Peristiwa 1965

Berita

Kemenkumham Sebut Bakal Mapping Para Mantan WNI Korban Peristiwa 1965-1966 di Eropa Timur

(Kemenkumham) bakal melakukan mapping para mantan warga negara Indonesia (WNI) korban Peristiwa 1965-1966, yang berada di Eropa Timur.

Rabu, 5 April 2023
9 Poin Sikap Komnas HAM atas Pengakuan Negara Terhadap Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro mengatakan, pertama, pihaknya menyambut baik sikap Presiden atas adanya pengakuan terhadap 12 peristiwa itu.

Rabu, 11 Januari 2023
Peristiwa Petrus hingga Tragedi 1998, Inilah 12 Kejadian yang Diakui Sebagai Pelanggaran HAM Berat

Daftar 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Berikut rinciannya hingga ulasan tentang peristiwa tersebut.

Rabu, 11 Januari 2023
Presiden Jokowi Sesalkan Terjadinya 12 Pelanggaran HAM Berat di Tanah Air, Berikut Daftarnya

Dalam keterangannya, Presiden Jokowi mengakui bahwa pelanggaran HAM yang berat telah terjadi pada berbagai peristiwa di Tanah Air.

Rabu, 11 Januari 2023
Gubernur Lemhanas: Jangan Dengarkan Generasi Tua yang Masih Bicara Peran Mereka di Tahun 1965

Agus Widjojo menyadari bahwa isu kebangkitan komunisme di serukan oleh kelompok-kelompok generasi tua.

Jumat, 1 Oktober 2021
Megawati Minta Nadiem Luruskan Sejarah Peristiwa 1965

Megawati Soekarnoputri meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk meluruskan sejarah yang terjadi pada tahun 1965.

Selasa, 24 November 2020
YLBHI Anggap Dokumen AS Terkait Peristiwa 1965 Bisa Dijadikan Acuan Pemerintah

Direktur YLBHI, Asfinawati mengatakan dokumen-dokumen itu, bisa menjadi acuan bagi pemerintah, yang saat ini tengah menangani kasus tersebut.

Minggu, 22 Oktober 2017
Komitmen Pemerintah Ungkap Kasus 1965 Mengecewakan

"Dewan Kerukunan Nasional itu manipulatif, bagaimana porses rekonsiliasi bisa terjadi tanpa pengungkapan kebenaran,"

Minggu, 19 Maret 2017
Melawan Stigma PKI Lewat Film Dokumenter Besutan Pelajar Rembang

Dua film pendek berlatar peristiwa 1965 besutan dua pelajar asal SMAN 1 Rembang, memenangi Apresiasi Film Indonesia (AFI) 2016.

Senin, 9 Januari 2017
Selain Peristiwa 1965, Pemerintah Janji Selesaikan Pelanggaran HAM Lainnya

Wiranto mengungkapkan, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan secara sekaligus.

Sabtu, 1 Oktober 2016
Kasus Dugaan Pelanggaran HAM 1965 Diselesaikan Melalui Non Yudisial

Wiranto menjelaskan alasan tersebut karena tidak ditemukannya alat bukti yang cukup

Sabtu, 1 Oktober 2016
Khawatir Seperti Peristiwa 1965, RUU Antiterorisme Rawan Dipakai untuk Membungkam Lawan Politik

"Jangan sampai UU Antiterorisme punya nuansa seperti dulu, semua orang dituduh PKI."

Jumat, 22 April 2016

Berita Terkini

Hokky Caraka ke Liga Thailand? Gabung Satu Tim dengan Eks Persib

5 menit lalu
Usai Syafiq Ali Ditemukan, Rival Indigo Dijemput Ayah dan Ibunya di Gunung Slamet

6 menit lalu
Capaian 3,6 Juta TEUs: Terminal Petikemas dan Masa Depan Rantai Logistik Indonesia

9 menit lalu
Pemerintah Siapkan Layer Baru Pungutan Cukai Hasil Tembakau, Industri Rokok Minta Dilibatkan

10 menit lalu
BREAKING NEWS Laras Faizati Bebas dari Penjara Usai Hakim Putuskan Pidana Pengawasan Selama 1 Tahun

11 menit lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TAG

Peristiwa 1965

(Kemenkumham) bakal melakukan mapping para mantan warga negara Indonesia (WNI) korban Peristiwa 1965-1966, yang berada di Eropa Timur.

Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro mengatakan, pertama, pihaknya menyambut baik sikap Presiden atas adanya pengakuan terhadap 12 peristiwa itu.

Daftar 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Berikut rinciannya hingga ulasan tentang peristiwa tersebut.

Dalam keterangannya, Presiden Jokowi mengakui bahwa pelanggaran HAM yang berat telah terjadi pada berbagai peristiwa di Tanah Air.

Agus Widjojo menyadari bahwa isu kebangkitan komunisme di serukan oleh kelompok-kelompok generasi tua.

Megawati Soekarnoputri meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk meluruskan sejarah yang terjadi pada tahun 1965.

Direktur YLBHI, Asfinawati mengatakan dokumen-dokumen itu, bisa menjadi acuan bagi pemerintah, yang saat ini tengah menangani kasus tersebut.

"Dewan Kerukunan Nasional itu manipulatif, bagaimana porses rekonsiliasi bisa terjadi tanpa pengungkapan kebenaran,"

Dua film pendek berlatar peristiwa 1965 besutan dua pelajar asal SMAN 1 Rembang, memenangi Apresiasi Film Indonesia (AFI) 2016.

Wiranto mengungkapkan, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan secara sekaligus.

Wiranto menjelaskan alasan tersebut karena tidak ditemukannya alat bukti yang cukup

"Jangan sampai UU Antiterorisme punya nuansa seperti dulu, semua orang dituduh PKI."