Tata Negara

Berita

Ahli Hukum Tata Negara Sebut Perlu Referendum Jika Ingin Hidupkan GBHN

Referendum untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), perlu dijelaskan juga ke masyarakat poin apa yang akan diamandemen.

Minggu, 16 Februari 2020
Rekrutmen Tenaga Konsultan di Kementerian PPN/Bappenas, Pendidikan Minimal S2 Ilmu Hukum

Dalam rangka mendukung, membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Hukum dan regulasi tahun anggaran 2019, dibutuhkan tenaga konsultan

Rabu, 4 September 2019
Mahfud MD Beberkan Tiga Fase Ritualitas Tersangka Korupsi, Termasuk Romahurmuziy

akar Hukum Tata Negara, Mahfud MD menguraikan terdapat tiga fase pernyataan tersangka korupsi usai ditangkap oleh KPK.

Senin, 25 Maret 2019
Soal Peleburan BP Batam, Ahli Hukum Tata Negara: Tidak Boleh Rangkap Jabatan Publik

Margarito Kamis, menilai rangkap jabatan pejabat publik, terkait walikota dan kepala Badan Pengelola (BP) Batam dianggap melanggar undang-undang.

Senin, 31 Desember 2018
MPR Serap Aspirasi Pakar Untuk Menyempurnakan Tata Negara Di Indonesia

Puluhan akademisi dan pakar hukum tata negara dari berbagai perguruan tinggi se-Jabodetabek hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh

Rabu, 31 Oktober 2018
IAIN Purwokerto Menjajal Praktek Ilmu Tata Negara Di MPR

Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono menyebut kunjungan 74 mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Selasa, 9 Oktober 2018

Berita Terkini