UU PDP

Berita

UU PDP Dikhawatirkan Lemah Dalam Penegakan Hukum, ELSAM: Potensi Hanya jadi Macan Kertas

Elsam mempertanyajan perihal seberapa jauh UU PDP tersebut dapat mengatasi permasalahan perlindungan data pribadi di Indonesia.

Sabtu, 24 September 2022
Pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi Berpotensi Hambat Pekerjaan Pers

Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin menyoroti pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang dilakukan DPR

Jumat, 23 September 2022
Formappi Sebut Pembentukan UU PDP Tidak Terbuka hingga Pasal Kontroversial

Lucius Karus menyoroti proses pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), menurutnya masih ada beberapa kekurangan.

Kamis, 22 September 2022
UU Perlindungan Data Pribadi Resmi Disahkan DPR, ELSAM: Implementasinya Berpotensi Problematis

Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai UU PDP akan sulit ditegakan dan implementasinya problematis.

Rabu, 21 September 2022
UU PDP Resmi Disahkan, LBH Jakarta: Belum Menjamin Keamanan Data Pribadi dari Kepentingan Politik

LBH khawatir akan adanya kecenderungan pergeseran kedudukan lembaga negara independen dalam struktur ketatanegaraan.

Rabu, 21 September 2022
Takut Sanksi Denda, Pebisnis Tunggu Aturan Turunan UU Perlindungan Data Pribadi

Kalangan pebisnis menunggu rumusan kebijakan dan strategi pelindungan data pribadi oleh Lembaga Perlindungan Data Pribadi.

Rabu, 21 September 2022
Kritik UU PDP, LBH Jakarta Soroti Tiga Poin Utama: Lembaga Otoritas Harus Independen

RUU PDP telah menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan Tahun Sidang 2022-2023, yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus.

Rabu, 21 September 2022
Pengamat: Segera Bentuk Lembaga Perlindungan Data Pribadi yang Kuat dan Independen

Perlu dibuat aturan turunan mengenai sanksi yang tegas untuk PSE lingkup Publik/Pemerintah untuk mempertegas posisi UU PDP terhadap PSE

Rabu, 21 September 2022
Disahkannya UU PDP Bisa Membuat Konsumen Semakin Nyaman Bertransaksi Digital

Disahkannya Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) oleh DPR RI akan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Rabu, 21 September 2022
Pengamat: Sahkan UU PDP, Kinerja DPR di Bawah Kepemimpinan Puan Patut Diapresiasi

Alvin memuji kinerja DPR di bawah pimpinan Puan Maharani untuk mempercepat hadirnya payung hukum demi menjamin keamanan data pribadi masyarakat

Selasa, 20 September 2022
Menkominfo Ungkap Lembaga yang Mengatur Tata Kelola Data Pribadi Bertanggung Jawab kepada Presiden

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengungkapkan, lembaga yang mengatur tata kelola data pribadi di Indonesia yang bertanggung jawab.

Selasa, 20 September 2022
Menkominfo Bicara Sanksi Bagi Pelanggar UU Perlindungan Data Pribadi

Sanksi administratif berupa denda administratif paling tinggi 2 persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran

Selasa, 20 September 2022

⟨1 2

Berita Terkini

Kembali ke Tanah Kelahiran, Muhammad Suryo Bangun Ulang Masjid yang Menyimpan Memori Masa Kecil

1 menit lalu
Hasil ONIC vs Evil di M7: Singkirkan Wakil Singapura, Landak Kuning Selangkah Lagi Lolos Play-off

3 menit lalu
Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Halaman 3: Mari Mencoba

5 menit lalu
Umumkan Susunan Pengurus Ormas MKGR 2025-2030, Adies Kadir: Amanat Rakyat Jadi Simbol Karya MKGR

6 menit lalu
Masjid Raya Sheikh Zayed Solo Gelar Lomba Desain Keranda Jenazah, 'Inovasi yang Memuliakan Manusia'

7 menit lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TAG

UU PDP

Elsam mempertanyajan perihal seberapa jauh UU PDP tersebut dapat mengatasi permasalahan perlindungan data pribadi di Indonesia.

Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin menyoroti pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang dilakukan DPR

Lucius Karus menyoroti proses pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), menurutnya masih ada beberapa kekurangan.

Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai UU PDP akan sulit ditegakan dan implementasinya problematis.

LBH khawatir akan adanya kecenderungan pergeseran kedudukan lembaga negara independen dalam struktur ketatanegaraan.

Kalangan pebisnis menunggu rumusan kebijakan dan strategi pelindungan data pribadi oleh Lembaga Perlindungan Data Pribadi.

RUU PDP telah menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan Tahun Sidang 2022-2023, yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus.

Perlu dibuat aturan turunan mengenai sanksi yang tegas untuk PSE lingkup Publik/Pemerintah untuk mempertegas posisi UU PDP terhadap PSE

Disahkannya Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) oleh DPR RI akan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Alvin memuji kinerja DPR di bawah pimpinan Puan Maharani untuk mempercepat hadirnya payung hukum demi menjamin keamanan data pribadi masyarakat

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengungkapkan, lembaga yang mengatur tata kelola data pribadi di Indonesia yang bertanggung jawab.

Sanksi administratif berupa denda administratif paling tinggi 2 persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran