BSSN Dorong Pemanfaatan AI Etis dan Aman untuk Perkuat Transformasi Pemerintahan Digital

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE BSSN), Jonathan Gerhard Tarigan, menegaskan pentingnya pemanfaatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) secara etis, aman, dan terarah di sektor publik.

Menurutnya, AI kini menjadi salah satu motor utama dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.

Namun, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan tata kelola yang berlandaskan etika dan keamanan informasi agar mampu menciptakan layanan publik yang tepercaya.

Baca juga: Selain Iron Dome, Badan Siber Nasional Israel Juga Diretas, Kirim Pesan Palsu saat Iran Menyerang

“Pemanfaatan AI harus sejalan dengan nilai etika dan keamanan informasi agar dapat mendukung layanan publik yang efektif, transparan, dan tepercaya,” ujar Jonathan dalam forum tahunan BeTalk 2025 bertema 'Build with AI, Protect with Information Security' yang digelar di Jakarta belum lama ini.
 
Forum BeTalk 2025 menjadi ajang kolaborasi strategis antara pemerintah, industri, dan akademisi untuk memperkuat fondasi keamanan informasi nasional di tengah pesatnya adopsi teknologi kecerdasan buatan.

Acara ini diikuti oleh lebih dari 730 instansi pengguna layanan BSrE dari berbagai tingkat pemerintahan. Sekitar 200 peserta hadir secara langsung, sementara lebih dari 1.000 peserta bergabung secara daring melalui platform digital.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber BSSN, Bondan Widiawan, menegaskan bahwa keamanan informasi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang terpercaya.

“BSSN berperan memastikan tata kelola keamanan informasi nasional menjadi fondasi utama bagi transformasi digital pemerintahan yang tangguh dan berintegritas,” ungkap Bondan.
 
Sebagai bentuk nyata inovasi, BSrE memperkenalkan Chatbot AI BSrE, layanan berbasis kecerdasan buatan yang menghadirkan pengalaman interaktif dan responsif bagi pengguna sertifikasi elektronik.

Chatbot ini dirancang membantu masyarakat dan lembaga pemerintah dalam memperoleh layanan sertifikasi elektronik secara cepat, aman, dan efisien.

"Inovasi tersebut menjadi bukti nyata komitmen BSSN dalam menghadirkan teknologi yang berdampak langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola keamanan informasi menuju pemerintahan digital yang adaptif dan berkelanjutan," kata Jonathan. 

Dalam sesi paparan, Kepala Bidang Teknologi Informasi BSrE BSSN, Agung Nugraha, memperkenalkan strategi BeAI — sebuah pendekatan untuk mempercepat layanan sertifikasi elektronik dengan mengedepankan prinsip Digital Trust by Design.

Baca juga: Dorong Transformasi Digital, Kementan dan BSSN Perkuat Pertahanan Siber di Sektor Pertanian

“Kami ingin memastikan setiap inovasi digital dibangun dengan kepercayaan dan keamanan sejak tahap perancangannya,” jelas Agung.

Dari sisi industri, Anwar Syarif dari BytePlus menekankan bahwa AI dapat memperkuat komunikasi publik yang lebih adaptif, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hal ini menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas interaksi antara pemerintah dan publik di era digital.

Kepala Bidang Keamanan Informasi BSrE BSSN, Zaenal Suhardono, menegaskan pentingnya penerapan BeSmart Framework sebagai fondasi keamanan informasi dalam pengembangan inovasi AI yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Kegiatan ditutup dengan pernyataan Arif Rahman Hakim, Juru Bicara BSSN, yang menegaskan pentingnya penerapan Responsible AI di sektor publik — yakni pemanfaatan kecerdasan buatan yang berlandaskan keamanan, privasi, dan akuntabilitas.

“AI harus dikembangkan dengan menjunjung tinggi prinsip keamanan, privasi, dan akuntabilitas. Inilah pilar utama tata kelola teknologi yang etis dan transparan,” kata Arif.
 
Kolaborasi Lintas Sektor Menuju Pemerintahan Digital Aman dan Terpercaya

Dalam sesi diskusi panel lintas sektor yang melibatkan KemenPANRB, BSSN, BSrE, dan BytePlus, para panelis membahas arah kebijakan dan tantangan implementasi AI dalam pemerintahan digital Indonesia.

Diskusi menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan keamanan informasi agar transformasi birokrasi berjalan efektif serta mendapat kepercayaan publik.

“Transformasi digital tidak bisa hanya berfokus pada kecepatan dan efisiensi. Keamanan informasi adalah fondasi utama agar masyarakat percaya pada layanan digital pemerintah,” ujar salah satu panelis dari KemenPANRB.
 
Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, BeTalk 2025 menegaskan komitmen BSSN untuk terus memperkuat tata kelola digital nasional. Sinergi antara keamanan dan inovasi menjadi kunci menuju pemerintahan digital Indonesia yang aman, adaptif, berintegritas, dan berdaya saing global.