Kecewa Dukungan Pemerintah Minim, Pegiat Aksara Sunda Bikin Surat Terbuka ke Kang Emil di Medsos

Minim Dukungan Pemerintah, Pegiat Aksara Sunda Kirim Surat Terbuka ke Kang Emil 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua pegiat aksara Sunda Ilham Nurwansah dan Dadan Sutisna, mengirim surat terbuka melalui status Facebook yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tertanggal 15 Desember 2020.

Hal ini dilakukan imbas dari tidak diresponnya surat terdahulu yang mereka kirimnya untuk mendapatkan surat dukungan dari lembaga pemerintahan daerah perihal pendaftaran aksara sunda ke lembaga internet dunia, yaitu Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

Dalam suratnya Ilham mengatakan bahwa perhatian Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) pada pengembangan budaya di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan dunia digital, patut diapresiasi.

“Melalui program ‘Merajut Indonesia’, PANDI ingin melakukan digitalisasi semua aksara di Indonesia, antara lain dengan mendaftarkan enkripsi aksara ke ICANN. Ini sepertinya sederhana, tapi sangat penting. Melalui pendaftaran ke ICANN, aksara Sunda dapat dijadikan nama domain atau URL,” tutur Filolog Aksara Sunda tersebut.

Dalam surat tersebut Ilham menyatakan, PANDI bukanlah pemilik aksara Sunda. Untuk meluluskan rencana itu, setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, aksara tersebut terbukti digunakan di laman web, dan ini bisa diupayakan melalui Lomba Website Aksara Sunda.

Baca juga: PANDI dan PPI Sedunia Kolaborasi Digitalkan Aksara Nusantara

Kedua, mendapat dukungan dari lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat lainnya. PANDI sudah menyurati masing-masing daerah, akan tetapi respon dari pemerintah Jawa Barat nyaris tak terdengar.

“Karena surat tak berbalas, tanggal 22 Juni 2020 kami dan perwakilan PANDI berkunjung Disparbud Jawa Barat. Namun, belum ada tindak lanjut yang diharapkan. Pada bulan kemarin pun PANDI mengirim lagi surat, tetapi masih belum ada kabar baik,” terang Ilham.

Dadan menambahkan, para pegiat Aksara Sunda tidak mengharapkan dukungan materi dari pemerintah, melainkan surat dukungan sesuai format.

“Pengurus PANDI sering berkunjung ke Bandung untuk mengupayakan ini, meluangkan waktu dan anggaran, tapi program dengan aksara Sunda seolah jalan di tempat," ujarnya.