Dorong Perlunya Reformasi Kebijakan Atasi Kesenjangan Digital di Asia Tenggara

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meskipun konektivitas telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir di kawasan Asia Tenggara namun masih ada beberapa bagian di wilayah ini yang belum mendapatkan manfaat dari akses konektivitas.

Temuan EdgePoint Infrastrcture, di Malaysia, 76 persen penduduknya adalah pengguna ponsel, tetapi hanya 66% yang memiliki akses ke internet seluler.

Di sisi lain, 56% penduduk Indonesia memiliki perangkat seluler, tetapi hanya 47% yang terhubung ke internet.

Demikian pula di Filipina, 54% adalah pengguna perangkat seluler, dengan hanya 42% yang memiliki akses ke internet seluler.

Baca juga: Kominfo Siapkan Infrastruktur Digital Pemilu 2024, Mulai dari Layanan Telekomunikasi Hingga Internet

Chief Executive Officer dan Founder EdgePoint Infrastrcture, Suresh Sidhu mengatakan, kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan cakupan yang signifikan dan kebutuhan yang mendesak untuk menjangkau bagian-bagian dari negara-negara ini yang tidak memiliki konektivitas.

"Temuan dari whitepaper tersebut mengungkapkan kesenjangan dalam persentase populasi yang tidak memiliki jangkauan 4G di beberapa negara, termasuk Filipina (5%), Indonesia (5%), dan Malaysia (3%)," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (3/12/2023).

EdgePoint Infrastrcture merupakan perusahaan infrastruktur telekomunikasi independen yang berbasis di ASEAN
Selain itu, kata dia negara-negara ini memiliki rasio populasi per menara yang sangat tinggi, jauh di atas standar pasar negara maju, yang mengindikasikan bahwa ada juga kemungkinan populasi yang belum terlayani.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap konektivitas yang buruk umumnya adalah cakupan 4G yang rendah di luar kota-kota besar, dan tidak adanya infrastruktur yang mendukung secara menyeluruh, seperti backhaul.

"Hal-hal ini lah yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya tingkat adopsi internet seluler, sehingga menghambat pertumbuhan PDB," katanya.

Melalui temuan-temuan tersebut, kata dia, whitepaper ini juga menguraikan enam tema kebijakan utama untuk menjembatani kesenjangan digital di Malaysia, Indonesia, dan Filipina,

Mereformasi pencairan dana untuk inisiatif akses universal untuk memastikan dana digunakan secara lebih efisien dan dapat dengan cepat memberikan manfaat bagi masyarakat pedesaan.

Mempertimbangkan untuk mengubah model pencairan dana dari pencairan belanja modal (capex) menjadi model belanja operasional (opex) bulanan, sehingga menciptakan pendekatan yang berkelanjutan dan berjangka panjang dalam mendanai proyek-proyek.

Melakukan pemetaan infrastruktur dan meningkatkan akses ke informasi untuk membantu penyedia layanan dalam membuat keputusan penyebaran strategis; sebagai contoh - daerah dengan kasus ekonomi rendah mungkin memerlukan pendanaan penuh dari pemerintah karena tidak menguntungkan bagi sektor swasta.

Meningkatkan pendanaan untuk infrastruktur backhaul dengan akses bersama di daerah pedesaan, karena hal ini merupakan kontributor utama terhadap kesenjangan cakupan di seluruh pasar.

"Analisis harus dilakukan kasus per kasus untuk menentukan pengangkutan kembali pendekatan yang paling optimal, tetapi dapat mencakup gelombang mikro, satelit, dan bahkan kabel bawah laut domestik," katanya.

Membuat program yang ditargetkan untuk meningkatkan cakupan di fasilitas-fasilitas penting di daerah pedesaan dan daerah yang kurang terlayani seperti rumah sakit, pusat transportasi, sekolah, dan pasar - semua area publik yang penting dengan jumlah pengunjung yang lebih tinggi untuk memberi manfaat bagi pengguna yang kurang beruntung dengan akses internet yang terbatas/tidak ada di rumah mereka.

Mengamanatkan akses untuk fasilitas TIK dalam ruangan untuk memungkinkan cakupan dalam gedung yang kuat melalui undang-undang yang mengizinkan pemegang lisensi telekomunikasi untuk memasang peralatan yang diperlukan.

Dengan jangkauan dalam gedung yang lebih baik, pengguna dapat berpartisipasi dalam berbagai aktivitas digital seperti bekerja, transaksi keuangan, dan perawatan Kesehatan.

Membangun standar kualitas untuk cakupan seluler sebagai komitmen bagi MNO untuk menyebarkan infrastruktur untuk memenuhi target mereka, sehingga mendorong peluncuran infrastruktur di daerah yang belum terlayani.