Budiman Sudjatmiko : Indonesia Harus Punya Komite Sains Kepresidenan dan “Silicon Valley”

Budiman berharap tak lama lagi akan bermunculan desa dengan konsep “silicon villages” alias desa berbasis teknologi dan inovasi revolusi industri 4.0.

Editor: Eko Sutriyanto
Istimewa
Budiman Sudjatmiko 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menyatakan, agar kekuatan sains tumbuh makin digdaya, Indonesia harus punya komite sains kepresidenan.

Komite ini diperlukan di tengah adanya pandemi, ketidakpastian dan keberlimpahan sebagai akibat revolusi 4.0 menuntut kecepatan dan ketepatan kebijakan publik sehingga Presiden butuh komite itu.

“Beberapa waktu lalu saya sempat berdiskusi dengan Dokter Mei, seorang neurosaintis dan kami bicara tentang contoh-contoh komite sains kepresidenan & kantor perdana menteri di AS, Inggris dan Selandia Baru.

Menurut saya, Presiden Jokowi juga seharusnya punya,” kata Budiman dalam keterangannya, Selasa (9/3/2021).

Budiman juga mengabarkan pertemuannya bersama Sekjen Inovator 4.0 Tedy Tricahyono dengan Prof Taruna Ikrar (neurosaintis) dan Prof Nurul Taufik (teknolog nano) yang membahas soal Neuro Nano Center untuk inovasi kebugaran dan kesehatan otak di silicon valley Indonesia yang tengah dalam perencanaan.

“Selain suara rakyat, kami sepakat suara sains juga diperlukan,” kata Budiman.

Baca juga: Tantowi Bidik Pasar Industri Berbasis Teknologi Tinggi Indonesia Masuk Selandia Baru dan Pasifik

Budiman berharap tak lama lagi akan bermunculan desa dengan konsep “silicon villages” alias desa berbasis teknologi dan inovasi revolusi industri 4.0. di banyak tempat di Indonesia.

Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini yang menuntut orang lebih banyak bekerja dari rumah (work from home), menurutnya gagasan tersebut harus segera diwujudkan.

Meski ia tak menampik, kenyataannya kesenjangan digital masih menjadi persoalan besar. Pelosok desa apalagi di luar Pulau Jawa banyak yang belum bisa menikmati akses internet secara baik.

Sehubungan minimnya akses internet di daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal), Budiman mendorong pemerintah daerah membangun infrastruktur digital tanpa harus tergantung pada dana pusat atau perusahaan telekomunikasi.
“Salah satunya bisa dari badan usaha milik desa (BUMdes).

BUMdes bisa jadi penyedia jasa ISP (Internet Service Provider) sendiri. Mereka bisa kerja sama dengan perusahaan penyedia jaringan internet swasta dan bagi hasil,” ucapnya.

Lebih jauh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, gerakan Inovator 4.0 disebutnya bisa menjadi solusi kongkret dalam menjawab tantangan zaman yang berubah sangat cepat dan makin dinamis.

Baca juga: Dukung Pemulihan Ekonomi Lewat Teknologi, Ketua DPD RI Berharap BPPT Hadirkan Inovasi yang Aplikatif

Apalagi dikaitkan dengan adanya dana desa, Budiman berpendapat program yang ia gagas bisa mengoptimalkan penggunaan dana yang ada.

Sehingga dana desa tidak hanya dipakai untuk sekadar mengaspal jalan atau membuat gapura misalnya, melainkan juga untuk hal-hal yang dampaknya lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat, utamanya peningkatan ekonomi desa melalui UMKM dan koperasi.

Halaman
123
  • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved