Indonesia Perlu Bangun Kedaulatan Teknologi, Antisipasi Perang Siber dan Ketergantungan AI Asing

Ringkasan Berita:

• Ketergantungan Indonesia terhadap teknologi AI asing dinilai berisiko bagi kedaulatan digital dan keamanan nasional.
• Praktisi siber Royke L. Tobing menilai pengembangan teknologi lokal menjadi penting di tengah meningkatnya ancaman perang siber dan operasi informasi global.
• Untuk mendorong kemandirian teknologi, Dwarapala meluncurkan Wolvesight, platform keamanan siber berbasis AI buatan Indonesia.

 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang melaju pesat membuka peluang besar bagi dunia usaha, industri, hingga pemerintahan. 

Namun di balik manfaat tersebut, muncul tantangan serius terkait ketergantungan Indonesia terhadap teknologi asing yang dinilai berpotensi menghambat kedaulatan digital nasional.

Praktisi keamanan siber sekaligus pendiri Dwarapala, Royke L. Tobing, menilai ekosistem AI di Indonesia masih didominasi oleh penggunaan teknologi yang dikembangkan perusahaan luar negeri. 

Kondisi ini, menurutnya, perlu menjadi perhatian agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi pengembang teknologi.

"Hampir semua perusahaan AI di Indonesia saat ini masih menggunakan teknologi yang berasal dari luar negeri. Kita masih menjadi pengguna dan pasar. Padahal, di era digital, kemampuan menguasai teknologi merupakan bagian penting dari kedaulatan sebuah negara," ujar Royke saat peluncuran Wolvesight, platform penetration testing berbasis AI, di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Menurut Royke, ketergantungan terhadap teknologi asing bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut aspek keamanan nasional. 

Pasalnya, semakin banyak institusi pemerintah, sektor keuangan, dan perusahaan strategis yang bergantung pada sistem digital dalam menjalankan operasionalnya.

Dalam kondisi tersebut, keamanan siber menjadi faktor krusial. Apalagi, ancaman digital kini berkembang semakin kompleks dan mampu menimbulkan dampak luas terhadap berbagai sektor.

Perang Modern di Ranah Siber

Royke menjelaskan bahwa pola konflik global telah mengalami perubahan signifikan. Jika dahulu perang identik dengan pengerahan pasukan dan persenjataan militer, kini serangan siber dan operasi informasi menjadi instrumen yang semakin sering digunakan dalam persaingan geopolitik.

Konsep hybrid warfare atau perang hibrida menggabungkan berbagai metode nonkonvensional, mulai dari serangan terhadap infrastruktur digital, penyebaran disinformasi, hingga upaya memengaruhi opini publik melalui media sosial.

"Ke depan, perang tidak selalu dilakukan dengan mengirim armada militer. Serangan terhadap sistem digital, jaringan listrik, layanan publik, hingga operasi informasi dapat memberikan dampak yang sama besar dengan biaya yang jauh lebih rendah," katanya.

Baca juga: Istana: Serangan Siber Menyasar Institusi Pemerintahan Sampai Layanan Publik

Berbagai insiden serangan siber yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa infrastruktur digital telah menjadi target strategis dalam konflik antarnegara maupun aksi kelompok tertentu. 

Karena itu, kemampuan menjaga keamanan sistem digital kini menjadi bagian penting dari ketahanan nasional.
Pentingnya Kedaulatan Siber

Di tengah meningkatnya ancaman tersebut, Royke menilai Indonesia perlu memperkuat kedaulatan siber melalui pengembangan teknologi dalam negeri. Penguasaan teknologi AI dan keamanan siber, menurutnya, akan menjadi faktor penentu daya saing bangsa di masa depan.

"Kalau seluruh sistem kritikal bergantung pada teknologi yang dikembangkan pihak lain, maka kita harus memahami risiko yang menyertainya. Karena itu, Indonesia perlu memiliki lebih banyak inovasi dan produk teknologi yang lahir dari anak bangsa," ujarnya.

Ia menambahkan, pengembangan teknologi lokal juga dapat memperluas akses bagi perusahaan menengah dan kecil untuk memperoleh solusi keamanan digital yang lebih terjangkau dan sesuai kebutuhan. 

Baca juga: Jepang Gencarkan Patroli Siber untuk Lacak Warga Asing Ilegal di Media Sosial

Selama ini, banyak teknologi keamanan siber canggih masih bergantung pada produk impor dengan biaya yang relatif tinggi.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian teknologi nasional, Dwarapala meluncurkan Wolvesight, platform keamanan siber berbasis AI yang dirancang untuk membantu institusi keuangan mendeteksi celah business logic yang sering luput dari pemindaian keamanan konvensional.

Platform ini dikembangkan untuk membantu bank dan perusahaan jasa keuangan mensimulasikan serangan terkontrol terhadap alur transaksi, sistem otorisasi, dan proses bisnis yang berpotensi menjadi titik lemah keamanan.
Berbeda dengan vulnerability scanner yang umumnya fokus mendeteksi celah teknis seperti SQL Injection, Cross-Site Scripting

(XSS), atau kesalahan konfigurasi sistem, Wolvesight dirancang untuk menguji apakah aturan dan alur bisnis dalam aplikasi benar-benar berjalan sesuai mekanisme pengamanan yang semestinya.

Celah business logic sendiri dapat muncul ketika proses otorisasi, limit transaksi, hak akses pengguna, atau tahapan persetujuan tidak diterapkan secara ketat dalam sistem. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan manipulasi transaksi, melewati batas transfer, mengubah parameter tertentu, hingga menyalahgunakan hak akses pengguna.

"Di sektor perbankan dan keuangan digital, kerugian besar tidak selalu terjadi karena kode programnya jebol. Sering kali masalahnya justru ada pada logika bisnis yang tidak cukup kuat dalam mengatur alur transaksi, persetujuan, dan otorisasi. Selama ini pengujian terhadap bagian tersebut masih sangat manual dan bisa memakan waktu berminggu-minggu. Wolvesight membuat proses itu jauh lebih cepat, mendalam, dan berbasis bukti," ujar Thomas Gregory, pendiri Wolvesight.

Platform ini menggunakan pendekatan multi-agent AI yang bekerja layaknya tim penguji keamanan otonom. Sistem mampu membaca alur aplikasi, menyusun skenario serangan, menjalankan simulasi eksploitasi secara terkontrol, dan menghasilkan laporan temuan yang dapat diverifikasi.

Meski demikian, seluruh hasil pengujian tetap divalidasi oleh tim senior pentester yang memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di sektor perbankan dan jasa keuangan.

Dengan pendekatan tersebut, proses pengujian yang sebelumnya membutuhkan waktu dua hingga empat minggu dapat dipersingkat menjadi hitungan jam, terutama untuk pemetaan awal risiko, simulasi eksploitasi, dan penyusunan bukti teknis atas potensi celah yang ditemukan.

Data di Dalam Negeri

Wolvesight dikembangkan sepenuhnya oleh tim Indonesia dan mendukung model self-hosted deployment, sehingga data sensitif milik institusi keuangan tetap berada di lingkungan internal perusahaan.

Fitur ini dinilai penting bagi sektor perbankan, asuransi, fintech, sistem pembayaran digital, dan berbagai industri strategis lainnya yang membutuhkan pengujian keamanan tanpa harus memindahkan data ke pihak eksternal.

Pada kesempatan yang sama, Marie Muhammad, anggota tim pengembang, menjelaskan bahwa teknologi Wolvesight mengadopsi konsep Agentic AI, yakni sistem AI yang mampu menjalankan tugas secara lebih mandiri dibandingkan AI generatif.

"Perkembangan AI berlangsung sangat cepat. Karena itu kami mencoba mengadopsi teknologi tersebut untuk membantu proses pengujian keamanan agar bisa dilakukan lebih cepat, efisien, dan terukur," ujarnya.

Menurut Marie, teknologi tersebut dapat diterapkan untuk menguji keamanan berbagai platform digital, mulai dari aplikasi web, mobile banking, sistem desktop, hingga layanan berbasis suara yang kini semakin banyak digunakan oleh berbagai industri.

Bangun Talenta Digital Nasional

Selain berfokus pada pengembangan teknologi, Royke menilai Indonesia juga harus memperkuat kualitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber.

Ia mengungkapkan bahwa perusahaannya telah menjalankan program pelatihan gratis yang diikuti lebih dari 16.000 peserta untuk memperkenalkan dunia keamanan siber secara profesional kepada generasi muda.

Upaya tersebut dilakukan agar semakin banyak talenta digital Indonesia yang mampu berkontribusi dalam pengembangan teknologi nasional sekaligus mengarahkan minat mereka ke jalur yang produktif dan legal.

"Keamanan siber bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang manusia yang menguasai teknologi tersebut. Karena itu, pengembangan talenta menjadi sama pentingnya dengan pengembangan produk," kata Royke.