TAG
Perludem
Berita
-
KPU Belum Putuskan Akan Gunakan Surat Suara Model Apa untuk Pemilu 2024
KPU RI menyebut hingga saat ini pihaknya belum memutuskan akan melakukan penyederhanaan surat suara dari 6 surat suara yang telah disimulasikan.
-
Perludem: Pandemi Covid-19 Tak Bisa Jadi Alasan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode
Malah dia balik mempertanyakan kualitas kinerja penanganan pandemi Covid-19 sampai harus menambah masa jabatan Presiden.
-
Perludem Sebut Pandemi Covid-19 Tak Bisa Jadi Alasan Tambah Masa Jabatan Presiden Jadi Tiga Periode
Pandemi Covid-19 dinilai tak bisa menjadi alasan untuk memperpanjang atau menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
-
Respons Bawaslu RI Sikapi Putusan MK Terkait Verifikasi Partai Politik
Fritz Edward Siregar menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVIII/2020 soal verifikasi partai politik.
-
Perludem Pertanyakan Kajian Pencabutan RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021
Fadli mengatakan, setelah Pilpres 2019, pengaturan format keserentakan pemilu kembali ke titik nol.
-
Penudaan Pembahasan Revisi UU Pemilu oleh DPR Timbulkan Pertanyaan Publik
Khoirunnisa Agustyati menyayangkan DPR RI tidak jadi merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
-
RUU Pemilu Tak Jadi Dibahas, Perludem: Perubahan UU Pemilu Diperlukan
Titi mengatakan rencana revisi UU Pemilu tak berjalan sebagaimana yang direncanakan sejak awal oleh DPR.
-
Perludem Pertanyakan Urgensi 271 Daerah Diisi Penjabat Selama 1-2 Tahun Jika RUU Pemilu Tak Dibahas
Dengan tak direvisinya UU Pemilu, hal itu akan membuat kemungkinan 271 daerah di 2022 dan 2023 bisa dijabat oleh penjabat (Pj) menguat.
-
Perludem Sayangkan Komisi II Sepakat Tak Lanjutkan Bahas RUU Pemilu: Banyak yang Perlu Dibenahi
Komisi II telah sepakat tidak akan melanjutkan pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.
-
Perludem Soroti Perubahan Sikap Parpol yang Ingin Hentikan Pembahasan RUU Pemilu
Serta ada persoalan krusial yang muncul mulai penyelenggara misalnya memamejemen pemilu 5 kotak yang sangat berat
-
Persyaratan Caleg-Capres Minimal Lulusan S1, Perludem: Pendidikan Politik Juga Penting
Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menyambut baik dan mendukung persyaratan tersebut.
-
Mulai Sidangkan Sengketa Pilkada, MK Diharapkan Tidak Cuma Periksa Variabel Perselisihan Angka
Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan 132 perkara sengketa hasil Pilkada 2020, Selasa (26/1/2021).
-
Draf RUU Pemilu Cantumkan Jadwal Pilkada 2022, Perludem : Kami Dukung Normalisasi Jadwal Pilkada
Khoirunnisa beralasan apabila pilkada diserentakkan bersamaan dengan pemilu presiden di 2024, maka akan lebih rumit dalam pelaksanaannya.
-
Perludem Minta Pemerintah Terbuka Jika Ada Peningkatan Kasus Covid-19 Pasca Pilkada
Titi Anggraini mengatakan, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 merupakan pilkada yang paling kompleks, rumit dan mahal.
-
Perludem Sebut Kemenangan Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution di Pilkada Tidak Mengejutkan
Titi Anggraini menyebut bahwa hasil quick count Pilkada Solo 2020 dan Pilkada Medan 2020 tidak membuat dirinya terkejut.
-
Perludem: Sebaiknya KPU Timbang Ulang Rencana Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19
Karena asas pemilu menyaratkan agar setiap warga negara bisa difasilitasi hak suaranya dengan sebaik mungkin.
-
Perludem: Penyelenggara Pemilu Jangan Halangi Masyarakat Sosialisasikan Kotak Kosong
Penyelenggara Pemilu jangan menghalang-halangi masyarakat yang menyosialisasikan kehadiran kotak kosong.
-
Perludem : Pemilu 5 Kotak Suara Sangat Berat, Rumit dan Cenderung Buat Pemilih Tak Rasional
Menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, pemilu 5 kotak suara sangatlah rumit dan memiliki kecenderungan membuat pemilih tak rasional.
-
Perludem: Pemberian Sanksi Pidana Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan Hanya Menambah Masalah
Peneliti Perludem Nurul Amalia Salabi menyoroti soal paslon Pilkada 2020 yang menggelar kampanye secara tatap muka.
-
Perludem: Pilkada Dijadikan Alat Negara Minta Tolong Kandidat Sosialisasikan Protokol Kesehatan
Permintaan bantuan itu terlihat dalam Peraturan KPU (PKPU) utamanya pada tahapan kampanye
