Usman Hamid

Berita Foto (17)

Amnesty: Pengakuan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Tanpa Upaya Mengadili, Menambah Garam Pada Luka

Pengakuan Presiden atas 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu tidak ada artinya tanpa pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran HAM berat

Kamis, 12 Januari 2023
Amnesty International Indonesia: Catatan HAM Indonesia Tahun 2022 Suram

Amnesty International Indonesia (AII) mencatat kemajuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia di tahun 2022 suram

Jumat, 9 Desember 2022
Amnesty: Pengesahan KUHP Pukulan Mundur bagi Kemajuan yang Diraih Susah Payah 20 Tahun Lebih

Usman Hamid mengatakan pengesahan KUHP adalah pukulan mundur bagi kemajuan yang telah diraih susah payah oleh Indonesia.

Rabu, 7 Desember 2022
Amnesty International Indonesia Sebut KUHP yang Baru Merupakan Pukulan Mudur Terhadap HAM

Pengesahan KUHP baru tersebut antara lain membatasi kebebasan berkumpul, hingga melarang kritik terhadap presiden.

Rabu, 7 Desember 2022
Amnesty International Minta Jokowi Laksanakan Rekomendasi 3 Lembaga Terkait Tragedi Kanjuruhan

Amnesty International Indonesia meminta Presiden Joko Widodo memastikan tiga rekomendasi lembaga terkait Tragedi Kanjurhan dilaksanakan.

Sabtu, 15 Oktober 2022
TGIPF Kanjuruhan Didesak Selidiki Jenis Gas Air Mata yang Digunakan Polisi

Amnesty International Indonesia mengatakan brutalitas aparat keamanan dalam tragedi Kanjuruhan tidak boleh berhenti pada sanksi administratif

Rabu, 12 Oktober 2022
Amnesty Internasional: Tragedi Kanjuruhan Punya Unsur Pelanggaran HAM oleh Aparat

Usman Hamid menyebut meninggalnya ratusan orang penonton dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang punya unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Selasa, 4 Oktober 2022
Amnesty Usulkan Bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta Untuk Usut Tragedi Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan

Amnesty Internasional mengusulkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta untuk mengusut tuntas tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang.

Minggu, 2 Oktober 2022
Kasus Dugaan Peretasan Terhadap Data Najwa Shihab dan Karyawan Narasi TV, Usman Hamid: Harus Diusut!

Polri diminta mengusut dugaan anggotanya melakukan peretasan terhadap data Najwa Shihab dan karyawan Narasi TV.

Selasa, 27 September 2022
Usman Hamid Minta Polri Usut Anggotanya yang Diduga Terlibat dalam Kasus Peretasan Data Najwa Shihab

Usman Hamid meminta Polri mengusut dugaan anggotanya melakukan peretasan terhadap data Najwa Shihab dan karyawan Narasi TV.

Selasa, 27 September 2022
Usman Hamid Nilai Proses Rekonstruksi Tewasnya Brigadir J Cacat Substansi: Perlu Penyidikan Lanjutan

Usman Hamid mendesak Kejaksaan Agung RI untuk melakukan penyidikan lanjutan atas kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo.

Selasa, 27 September 2022
Amnesty Desak Kejaksaan Agung Lakukan Penyidikan Lanjutan dalam Kasus Tewasnya Brigadir J

Kejaksaan Agung harus melakukan penyidikan lanjutan atas kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J.

Selasa, 27 September 2022
Usman Hamid Beberkan Alasannya Menolak Gabung Tim Ad Hoc Munir Bentukan Komnas HAM

Usman menolak penunjukkannya sebagai anggota tim ad hoc penyelidikan kasus dugaan pelanggaran HAM berat kasus Munir oleh Komnas HAM RI.

Rabu, 14 September 2022
Usman Hamid Tolak Masuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir, Komnas HAM Minta Kesediaan Tokoh Lain

Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik merespons penolakan Usman Hamid untuk menjadi anggota tim ad hoc penyelidikan pelanggaran HAM berat Munir

Rabu, 7 September 2022
Usman Hamid Tolak Jadi Anggota Tim Ad Hoc Dugaan Pelanggaran HAM Berat Kasus Munir

Usman Hamid, menolak penunjukkannya sebagai anggota tim ad hoc penyelidikan kasus dugaan pelanggaran HAM berat kasus Munir oleh Komnas HAM RI.

Rabu, 7 September 2022
Tim Ad Hoc Akan Kirim SPDP Dugaan Pelanggaran HAM Berat Kasus Munir ke Kejaksaan Agung

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan tim ad hoc penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat kasus Munir akan mengirim SPDP ke Kejagung.

Rabu, 7 September 2022
Pengalaman Jadi Pertimbangan Komnas HAM Pilih Usman Hamid Masuk Tim Ad Hoc Kasus Munir

Usman dipilih sebagai anggota tim ad hoc penyelidikan kasus dugaan pelanggaran HAM berat pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib.

Rabu, 7 September 2022
Amnesty Internasional Nilai Kasus Brigadir J Masalah Struktural, Desak DPR Bentuk Pansus

Amnesty Internasional meminta agar DPR membentuk Pansus terkait kasus Brigadir J. Hal ini lantaran kini kasusnya adalah problem struktural lembaga.

Jumat, 2 September 2022
Anggota Komisi III DPR Sebut Pembentukan Pansus Ferdy Sambo Tak Mungkin Terjadi, Ini Alasannya

Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman menilai pembentukan Pansus Ferdy Sambo sebagaimana diusulkan Usman Hamid sangat tidak mungkin terjadi.

Kamis, 1 September 2022
Usman Hamid Usul Pembentukan Pansus di DPR soal Dugaan Kasus Lain Ferdy Sambo

Menurutnya, pembentukan pansus bertujuan untuk melihat secara lebih jelas terkait dugaan pidana yang menyelimuti kasus pembunuhan Brigadir J.

Kamis, 1 September 2022

⟪⟨6 7 8 9 10 11 12 ⟩⟫

Berita Terkini

Dongeng Indah Vietnam Berlanjut ke Semifinal Piala Asia U23, Tulis Ulang Sejarah Timnas Indonesia

10 menit lalu
Semifinal India Open 2026: Jonatan Christie Tumpuan Indonesia, Jagoan Singapura Menghadang

42 menit lalu
BPOM Pastikan Susu Nestle yang Tercemar Toksin Cereulide Impor, Bukan Produksi Indonesia

49 menit lalu
Seruduk Tiang Traffic Light di Patung Kuda Monas, Sopir Toyota Fortuner Tewas

1 jam lalu
Prakiraan Cuaca DKI Jakarta, Sabtu 17 Januari 2026: Semua Wilayah Hujan Ringan

2 jam lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TAG

Usman Hamid

Pengakuan Presiden atas 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu tidak ada artinya tanpa pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran HAM berat

Amnesty International Indonesia (AII) mencatat kemajuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia di tahun 2022 suram

Usman Hamid mengatakan pengesahan KUHP adalah pukulan mundur bagi kemajuan yang telah diraih susah payah oleh Indonesia.

Pengesahan KUHP baru tersebut antara lain membatasi kebebasan berkumpul, hingga melarang kritik terhadap presiden.

Amnesty International Indonesia meminta Presiden Joko Widodo memastikan tiga rekomendasi lembaga terkait Tragedi Kanjurhan dilaksanakan.

Amnesty International Indonesia mengatakan brutalitas aparat keamanan dalam tragedi Kanjuruhan tidak boleh berhenti pada sanksi administratif

Usman Hamid menyebut meninggalnya ratusan orang penonton dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang punya unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Amnesty Internasional mengusulkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta untuk mengusut tuntas tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang.

Polri diminta mengusut dugaan anggotanya melakukan peretasan terhadap data Najwa Shihab dan karyawan Narasi TV.

Usman Hamid meminta Polri mengusut dugaan anggotanya melakukan peretasan terhadap data Najwa Shihab dan karyawan Narasi TV.

Usman Hamid mendesak Kejaksaan Agung RI untuk melakukan penyidikan lanjutan atas kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo.

Kejaksaan Agung harus melakukan penyidikan lanjutan atas kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J.

Usman menolak penunjukkannya sebagai anggota tim ad hoc penyelidikan kasus dugaan pelanggaran HAM berat kasus Munir oleh Komnas HAM RI.

Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik merespons penolakan Usman Hamid untuk menjadi anggota tim ad hoc penyelidikan pelanggaran HAM berat Munir

Usman Hamid, menolak penunjukkannya sebagai anggota tim ad hoc penyelidikan kasus dugaan pelanggaran HAM berat kasus Munir oleh Komnas HAM RI.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan tim ad hoc penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat kasus Munir akan mengirim SPDP ke Kejagung.

Usman dipilih sebagai anggota tim ad hoc penyelidikan kasus dugaan pelanggaran HAM berat pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib.

Amnesty Internasional meminta agar DPR membentuk Pansus terkait kasus Brigadir J. Hal ini lantaran kini kasusnya adalah problem struktural lembaga.

Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman menilai pembentukan Pansus Ferdy Sambo sebagaimana diusulkan Usman Hamid sangat tidak mungkin terjadi.

Menurutnya, pembentukan pansus bertujuan untuk melihat secara lebih jelas terkait dugaan pidana yang menyelimuti kasus pembunuhan Brigadir J.