Peraturan Daerah (Perda)

Berita

Perda Larangan Restoran Buka Selama Ramadan Tidak Akan Dihapus, Tapi Perlu Diluruskan

Disepakati bahwa perda tersebut memang harus diluruskan, agar tidak terjadi salah tafsir.

Rabu, 22 Juni 2016
Dirjen Otda: Kemendagri Tidak Mungkin Tertibkan Perda Terkait Agama Sendirian

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak mungkin menertibkan peraturan daerah (Perda) terkait agama sendirian.

Rabu, 22 Juni 2016
Kata Jusuf Kalla Tentang Peraturan Daerah yang Dianggap Bermasalah

Peraturan daerah bermasalah yang dipangkas oleh Kementerian Dalam Negeri harus diketahui masyarakat.

Sabtu, 18 Juni 2016
Wapres Desak Kemendagri Umumkan 3143 Perda yang Dipangkas

Wakil Presiden Jusuf Kalla mendesak mengumumkan 3143 peraturan daerah (perda) yang dipangkas Kementerian Dalam Negri (Kemendagri).

Jumat, 17 Juni 2016
Minimal Butuh Rp 200 Juta Untuk Buat Satu Perda

Ardani SH MH mengatakan bahwa untuk menghasilkan Perda itu membutuhkan biaya yang besar hingga ratusan juta rupiah.

Jumat, 17 Juni 2016
Kemendagri: Silakan Ajukan Banding Jika Keberatan dengan Pembatalan 3.143 Perda

"Tentu dilakukan komunikasi dengan teman di daerah," kata Yuswandi.

Kamis, 16 Juni 2016
Jokowi Umumkan Pembatalan 3143 Perda Bermasalah

Presiden menilai bahwa sebanyak 3143 Perda yang bermasalah tersebut menghambat

Senin, 13 Juni 2016
Kemendagri Pangkas Sejumlah Peraturan Daerah Soal Minuman Keras

Sebagian peraturan daerah (Perda) yang dipangkas Kementerian Dalam Negri (Kemendagri) diantarany Perda soal pengendalian minuman beralkohol.

Minggu, 5 Juni 2016
Diterapkan Februari 2017: Motor Hilang di Parkiran, Pengelola Parkir Wajib Ganti

Pihak pengelola parkir sendiri nantinya tidak akan mengganti biaya 100 persen dari kendaraan konsumen hilang di tempat parkir yang dikelolanya.

Kamis, 21 April 2016
Kadishub dan Ketua DPRD Siantar Cekcok

Saat dikonfirmasi kepada Posma Sitorus terkait pertengkarannya dengan Eliakim Simanjuntak, Posma tidak banyak memberikan komentar.

Rabu, 23 Maret 2016
Retribusi Tenaga Kerja Asing di Surabaya Mencapai 100 Dolar AS

Perusahaan wajib mengurus Izin Mempekerjakan Tenaga Asing dengan membayar retribusi 100 dolar AS untuk setiap pekerja setiap bulannya.

Minggu, 11 Oktober 2015

PDIP DKI Tolak Tempat Hiburan Tutup Jam 24.00

Waktu tersebut, lebih cepat dibandingkan peraturan saat ini, yaitu diperbolehkan beroperasi hingga pukul 02.00.

Senin, 5 Oktober 2015

Menteri Tjahjo: Ada 139 Perda Hambat Investasi

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, telah mengidentifikasi sebanyak 139 peraturan daerah dianggap menghambat investasi di Indonesia.

Kamis, 1 Oktober 2015
DPD RI Bahas Undang-Undang Khusus dan Dana Desa di Bangka Belitung

Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi melakukan kunjungan kerja ke Bangka Belitung guna membahas undang-undang khusus dan Perda Dana Desa

Selasa, 11 Agustus 2015

⟨1 2

Berita Terkini

Jadi Calon Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra

2 menit lalu
Klarifikasi Bupati Pati Sudewo usai Jadi Tersangka KPK: Saya Dikorbankan, Saya Tidak Terima Imbalan

9 menit lalu
Tak Hanya Terjerat Kasus Pemerasan, Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka Suap Proyek Rel Kereta DJKA

12 menit lalu
4 Kepala Daerah Ditangkap KPK karena Terima Suap di Era Prabowo, Ade Kuswara Terima Rp14,2 M

16 menit lalu
Leo/Bagas vs Fajar/Fikri Pastikan Tuan Rumah Kunci Perempat Final Indonesia Masters 2026 Lebih Cepat

19 menit lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TAG

Peraturan Daerah (Perda)

Disepakati bahwa perda tersebut memang harus diluruskan, agar tidak terjadi salah tafsir.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak mungkin menertibkan peraturan daerah (Perda) terkait agama sendirian.

Peraturan daerah bermasalah yang dipangkas oleh Kementerian Dalam Negeri harus diketahui masyarakat.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mendesak mengumumkan 3143 peraturan daerah (perda) yang dipangkas Kementerian Dalam Negri (Kemendagri).

Ardani SH MH mengatakan bahwa untuk menghasilkan Perda itu membutuhkan biaya yang besar hingga ratusan juta rupiah.

"Tentu dilakukan komunikasi dengan teman di daerah," kata Yuswandi.

Presiden menilai bahwa sebanyak 3143 Perda yang bermasalah tersebut menghambat

Sebagian peraturan daerah (Perda) yang dipangkas Kementerian Dalam Negri (Kemendagri) diantarany Perda soal pengendalian minuman beralkohol.

Pihak pengelola parkir sendiri nantinya tidak akan mengganti biaya 100 persen dari kendaraan konsumen hilang di tempat parkir yang dikelolanya.

Saat dikonfirmasi kepada Posma Sitorus terkait pertengkarannya dengan Eliakim Simanjuntak, Posma tidak banyak memberikan komentar.

Perusahaan wajib mengurus Izin Mempekerjakan Tenaga Asing dengan membayar retribusi 100 dolar AS untuk setiap pekerja setiap bulannya.

Waktu tersebut, lebih cepat dibandingkan peraturan saat ini, yaitu diperbolehkan beroperasi hingga pukul 02.00.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, telah mengidentifikasi sebanyak 139 peraturan daerah dianggap menghambat investasi di Indonesia.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi melakukan kunjungan kerja ke Bangka Belitung guna membahas undang-undang khusus dan Perda Dana Desa