Yenny Sucipto

Berita

Krisis Akibat Pandemi Covid-19 Jadi Momentum Memperkokoh Kemandirian Nasional

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, pandemi Covid-19 mengajarkan kita untuk memiliki ketahanan.

Selasa, 16 Februari 2021
BPK Perlu Secepatnya Direformasi Dalam Dua Hal

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus segera direformasi.

Selasa, 30 Mei 2017
Kementerian Desa Harus Diaudit Ulang BPK

Audit ulang harus dilakukan Badan pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.

Selasa, 30 Mei 2017
Tidak Perlu Takut Perampasan Uang Obligor BLBI Akan Berdampak ke Stabilitas Ekonomi

Uang tersebut antara lain tersebar di berbagai perusahaan yang terafiliasi dengan para obligor.

Rabu, 26 April 2017
Cabut BAP, Miryam Diduga Selamatkan Orang Dalam Kasus e-KTP

Yenni Sucipto menduga Politikus Hanura Miryam S Haryani mendapatkan tekanan saat bersaksi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Senin, 3 April 2017
FITRA Nilai PP 72 Untungkan Kelompok Tertentu

Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto menilai Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2016 menguntungkan kelompok tertent

Kamis, 23 Februari 2017

Daftar Masalah yang Ditimbulkan Akibat PP Nomor 77 Tahun 2016

Seknas FITRA dan sejumlah organisasi masyarakat sipil telah menelaah PP tersebut

Jumat, 20 Januari 2017

Pemerintah Harusnya Cari Solusi Selain Menaikan Tarif Penerbitan Dokumen di Kepolisian

Niat pemerintah menaikkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kendaraan bermotor dengan menaikan tarif STNK dan BPKB dinilai bukan langkah yang bijak

Kamis, 5 Januari 2017
Tidak Adil Bila Pengusaha UMKM Dikenai Sanksi Sama Seperti Konglomerat

"Dalam praktiknya, kebijakan tax amnesty kemudian menyasar kepada UMKM, yang ada di dalamm negeri,"

Rabu, 7 September 2016
Masyarakat Harus Peka Terhadap Potensi Petahana Manfaatkan Jabatannya

"Selain itu ada juga dana hibah. Dana bansos dan dana hibah pengelolaannya itu kan tidak transparan dan akuntabilitasnya tidak jelas,"

Senin, 5 September 2016
FITRA Sebut Status Dana Aspirasi Seperti Siluman

"Kami juga ingin diperjelas mengenai dana aspirasi ini. Karena status dana aspirasi masih seperti siluman karena tidak ada nomenklatur dalam UU Keuang

Jumat, 2 September 2016
FITRA Sebut Ahok Harus Cuti Saat Masa Kampanye

"Cuti Petahana adalah keharusan, agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam hal penggunaan fasilitas negara dan potensi politisasi anggaran,"

Rabu, 3 Agustus 2016
Dana Desa Terlambat Disalurkan

Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan ada keterlambatan penyaluran dana desa pada semester I tahun 2016

Selasa, 26 Juli 2016
Lahan Basah Infrastruktur Jadi Rebutan Lintas Komisi dan Dapil di DPR

FITRA tak heran atas tertangkap tangannya anggota Komisi III DPR

Kamis, 30 Juni 2016
Penanganan Kasus Vaksin Palsu Jangan Sekedar Munculkan Proyek Baru

Kami sangat berharap kemudian dengan adanya problem seperti ini tidak hanya sekedar memunculkan proyek baru,

Selasa, 28 Juni 2016
Fitra Sebut Laporan Keuangan Pemerintah Jokowi Paling Buruk dalam Lima Tahun Terakhir

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebutkan tata kelola keuangan Pemerintahan Joko Widodo paling buruk selama lima tahun terakhir.

Kamis, 9 Juni 2016
FITRA Harapkan DPR Berhenti Lemahkan KPK Lewat Revisi Undang Undang

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harus dihentikan.

Kamis, 18 Februari 2016
FITRA Khawatir Inpres 'Antikriminalisasi' Munculkan Rente dan Mafia Baru

Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2016 mengenai Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, akhirnya ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Kamis, 28 Januari 2016
Fitra Temukan Hal Tidak Wajar di Anggaran Pembangunan Kompleks Gedung DPR

Padahal, belum ada dokumen perencanaan resmi dari arsitek, kementerian PU ataupun belum ada Amdal dan Izin dari Pemprov DKI Jakarta

Jumat, 8 Januari 2016
Catatan Hitam Setahun DPR dari Sisi Anggaran Versi FITRA

Menurut kami setahun ini pelaksanaan fungsi budgeting dari DPR belum ada yang positif

Kamis, 1 Oktober 2015

1 2 ⟩

Berita Terkini

Gerilya Politik PSI: Rekrut Tokoh-tokoh Daerah, Bangun 'Kandang Gajah' dari Jateng hingga Sulawesi

3 menit lalu
Foto Penampakan Longsor di Cisarua Bandung Barat, Tim SAR Cari Warga Hilang di Tengah Cuaca Ekstrem

3 menit lalu
Harga Proyek AC Milan Lolos Liga Champions 2026/2027, Minimal Sedia Uang Rp258 Miliar

5 menit lalu
Orang Tua Lula Lahfah Kirim Permintaan Resmi Pada Polisi Menolak Autopsi Jenazah sang Selebgram

15 menit lalu
Spoiler One Piece Chapter 1172: Luffy Dibuat Takjub Dengan Kekuatan Loki

15 menit lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TAG

Yenny Sucipto

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, pandemi Covid-19 mengajarkan kita untuk memiliki ketahanan.

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus segera direformasi.

Audit ulang harus dilakukan Badan pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.

Uang tersebut antara lain tersebar di berbagai perusahaan yang terafiliasi dengan para obligor.

Yenni Sucipto menduga Politikus Hanura Miryam S Haryani mendapatkan tekanan saat bersaksi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto menilai Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2016 menguntungkan kelompok tertent

Seknas FITRA dan sejumlah organisasi masyarakat sipil telah menelaah PP tersebut

Niat pemerintah menaikkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kendaraan bermotor dengan menaikan tarif STNK dan BPKB dinilai bukan langkah yang bijak

"Dalam praktiknya, kebijakan tax amnesty kemudian menyasar kepada UMKM, yang ada di dalamm negeri,"

"Selain itu ada juga dana hibah. Dana bansos dan dana hibah pengelolaannya itu kan tidak transparan dan akuntabilitasnya tidak jelas,"

"Kami juga ingin diperjelas mengenai dana aspirasi ini. Karena status dana aspirasi masih seperti siluman karena tidak ada nomenklatur dalam UU Keuang

"Cuti Petahana adalah keharusan, agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam hal penggunaan fasilitas negara dan potensi politisasi anggaran,"

Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan ada keterlambatan penyaluran dana desa pada semester I tahun 2016

FITRA tak heran atas tertangkap tangannya anggota Komisi III DPR

Kami sangat berharap kemudian dengan adanya problem seperti ini tidak hanya sekedar memunculkan proyek baru,

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebutkan tata kelola keuangan Pemerintahan Joko Widodo paling buruk selama lima tahun terakhir.

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harus dihentikan.

Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2016 mengenai Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, akhirnya ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Padahal, belum ada dokumen perencanaan resmi dari arsitek, kementerian PU ataupun belum ada Amdal dan Izin dari Pemprov DKI Jakarta

Menurut kami setahun ini pelaksanaan fungsi budgeting dari DPR belum ada yang positif