Pendidikan GOTAG
Riant Nugroho
Berita
-
Kemenkomdigi: Evolusi Komunikasi Ubah Cara Manusia Pahami Opini Publik
Tenaga Ahli Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Riant Nugroho, mengungkapkan terjadi perubahan komunikasi dari media analog ke digital.
-
MAKPI Nilai RUU Kesehatan Tidak Wujudkan Harmonisasi Peraturan
Ketua Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) Riant Nugroho menilai penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan tidak mudah.
-
Pentingnya Penguatan Peran BPOM Dalam Pengawasan Obat dan Makanan di Masyarakat
Hal tersebut menjadi poin pembahasan dari dialog terbuka "Inovasi Kebijakan dalam Menghadapi Tantangan Pengawasan Obat dan Makanan" di Unjani.
-
Wacana Revisi PP 109/2012, Pemerintah Diminta Lindungi Ritel dari Kebijakan Tembakau Eksesif
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) meminta pemerintah melindungi industri hasil tembakau (IHT) dari regulasi yang eksesif dan menekan.
-
Perlindungan Data Pribadi Disebut Akan Efektif Jika Punya Badan Otoritas Netral
Aturan perlindungan data pribadi disebut akan sangat efektif apabila memiliki badan otoritas yang netral dan tidak bias.
-
Pengamat UI: Revisi UU Telekomunikasi Diperlukan untuk Perbaiki Kebijakan Publik
Pengamat kebijakan publik UI Riant Nugroho mengatakan UU Telekomunikasi perlu diubah untuk memperbaiki kebijakan publik di bidang telekomunikasi.
-
Pemerintah Diminta Evaluasi Program Satelit SATRIA Untuk Hindari Kasus MPLIK Tak Terjadi Lagi
Pendiri dan Partner, Institute for Policy and Administrative Reform, Riant Nugroho mengkritik proyek Satelit SATRIA yang hingg
-
Penundaan Pembayaran BHP Frekuensi Bolt Berpotensi Terjadi Mal Administrasi
Melihat langkah yang tidak tegas yang dilakukan Menkominfo terhadap tunggakkan BHP Frekuensi Grup Lippo ini juga dikritisi oleh Alamsyah Saragih
-
Pengamat: Saatnya Perlu Badan Otonom Obat dan Makanan
Pengamat kebijakan publik UI menilai sudah saatnya ada Badan Pengendali Obat dan Makanan (BPOM) yang otonom langsung bertanggung jawab ke Presiden.
-
Soal Revisi PP 52 dan 53, Kominfo Diminta Transparan
Kominfo harus membuka draft revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 52 tahun 2000 yang mengatur tentang penyelenggaraan telekomunikasi
-
Tingkatkan Layanan, Industri Telekomunikasi Butuh 'Network Sharing'
Industri telekomunikasi nasional dinilai membutuhkan adanya upaya untuk berbagi jaringan aktif (network sharing)
-
Komisioner BRTI Usul Dirut Telkom Berasal dari Internal Perusahaan
BRTI menyarankan Direktur Utama Telkom berasal dari dalam perusahaan atau lingkungan Telkom sendiri.
Jika Harga Tiket Pesawat Tak Wajar, Kemenhub Punya Hak Atur Tarip Pesawat
Pengamat kebijakan publik Riant Nugroho menilai kebijakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang telah menetapkan tarif atas dan bawah
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved