Keamanan dan Kedaulatan Negara Harus Jadi Pertimbangan Utama Ketika Berikan Izin ke Starlink

Pemerintah harusnya tak hanya sekadar mempertimbangkan adanya potensi investasi yang masuk dari kehadiran Starlink di Indnesia. Syauqillah mengatakan pemerintah juga harus dapat mempertimbangkan isu-isu keamanan, pertahanan dan ancaman separatisme di Papua ketika hendak memberikan izin bagi Starlink.

“Dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik regional dan global memanas, sebagai negara yang berdaulat seharusnya pemerintah dapat lebih ketat untuk menjalankan prosedur dan mekanisme pengajuan izin bagi Starlink. Sehingga pemberian izin Starlink harusnya mempertimbangkan lingkungan strategis. Kita tak bisa menutup mata terhadap dinamika geopolitik dalam memberikan izin Starlink. Jangan sampai pemerintah hanya mempertimbangkan potensi investasi yang akan masuk saja tanpa mempertimbangkan lingkungan strategis dan dinamika geopolitik saat ini ,”kata Syauqillah

Syauqillah memastikan kajian yang dibuat SKSG UI terhadap Starlink bukan anti terhadap potensi investasi yang masuk di sektor telekomunikasi atau yang dibawa oleh Elon Musk.

Kajian yang dibuat SKSG UI merekomendasikan selain melihat potensi investasi yang masuk, pemerintah juga harus mempertimbangkan kedaulatan negara dan isu-isu keamanan, pertahanan serta ancaman separatisme di Papua dengan hadirnya Starlink.

Kajian SKSG UI dan seluruh persyaratan serta prosedur pengajuan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang dibuat Kemenkominfo dinilai Syauqillah bukan suatu yang dibuat mengada-ada. Semua ini merupakan kebutuhan strategis untuk menjaga kedaulatan Indonesia.

Syauqillah mengatakan, saat ini pemerintah harus cerdas untuk mencari titik keseimbangan antara menarik investasi sektor telekomunikasi dengan kebutuhan strategis nasional.

“Kajian SKSG UI menyimpulkan titik strategis tersebut dapat terjadi jika Starlink ingin berusaha di Indonesia mereka harus bekerja sama dengan perusahaan di Indonesia. Dengan kerja sama ini membuat kebutuhan akan pertahanan keamanan nasional dapat terpenuhi. Sehingga potensi investasi yang masuk ke Indonesia tidak akan mengancam kedaulatan dan keamanan nasional,”pungkas Syauqillah.

Uji coba di IKN

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan, Starlink telah mengajukan perizinan operasional Space X di Indonesia dan akan melakukan ujicoba layanan di ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Space X telah mengajukan perizinan sebagai penyelenggara layanan Very Small Aperture Terminal (VSAT) dan Internet Service Provider (ISP) kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Menkominfo menekankan, Starlink harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memenuhi syarat beroperasi di Indonesia.

Dalam waktu dekat, Starlink akan melakukan uji coba di Ibukota Negara (IKN).

“Kalau di IKN itu (Starlink) dia bakal melakukan uji coba dan lagi diusahakan time table-nya (jadwal uji coba layanan Starlink di tahun 2024,” ungkap Menkominfo dalam keterangannya, dikutip Kamis (4/4/2024).

Menurut Budi Arie, Pemerintah membuka peluang bagi perusahaan telekomunikasi baik skala nasional maupun global untuk berinvestasi dan mengembangkan ekosistem digital di Indonesia.

“Kita lihat nanti perkembangannya, yang penting kita harus bikin bisnis yang fair, level playing field-nya juga dan semua harus ikuti regulasi yang ada,” tandasnya.

Sementara, Direktur Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kominfo Wayan Toni Supriyanto menjelaskan, dalam proses perizinan operasi, Starlink telah membangun hub dan memenuhi standarisasi perangkat dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika.