TAG
Sigit Pamungkas
Berita
Foto (4)
-
Ratusan Siswa Diduga Keracunan MBG di Sragen: Bupati Minta Stop Distribusi Makanan 2 Hari
Bupati Sragen Sigit melihat secara langsung bagaimana kondisi dapur SPPG, termasuk tempat memasak terkait dugaan keracunan ratusan siswa hingga guru
-
Kesaksian Pelajar di Sragen yang Keracunan MBG: Nasi Kuning Asin Banget, Telur Suwirnya Amis
Rata-rata para siswa tersebut mulai merasakan gejala setelah pukul 19.00 WIB. Ada juga yang merasakan gejala mual serta pusing pada pukul 02.00 WIB.
-
Profil Bupati Sragen, Kawasan Rumah Dinasnya Jadi Lokasi Video Mesum, Viral di Medsos
Sigit Pamungkas resmi menjabat Bupati Sragen 2025–2030. Sosok akademisi UGM ini punya rekam jejak kuat di politik dan pemerintahan.
-
Temuan Aneh di Sragen, Harga Pupuk Bersubsidi Tidak Seragam, Ada Selisih Hingga Rp 20 Ribu
Berdasarkan hasil temuan di lapangan, bahwa harga pupuk bersubsidi antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain berbeda.
-
Sosok Bupati Sragen Sigit Pamungkas, Tolak Duduk di Kursi Empuk saat Ngantor, Rumahnya Sederhana
Berikut sosok Bupati Sragen, Sigit Pamungkas yang menjadi sorotan lantaran menolak duduk di kursi empuk saat ngantor.
-
Profil Sigit Pamungkas, Bupati Sragen yang Rumahnya Sederhana dan Masih Beralaskan Semen
Berikut adalah profil Sigit Pamungkas, Bupati Sragen periode 2025-2030 yang memiliki rumah sederhana dan masih beralaskan semen.
-
Mengintip Rumah Masa Kecil Bupati Sragen Sigit Pamungkas: Dapur Beralas Semen, Temboknya Batu Bata
Bagian rumah utama di Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragensudah berlantai keramik, sedangkan bagian dapur masih beralaskan semen.
-
KSP: KUHP Tidak Membungkam Demokrasi
Sigit Pamungkas tidak sependapat dengan anggapan bahwa KUHP ditujukan untuk menjadi alat kekuasaan pemerintahan saat ini untuk mematikan demokrasi
-
Prabowo Anggap Pengumuman Hasil Pilpres Janggal, Mantan Komisioner KPU Bongkar Perbedaan dengan 2014
Prabowo Subianto mengomentari pengumuman pemenang Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Selasa (21/5/2019).
-
KPU Harus Minta Maaf ke Publik Karena Bikin Debat Tak Menarik
Salah satunya, menurutnya, saat cawapres Sandiaga Uno membuka catatan yang disebutnya sebesar buku diktat.
-
Mantan Komisioner KPU Ingatkan Pentingnya Menjaga Kepercayaan Publik Terhadap Penyelenggara Pemilu
Mantan Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengingatkan betapa pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu.
-
Mantan Komisioner Sebut KPU Lamban Respon, Hasilkan Tingkat Kepercayaan di Publik Menurun
Ia menerangkan, isu-isu tersebut meliputi, pro kontra orang dengan ganggun jiwa boleh memilih, dugaan tak netralnya KPU terkait penomoran Capres
-
Anggaran Rp 18 T, Direktur Negrit Minta KPU Bekerja Optimal
Anggaran itu sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2019.
-
Mantan Komisioner KPU: Sesuai Aturan, JK Tak Bisa Maju Lagi Jadi Cawapres
Mantan Komisioner KPU Sigit Pamungkas menyatakan Jusuf Kalla tidak bisa maju kembali dalam pecalonan sebagai Wakil Presiden
-
Saran Eks Komisioner KPU Agar Verifikasi Faktual Tetap Berjalan
"Putusan MK dari sisi waktu sedikit terlambat. Kalau diputus sebelum proes verifikasi mungkin tarik menariknya tidak sekuat ini," tuturnya.
-
KPU Harusnya Bersikap Sejak Awal Terhadap Putusan MK Soal Verifikasi Faktual
Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sigit Pamungkas menilai polemik verifikasi faktual tidak perlu terjadi.
-
Eks Komisioner KPU Ungkap 2 Faktor Penyebab Polemik Putusan MK Soal Verifikasi Faktual
Mantan komisioner KPU, Sigit Pamungkas turut menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait verifikasi faktual.
-
KPU Larang Pasangan Calon Kepala Daerah Beriklan di Media Massa
Sementara untuk debat dan beriklan di media massa, hanya boleh diberikan oleh KPU daerah.
-
Draf Aturan PKPU: Pasangan Calon Tidak Boleh Beri Hadiah Barang Bernilai Lebih dari Rp 1 Juta
"Misalnya saat kampanye ada even berhadiah sepeda jadi harga sepedanya tidak boleh lebih dari satu juta,"
-
Draf PKPU, Pasangan Calon Boleh Memberikan Makan dan Minum Saat Kampanye
Menjelang Pilkada serentak 2017 mendatang, perubahan tersebut telah diujipublik dan tinggal dikonsultasikan dengan pemerintah dan DPR.