjuk secara berkala.

Sabtu, 28 Mei 2022

TB Hasanuddin: Kemendagri tak Bisa Sembarangan Menempatkan Anggota TNI Aktif Jadi Pj Kepala Daerah

Hasanuddin menjelaskan bahwa Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Sabtu, 28 Mei 2022

mendagri-lantik-pejabat-gubernur-5-provinsi_20220512_144809.jpg

Soal Anggota TNI-Polri Aktif Jadi Pj Kepala Daerah, ini Saran Guru Besar Universitas Padjadjaran

Polemik terkait pengangkatan Perwira TNI aktif menjadi penjabat (Pj) Bupati di Seram Bagian Barat, Maluku menjadi bagian penting dari tata kelola

Sabtu, 28 Mei 2022

Ray Rangkuti Sayangkan Cara Berpikir Mahfud MD Soal TNI-Polri Aktif Jadi Penjabat Kepala Daerah

Ray Rangkuti menyayangkan langkah pemerintah yang membolehkan penjabat kepala daerah diduduki perwira TNI-Polri aktif.

Jumat, 27 Mei 2022

KontraS dan ICW Desak Mendagri Batalkan Penempatan Anggota TNI-Polri Aktif Sebagai Pj Kepala Daerah

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan ICW mendesak sejumlah hal terkait pengangkatan perwira TNI dan Polri aktif

Jumat, 27 Mei 2022

pengamat-pemilu-dari-rumah-demokrasi-ramdansyah-112.jpg

Silakan Pusat Angkat Pj Gubernur dari TNI dan Polri Namun dengan Syarat

Ppenetapan penjabat gubernur secara terbuka dapat menunjuk TNI/Polri merujuk kepada kondisi keamanan atau kerawanan suatu provinsi.

Jumat, 27 Mei 2022

Penunjukan TNI-Polri Aktif Jadi Penjabat Kepala Daerah Disebut Cederai Demokrasi Indonesia

Langkah pemerintah melantik sejumlah penjabat kepala daerah dari kalangan TNI-Porli menuai berbagai reaksi.

Kamis, 26 Mei 2022

Pengamat Ungkap Dampak Penunjukan Penjabat Kepala Daerah dari TNI-Polri Aktif bagi Masyarakat

Pelantikan penjabat (Pj) dari kalangan TNI-Polri menuai reaksi bagi sejumlah pengamat di Indonesia.

Kamis, 26 Mei 2022

mendagri-lantik-pejabat-gubernur-5-provinsi_20220512_144712.jpg

Akhiri Polemik Pelantikan Penjabat Kepala Daerah, Kemendagri Diminta Terbitkan Aturan Teknis

"Menurut kami ini bersumber dari ketiadaan regulasi teknis sebagaimana yang diamanatkan putusan MK," kata Armand, dalam keterangannya, Selasa (24/5/20

Rabu, 25 Mei 2022

Mendagri: Penunjukan Penjabat Gubernur Bukan Keputusan Presiden Sendiri

Tito Karnavian mengatakan bahwa 5 penjabat (Pj) gubernur yang telah dilantik bukan dipilih sendiri oleh presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kamis, 12 Mei 2022

5 Penjabat Gubernur yang Baru Dilantik akan Menjabat Selama Setahun, Ini Harapan Mendagri

Tito Karnavian mengatakan bahwa penjabat gubernur yang resmi dilantik hari ini menjabat selama 1 tahun.

Kamis, 12 Mei 2022

Kemendagri Tegaskan Penjabat Kepala Daerah Hanya Bertugas 1 Tahun, Ada Evaluasi Setiap 3 Bulan

Akmal mengatakan jika kepala daerah hasil Pilkada dievaluasi oleh DPRD, maka penjabat kepala daerah dievaluasi pimpinan tertinggi ASN, yakni Presiden.

Kamis, 12 Mei 2022

Pemerintah Jawab soal Tudingan Tak Transparan dalam Proses Penunjukan Penjabat Kepala Daerah

Pemerintah menjelaskan soal mengapa penunjukan penjabat kepala daerah yang bakal mengisi kekosongan sejumlah wilayah

Rabu, 11 Mei 2022

Legislator NasDem Ingatkan Pemerintah Taat Asas dalam Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

Pemerintah diminta untuk menaati ketentuan perundang-undangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah.

Minggu, 1 Mei 2022

Masa Jabatan Berakhir Mei 2022, Kemendagri Masih Proses Lima Penjabat Pengganti Gubernur

Kemendagri masih memproses calon penjabat sebagai pengganti lima gubernur yang masa jabatannya akan berakhir pada 15 Mei 2022 mendatang.

Senin, 25 April 2022

Kemendagri Sudah Kantongi 101 Nama Penjabat Kepala Daerah yang Akan Duduki Jabatan pada 2022

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan telah mengantongi beberapa nama calon penjabat (Pj) Kepala Daerah.

Senin, 25 April 2022

TAG

Penjabat Kepala Daerah

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai penunjukkan Penjabat (Pj) kepala daerah saat ini rawan merusak sistem demokrasi di Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nantinya bakal melakukan semacam pelatihan dan mengundang beberapa ahli termasuk civil society.

Misalnya untuk pangkat kolonel dan pernah meduduki jabatan sipil, maka disesuaikan dengan golongan kepangkatan sipil ahli madya.

Jika pemerintah menghindari melaksanakan putusan MK makin menimbulkan kecurigaan adanya kepentingan pragmatis dalam pengisian jabatan pj kepala daerah

Selain kondisi riil dan sesuai syarat, pemerintah diminta memperhatikan kepentingan daerah, serta mengevaluasi penjabat yang ditunjuk secara berkala.

Hasanuddin menjelaskan bahwa Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Polemik terkait pengangkatan Perwira TNI aktif menjadi penjabat (Pj) Bupati di Seram Bagian Barat, Maluku menjadi bagian penting dari tata kelola

Ray Rangkuti menyayangkan langkah pemerintah yang membolehkan penjabat kepala daerah diduduki perwira TNI-Polri aktif.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan ICW mendesak sejumlah hal terkait pengangkatan perwira TNI dan Polri aktif

Ppenetapan penjabat gubernur secara terbuka dapat menunjuk TNI/Polri merujuk kepada kondisi keamanan atau kerawanan suatu provinsi.

Langkah pemerintah melantik sejumlah penjabat kepala daerah dari kalangan TNI-Porli menuai berbagai reaksi.

Pelantikan penjabat (Pj) dari kalangan TNI-Polri menuai reaksi bagi sejumlah pengamat di Indonesia.

"Menurut kami ini bersumber dari ketiadaan regulasi teknis sebagaimana yang diamanatkan putusan MK," kata Armand, dalam keterangannya, Selasa (24/5/20

Tito Karnavian mengatakan bahwa 5 penjabat (Pj) gubernur yang telah dilantik bukan dipilih sendiri oleh presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tito Karnavian mengatakan bahwa penjabat gubernur yang resmi dilantik hari ini menjabat selama 1 tahun.

Akmal mengatakan jika kepala daerah hasil Pilkada dievaluasi oleh DPRD, maka penjabat kepala daerah dievaluasi pimpinan tertinggi ASN, yakni Presiden.

Pemerintah menjelaskan soal mengapa penunjukan penjabat kepala daerah yang bakal mengisi kekosongan sejumlah wilayah

Pemerintah diminta untuk menaati ketentuan perundang-undangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah.

Kemendagri masih memproses calon penjabat sebagai pengganti lima gubernur yang masa jabatannya akan berakhir pada 15 Mei 2022 mendatang.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan telah mengantongi beberapa nama calon penjabat (Pj) Kepala Daerah.