Pendidikan GOTAG
Perludem
Berita
-
Wamendagri: Efisiensi Dalam RUU Pemilu Jangan Sampai Mengorbankan Substansi Demokrasi
Bima Arya Sugiarto mengingatkan agar upaya efisiensi dalam sistem kepemiluan setelah Putusan MK tidak sampai mengorbankan substansi demokrasi
-
Perludem Tegaskan Pemilu Daerah Tetap Lima Tahun Sekali Pasca-putusan MK
Perludem tegaskan jeda waktu antara pemilu nasional dan pemilu lokal sebagaimana diputuskan MK bukan hal yang inkonstitusional.
-
Perludem: DPR dan Pemerintah Harus Segera Tindaklanjuti Putusan MK yang Pisahkan Pelaksanaan Pemilu
Pemerintah dan DPR didorong segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu.
-
Perludem: DPR Perlu Susun UU Pemilu dan Pilkada Satu Paket Pakai Metode Kodifikasi
Peraturan untuk Pemilu dan Pilkada tahun 2029 perlu disusun satu paket menggunakan metode kodifikasi agar Pemilu nasional dan lokal tak tumpang tindih
-
Effendi Gazali Hormati Putusan MK soal Pemilu Dipisah: Sesuai Gugatan Kami Puluhan Tahun Lalu
Effendi Gazali merespons putusan MK terhadap perkara nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah tak lagi digelar serentak
-
Pemilu Serentak Dinilai Memperberat Beban Kerja Petugas KPPS
Perludem berpandangan pemilu serentak memperberat beban kerja bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
-
Perludem Dorong RUU Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Agar Segera Dibahas
Dengan putusan MK kemarin, dia menyebut pembahasan UU Pemilu dan Pilkada harus digabung dalam metode kodifikasi.
-
Perludem Nilai Putusan Terbaru MK soal Pemilu Bisa Buat Parpol Lebih Fokus Urus Kandidasi
Dia menilai dengan mengubah jadwal keserentakan pemilu, maka parpol bisa fokus pada kandidasi tanpa melihat tahun politik.
-
Perludem Tak Masalah Jabatan DPRD 2024 Diperpanjang demi Transisi Pemilu 2029
Perludem menilai perpanjangan masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 tidak menjadi persoalan selama dilakukan untuk menghindari kekosongan hukum
-
Paslon Pilkada Barito Utara Didiskualifikasi MK Buntut Politik Uang, Ini Kata Perludem
Putusan MK yang mendiskualifikasi pasangan calon dalam Pilkada Barito Utara memunculkan pertanyaan terkait langkah selanjutnya.
-
Perludem Usul Pemilu Nasional dan Lokal Terpisah, Optimalkan Mekanisme Reward dan Punishment Pemilih
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan skema pemilu nasional dan pemilu lokal dengan jarak 2,5 hingga 3 tahun.
-
Perludem Usul Pemilu 2029 Dibagi Jadi 'Lokal' dan 'Nasional', Ini Tujuannya
Menurut Ninis, sapaan akrabnya, desain pemisahan ini diyakini dapat meningkatkan kualitas baik dari sisi proses maupun hasil pemilu.
-
Perludem Soal DPR Usul DKPP Dibubarkan: Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu Sebaiknya di Internal
Ia mengatakan pengawasan etik terhadap penyelenggara pemilu memang sebaiknya berada di dalam masing-masing lembaga.
-
Perludem: PSU Tanda Pilkada 2024 Banyak Masalah Karena Penyelenggara Pemilu Tidak Profesional
Adanya permohonan gugatan ke MK juga disebut Haykal sebagai sebuah gambaran atas tidak profesional dan tidak siapnya penyelenggara pemilu.
-
Perludem: Pemungutan Suara Ulang Terjadi Karena Politik Uang hingga Lemahnya Sosialisasi KPU
Ia juga menilai KPU seharusnya lebih aktif mengajak warga, terutama karena sebagian PSU hanya dilakukan di TPS tertentu.
-
Situs Perludem Diretas Dua Kali, Dialihkan ke Judi Online dan Domain Diambil Alih Peretas
Situs resmi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), perludem.org, mengalami dua kali peretasan dalam sepekan terakhir.
-
Perludem Ingatkan Risiko Jika Pembahasan Revisi UU Pemilu Molor hingga 2026
Perludem mengingatkan ihwal keterlambatan dalam membahas Undang-Undang Pemilu dapat membawa dampak serius bagi kualitas penyelenggaraan Pemilu 2029.
-
PSU Tinggi, Perludem: Pemerintah dan DPR Segera Rancang Regulasi Ketat Cegah Kelalaian KPU Bawaslu
Pemerintah dan DPR perlu merancang regulasi yang lebih ketat guna mencegah kelalaian penyelenggara pemilu sehingga meminimalisir PSU.
-
Belajar dari Pemilu Serentak 2024: Pilpres dan Pilkada Diusulkan Ada Jeda 2 Tahun
Titi Anggraini mengusulkan penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) nasional diberi jeda dua tahun.
-
Anggota Dewan Perludem Usulkan Ambang Batas Maksimal Koalisi Pencalonan Presiden 40-50 Persen
Anggota Dewan Perludem,Titi Anggraini mengusulkan ambang batas maksimal koalisi pencalonan presiden sebesar 40-50 persen.
