TOPIK
Polemik Transportasi Online
-
Kuasa Hukum Duga Ada 'Titipan' Di Balik Penolakan MK Soal Gugatan Ojek Online
"Sebagai kuasa hukum kita sudah menyampaikan gugatan kita, bahwasannya UU lalu lintas sekarang tidak sesuai dengan UUD 45,"
-
Pengemudi Ojek Daring Sarankan Pemerintah Buat Aturan Terpisah Khusus Untuk Ojek Daring
"Motor jelas bukan bagian dari transportasi umum, tapi fenomena ojek daring ini yang bikin pemerintah dilema. "
-
Tolak Sepeda Motor Sebagai Transportasi Umum, Anies Baswedan: Keputusan MK Harus Ditaati
Anies Baswedan menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak melegalkan ojek online sebagai alat transportasi umum.
-
Pengaruhi Kesejahteraan Ojol, Menteri Budi Minta Aplikator Tak Umbar Diskon Gede
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyoroti praktik diskon berlebihan dalam tarif transportasi online.
-
Tekan Kriminalitas di Taksi Online, Kemenhub Siapkan Aturan Fitur Keselamatan
Budi Setiyadi mengatakan para aplikator akan melakukan program pembinaan mental kepada para pengemudi seperti pembinaan spiritual.
-
Ombudsman Dukung Pengaturan Ojek Online agar Tak Ada Perang Tarif
Dia mengakui ojek online merupakan realita yang diandalkan masyarakat sebagai moda transportasi. Situasi ini perlu direspons tentang legalitasnya.
-
Tanggapi Demo Ojek Online, Menhub Janji Komunikasikan ke Aplikator
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kini dirinya telah menjalin komunikasi dengan beberapa pihak.
-
Insentif Jor-joran kepada Mitra Ojek Online Rusak Persaingan Usaha
Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan penentuan tarif transportasi online harus dibahas bersama.
-
Marak Aksi Demo Ojek Online, Ini Saran YLKI Soal Penentuan Tarif
Demo yang dilakukan ojek online (ojol) terkait penentuan tarif ditanggapi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
-
Anggota DPR Sarankan Pengaturan Ojek Online Jangan Tergesa-gesa
Anggota DPR dari Komisi V Sudjadi menyatakan pengaturan ojek online yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat sebaiknya jangan tergesa-gesa.
-
Pengamat Transportasi: Pemerintah Harus Segera Bersikap, Akui atau Tolak Keberadaan Ojek Online
Karenanya, Tigor meminta pemerintah bersikap, bila menolak keberadaan ojek online maka segeralah larang mereka beroperasi
-
Azas Tigor Akan Hadir Dalam RDP Dengan Menteri Perhubungan Rabu Mendatang
"Kami mohon roda dua juga diberi posisi yang sama dengan roda empat, diakui sebagai transportasi angkutan umum di Indonesia,"
-
Ketua Komisi V DPR Janjikan Hal Ini Di Hadapan Ribuan Pengemudi Ojek Online
"Teman-teman yang pengendara ojek roda dua perlu ada ijin dan regulasi yang jelas, sehingga teman-teman itu bisa dilindungi, tidak seperti saat ini,"
-
Azas Tigor: Sampai Sekarang Belum Ada Regulasi yang Memayungi Ojek Online
Azas Tigor Nainggolan mewakili ribuan pengemudi ojek online yang menggelar aksi di depan gedung parlemen
-
Usai Terima Audiensi, Ketua Komisi V Minta Pemerintah Bikin Regulasi yang Jelas soal Ojek Daring
Ia pun menyampaikan bahwa dirinya telah menangkap tiga poin yang diinginkan para pengemudi tersebut
-
Andy, Bule Asal California Ini Tiba-tiba Muncul dalam Aksi Unjuk Rasa Ojek Daring di Gedung DPR
Andy mengatakan, ia sengaja datang ke aksi demo ini karena mendapatkan informasi dari media
-
Temui Komisi V, Perwakilan Ojol Minta DPR Dorong Pemerintah Beri Payung Hukum
Perwakilan Forum Peduli Transportasi Online Indonesia menyampaikan uneg-unegnya saat audiensi dengan Komisi V DPR di Gedung DPR.
-
Sopir Ojek Daring: Tarif Toilet Saja Rp 2.000, Masa Kita Lebih Murah Dari Itu?
"Kita hanya minta tarif yang layak, masa kita lebih murah dari tarif toilet? Toilet aja Rp 2.000," ujar Sodik
-
Ratusan Pengemudi Ojek Online di Medan Tuntut Hentikan Perang Tarif
Ratusan pengemudi ojek online memadati Kantor DPRD Sumut, Senin (23/4/2018). Mereka menuntut tarif nasional untuk pengemudi online.
-
Ratusan Pengemudi Ojek Daring Padati Gerbang Gedung Parlemen
Aksi merupakan aksi perjuangan pengemudi ojek daring Se-Indonesia untuk perubahan yang menuntut kesejahretaan bagi para pengemudi
-
Pemerintah Daerah Diminta Bentuk Perda untuk Transportasi Online
Menurut Tri, pengaturannya tidak perlu mengubah UU LLAJ tetapi perlu pengaturan dalam PP dengan mempertimbangkan secara teknis adanya jaminan keselama
-
Perpindahan Perusahaan Aplikasi ke Perusahaan Transportasi Permudah Kemenhub Awasi Taksi Online
"Dengan menyandang perusahaan transportasi yang paling penting adalah menyangkut masalah filosofi keselamatan."
-
Kemenhub: Stiker Penanda Taksi Online Tetap Berbentuk Lingkaran Dengan Diameter 15 Centi Meter
"Kalau stiker kan sebagai bukti. Ukurannya kan tidak besar cuma 15 cm," ucap Cucu saat ditemui di kawasan Harmoni
-
Menteri Perhubungan Pastikan Peratuan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 Tidak Bakal Dicabut
"Sudah sepakat, tidak (dicabut). Revisi pun bukan," kata Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi
-
Pengemudi Taksi Daring Tetap Berorasi di Kantor Kemenhub Meski Diguyur Hujan
Ratusan pengendara taksi daring masih melakukan orasinya menolak permenhub 108 di Kemenhub meski hujan cukup deras mengguyur kawasan tersebut.
-
FKAU Tagih Gubernur Jateng Soal Penghentian Transportasi Online
Surat pemberitahuan aksi lanjutan dilayangkan Forum Komunikasi Angkutan Umum (FKAU) Jateng pada Selasa (5/12/2017).
-
MA Diminta Kabulkan Kembali Gugatan Terhadap Peraturan Taksi Online
Sebelumnya, MA telah membatalkan beberapa poin dalam Permenhub 26/2017 yang juga dikeluarkan Kementerian Perhubungan untuk mengatur taksi online.
-
Permenhub Nomor 108 Tahun 2017: Berpihak Pada Pengguna Dan Penyedia Jasa Transportasi
Menhub menyadari adanya perbedaan pendapat dan keinginan antara taksi reguler dan angkutan sewa khusus (taksi online)
-
Menteri Perhubungan Terbitkan Revisi Aturan Untuk Taksi Online
"Kami sudah koordinasikan oleh kemkumham dan telah diundangkan, peraturan ini akan berlaku 1 November 2017,"
-
Dalam Rancangan Aturan Baru, Sopir Taksi Online Tidak Bisa Daftar Perorangan
"Kami kombinasikan antara putusan MA dan UU LLAJ untuk usaha angkutan orang atay jalan harus berbadan hukum."
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved