Pendidikan GOTAG
Perludem
Berita
-
MK Hapus Presidential Threshold, Perludem: Fenomenal, Sudah Dinanti Cukup Panjang
Respons Perludem soal MK memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan calon presiden.
-
Rangkap Jabatan Prabowo Sebagai Presiden dan Ketua Umum Partai Politik Rentan Langgar Aturan Pemilu
Peneliti Perludem Usep Hasan Sadikin, menyoroti potensi penyalahgunaan sumber daya negara oleh pejabat dalam mendukung pasangan calon tertentu.
-
Perludem Temukan 3 Ribu Lebih Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2024
Perludem mengingatkan adanya ancaman terhadap legitimasi hasil Pilkada 2024 akibat kesalahan para pejabat negara.
-
Keterangan Belum Siap, Pemerintah dan DPR Minta Penundaan Sidang Gugatan Pemisahan Pemilu
Pemerintah dan DPR belum siap beri keterangan di sidang MK soal permohonan Pemilu tingkat nasional dipisah diberi jarak 2 tahun dengan pemilu daerah.
-
Pilpres, Pileg dan Pilkada Berbarengan, Perludem: Masyarakat Tidak Fokus Karena Pemilu Terlalu Besar
Pemilu serentak tidak hanya membuat Pemilu lebih rumit dan mahal, tetapi juga melemahkan budaya politik dan hukum di Indonesia.
-
Calon Kepala Daerah Perempuan Harus Diberikan Ruang Sebesar-besarnya, Ini Kata Perludem
Keterwakilan perempuan dalam kancah politik terbilang kurang mendapat perhatian, dibanding pria jika berkaca pada kontestasi politik Pilkada serentak
-
Perludem Khawatir Pilkada Solo Terulang Kembali dengan Hadirnya Calon Independen di Pilkada Jakarta
Khoirunnisa mengkhawatirkan Pilkada Solo terulang kembali atas kemungkinan hadirnya calon independen di Jakarta.
-
Perludem Nilai Pemilu dan Pilkada yang Dilaksanakan di Tahun yang Sama Tidak Ideal
Khoirunnisa mengkhawatirkan kecurangan di Pemilu 2024 bisa terulang pada perhelatan Pilkada 2024 November mendatang
-
Perludem: 64 Persen Caleg dengan Nomor Urut 1 di Pileg 2024 Terpilih jadi Anggota Legislatif
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat adanya pengaruh nomor urut calon legislatif terhadap keterpilihan saat Pileg.
-
Perludem Soroti Masih Rendahnya Keterwakilan Perempuan di Legislatif
Bahkan kata Titi, masih banyak partai politik yang berlaga di Pileg kemarin angka keterwakilan perempuannya berada di bawah 20 persen.
-
Fenomena Caleg Terpilih Mundur Sebelum Pelantikan, Perludem: Mestinya Hukum Pemilu Mengatur Ketat
Namun, ketentuan yang membolehkan caleg terpilih mengundurkan diri itu diduga menjadi ruang transaksional para caleg.
-
Perludem: Dinasti Politik Berdampak Kurang Baik terhadap Pembangunan Sejumlah Daerah
Perludem menyoroti adanya dinasti politik di suatu daerah yang memberikan dampak kurang baik terhadap pembangunan daerah itu.
-
Dinasti Politik, Perludem Ungkap Bahaya Pemilu Bersandar Hukum Tanpa Etik, Singgung Adolf Hitler
Kahfi mencotohkan peristiwa yang dinilai tidak melanggar hukum, tapi mengesampingkan pentingnya etika. Misalnya, genosida yang dilakukan Jerman era
-
Demi Tak Jadi Alat Politik, Perludem Harap Ada Aturan Tegas Soal Implementasi Putusan MK dan MA
Perludem berharap ada aturan yang tegas soal implementasi putusan pengadilan agar putusan MK dan MA tidak lagi kadi alat politik.
-
Perludem Sebut Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah Beri Peluang Kaesang Maju di Pilkada
Titi kemudian mengamini bahwa putusan tersebut berikan peluang untuk majunya Kaesang di Pilkada Serentak 2024.
-
Proses Berjalan, Perludem Ingatkan Putusan MA Batas Usia Calon Kepala Daerah Berlaku Setelah 2024
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini ingatkan putus Mahakam Agung soal batas usia calon kepala daerah berlaku setelah 2024.
-
Perludem Desak KY Periksa Hakim MA yang Mengadili Perkara Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah
Putusan ini diperiksa dan diadili oleh Ketua Majelis yang dipimpin Hakim Agung Yulius Hakim Agung Cerah Bangun dan Hakim Agung Yodi Martono Wahyunadi
-
MA Dinilai Gagal Menafsirkan UU Pilkada Usai Putuskan Syarat Usia Minimal Pencalonan Kepala Daerah
MA dinilai gagal dalam menafsirkan Undang-Undang Pilkada usai memutus perihal syarat usia minimal pencalonan kepala daerah.
-
Perludem Sebut KPU Tak Bisa Tindaklanjuti Putusan MA Soal Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah
Mahkamah Agung dinilai telah mencampuradukkan antara syarat calon untuk menjadi kepala daerah dan syarat pelantikan calon kepala daerah.
-
Perludem Sebut Pengujian Pasal Usia Minimal Kepala Daerah Mirip dengan Putusan MK 90
Langka Partai Garuda untuk mengubah syarat usia minimal calon kepala daerah di MA mirip dengan pengujian pasal terkait usia capres-cawapres di MK.
