Breaking News:

Kominfo Siapkan Infrastruktur Analog Switch-Off untuk Siaran TV Digital di 22 Provinsi

Kominfo akan mengimplementasi untuk mematikan saluran televisi analog (Analog Switch Off/ASO).

TRIBUN JABAR/TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fandi Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus menyiapkan infrastruktur multipleksing untuk mendukung siaran televisi secara digital yang direncanakan serentak mulai November 2022.

Kominfo akan mengimplementasi untuk mematikan saluran televisi analog (Analog Switch Off/ASO). Persiapan yang dilakukan adalah menyiapkan infrastruktur multipleksing ini dilakukan di 22 provinsi.

ASO sendiri ditargetkan dilakukan pada 2 November 2022. Ketika layanan televisi analog dimatikan, praktis siaran tersebut akan menjadi siaran televisi digital di perdana Indonesia.

Menurut Menteri Kominfo Johnny G. Plate, saat ini pemerintah telah menyiapkan sejumlah rencana untuk menyukseskan siaran digital. Pihaknya memiliki regulasi dan menyiapkan rencana seleksi penyelenggaraan multipleksing.

Baca juga: Snack Video Siapkan Nota Protes Aplikasinya Diblokir, Kominfo Ngasih Tanggapan Begini

Regulasi soal siaran digital itu tertuang pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merevisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dalam UU Cipta Kerja Pasal 72 Angka 8, Menteri Johnny menyatakan migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital, atau yang dikenal sebagai proses analog-switch-off (ASO), harus diselesaikan paling lambat dua tahun sejak UU Cipta Kerja berlaku.

Baca juga: KPI Apresiasi Jika Kominfo dan Operator Tindak OTT Asing yang Tidak Taat Hukum di Indonesia

"Dengan demikian kita memiliki waktu kurang lebih 20 bulan untuk meneruskan persiapan penghentian siaran televisi analog dan beralih sepenuhnya ke siaran televisi digital di seluruh Indonesia," jelasnya dalam siaran pers, Jumat (5/3/2021).

Adapun ketentuan mengenai migrasi penyiaran dari analog ke digital telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP Postelsiar).

Dalam beleid itu telah diatur proses migrasi televisi digital, tak hanya itu PP itu secara spesifik mengatur mengenai multipleksing. Dalam pengoperasiannya, multipleksing menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas.

Halaman
12
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved