Revisi UU Minerba

Berita

Alasan Kampus Batal Kelola Tambang usai DPR Sahkan RUU Minerba Jadi Undang-undang, Jaga Independensi

Pendidikan tinggi tidak lagi mendapatkan izin konsesi tambang demi menjaga independensi kampus itu sendiri, kini hanya sebagai penerima manfaat saja.

Selasa, 18 Februari 2025
Baleg DPR Sebut Pemerintah Sudah Setuju terkait Usulan Perguruan Tinggi Bisa Kelola Tambang

Baleg DPR RI memastikan pemerintah sudah setuju dengan usulan dalam pasal Revisi UU Minerba, khususnya soal perguruan tinggi mengelola tambang.

Minggu, 9 Februari 2025
Anggota DPR Minta Angkutan Pertambangan yang Gunakan Jalur Umum Ditindak Tegas

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP Edi Purwanto meminta angkutan pertambangan yang menggunakan jalan umum ditindak tegas.

Kamis, 30 Januari 2025
Baleg Setujui Revisi UU Pertambangan dan Minerba Jadi Usul Inisiatif di Rapat Paripurna DPR

Baleg DPR RI sepakat menyusun RUU tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara. Hasilnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.

Selasa, 21 Januari 2025
DPR Bahas Revisi UU Minerba, Perguruan Tinggi dan UMKM Bisa Kelola Tambang

Wakil Ketua Baleg DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan bahwa revisi UU Minerba dilakukan dengan dua alasan utama.

Senin, 20 Januari 2025
Wakil Ketua Fraksi PKS Sebut BLU Batubara Bukan Solusi

Rencana Pemerintah membentuk Badan Layanan Umum (BLU) batu bara secara tidak langsung menyalahi amanat UU No. 3 tahun 2020 tentang Minerba

Rabu, 19 Januari 2022
Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Berikut 7 Catatan dari YLBHI

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memberikan sejumlah catatan terkait satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Rabu, 21 Oktober 2020
KPK Periksa Dirjen Minerba ESDM untuk Tersangka Gubernur Sultra

Bambang akan dimintai keterangannya untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam.

Jumat, 16 September 2016
Hilirisasi Sumber Daya Alam Jadi Poin Penting Dalam Revisi UU Minerba

Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha menekankan poin penting dalam Revisi Undang-Undang Minerba adalah hilirisasi Sumber Daya Alam.

Rabu, 14 September 2016
Majalah Parlementaria Edisi 134 Th. XLVI. 2016

DPR sudah berulang kali meneriakan pelanggaran UU Minerba oleh pemerintah.

Kamis, 12 Mei 2016
Alasan Banyak Smelter Belum Terbangun, UU Minerba Akan Direvisi

"Kami sekarang sedang siapkan revisi UU no 4 tahun 2009 mengenai minerba."

Sabtu, 27 Februari 2016

Berita Terkini

Indonesia–Turki Perluas Kemitraan Strategis, Menhan Sjafrie Hormat ke Erdogan

13 menit lalu
Bincang Bareng Megawati, Tim Medis Ungkap Masih Banyak Bayi 0-6 Bulan yang Butuh Susu di Aceh

27 menit lalu
Keganasan Set Piece Arsenal Memakan Korban, Arteta Lewati Jebakan Batman di Piala FA

37 menit lalu
Ketika Yel-yel Menggema di Asrama Haji, Diklat Petugas Dimulai

1 jam lalu
Sinergi dengan Rakernas 2026, PDIP Gelar Bimtek Bagi Ribuan Anggota DPRD Se-Indonesia di Ancol

1 jam lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TAG

Revisi UU Minerba

Pendidikan tinggi tidak lagi mendapatkan izin konsesi tambang demi menjaga independensi kampus itu sendiri, kini hanya sebagai penerima manfaat saja.

Baleg DPR RI memastikan pemerintah sudah setuju dengan usulan dalam pasal Revisi UU Minerba, khususnya soal perguruan tinggi mengelola tambang.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP Edi Purwanto meminta angkutan pertambangan yang menggunakan jalan umum ditindak tegas.

Baleg DPR RI sepakat menyusun RUU tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara. Hasilnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.

Wakil Ketua Baleg DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan bahwa revisi UU Minerba dilakukan dengan dua alasan utama.

Rencana Pemerintah membentuk Badan Layanan Umum (BLU) batu bara secara tidak langsung menyalahi amanat UU No. 3 tahun 2020 tentang Minerba

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memberikan sejumlah catatan terkait satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Bambang akan dimintai keterangannya untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam.

Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha menekankan poin penting dalam Revisi Undang-Undang Minerba adalah hilirisasi Sumber Daya Alam.

DPR sudah berulang kali meneriakan pelanggaran UU Minerba oleh pemerintah.

"Kami sekarang sedang siapkan revisi UU no 4 tahun 2009 mengenai minerba."