TOPIK

RUU Pemilu

Pertemuan Tujuh Parpol, PKS Sebut Lobi Terkait RUU Pemilu
Jumat, 9 Juni 2017 15:43 WIB
Hidayat mengungkapkan sejumlah isu yang pembahasannya cukup alot sehingga memerlukan lobi-lobi.
Perludem Tolak Usulan Pembiayaan Pelatihan Saksi Partai Oleh Negara
Jumat, 9 Juni 2017 15:06 WIB
KPU dan Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu, yang bertugas melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan
Perludem Dorong Rekapitulasi Suara Tetap Melalui Kecamatan
Selasa, 6 Juni 2017 14:39 WIB
Mulai dari penghitungan di TPS, kemudian rekapituliasi di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan KPU RI
Perludem: Tak Perlu Tambah Jumlah Anggota KPU dan Bawaslu
Selasa, 6 Juni 2017 14:32 WIB
Titi Anggraini pun menjelaskan alasan kenapa tidak perlu menambah jumlah anggota KPU dan Bawaslu.
Politisi Nasdem Tolak Dapil dari Luar Negeri
Senin, 5 Juni 2017 16:38 WIB
Pasalnya baik dari pemerintah maupun DPR belum mengkaji secara mendalam opsi tersebut.
Perludem: Ambang Batas Pencalonan Presiden Sudah Tak Relevan
Senin, 5 Juni 2017 15:28 WIB
Dengan melaksanakan pemilu secara serentak, menurutnya, sudah tidak ada lagi ambang batas selisih suara
Soal Ambang Batas Presiden, Pemerintah Ingin 25 Persen
Senin, 5 Juni 2017 15:19 WIB
Tjahjo mengungkapkan saat ini di DPR masih ada tiga sampai empat fraksi yang menginginkan agar ambang batas presiden sebesar 0 persen.
Perludem Apresiasi Pembahasan RUU Pemilu Dilakukan Terbuka
Sabtu, 3 Juni 2017 13:32 WIB
Fadli Ramadhanil mengapresiasi sikap Pansus RUU Pemilu DPR yang melaksanakan pembahasan secara terbuka.
Lukman Edy Pesimis Bentuk UU Pemilu untuk Jangka Panjang
Sabtu, 3 Juni 2017 13:26 WIB
Lukman Edy mengatakan bahwa isu terkait pemilu cukup dinamis, sehingga mau tidak mau harus diubah Undang-Undangnya.
Lima Isu Penting Penyebab RUU Pemilu Masih Deadlock
Sabtu, 3 Juni 2017 13:11 WIB
Lukman mengatakan saat ini sudah mengerucut ke dua kubu, yakni yang menginginkan tidak ada ambang batas
RUU Pemilu Memungkinkan Disabilitas Jadi Caleg atau Anggota KPU
Sabtu, 3 Juni 2017 12:58 WIB
Lukman Edy menjelaskan, telah diambil tiga kesepakatan bersama para penyandang disabilitas.
Ketua MK: Besaran Presidential Threshold Terserah DPR
Jumat, 2 Juni 2017 13:12 WIB
Arief menegaskan hal yang dilarang konstitusi dalam mencalonkan presiden adalah tanpa jalur politik atau melalui jalur perseorangan.
Jimly: DPR Tambah 15 Kursi, Setiap Kebijakan Pasti ada Untung dan Ruginya
Rabu, 31 Mei 2017 16:12 WIB
Semakin banyak orang yang mewakili masyarakat yang berada di daerah, menurut Jimly, akan lebih baik.
Jimly Sepakat Tak Perlu Presidential Threshold
Rabu, 31 Mei 2017 15:53 WIB
Pasalnya, saat ini sudah tidak lagi relevan jika ambang batas tetap dilaksanakan
Pemerintah-DPR Sepakati Penambahan 15 Kursi Legislator
Rabu, 31 Mei 2017 00:22 WIB
Menanggapi pernyataan Mendagri, Ketua Pansus RUU Penyelenggara Pemilu Lukman Edy menilai tawaran tersebut luar biasa.
Soal Penambahan 19 Kursi Anggota Dewan, DPR Klaim Siap Dikurangi Gaji
Senin, 29 Mei 2017 23:45 WIB
"Kalau pemerintah keberatan penambahan senilai Rp 38 miliar itu, maka 560 anggota DPR saat ini ikhlas dikurangi gajinya," kata Riza.
Pansus Tunda Voting Isu Krusial RUU Pemilu
Kamis, 18 Mei 2017 12:00 WIB
Panitia Khusus RUU Penyelenggara Pemilu menunda voting terhadap 15 isu krusial. Awalnya, voting akan dilakukan pada hari ini
DPR Terbagi Tiga Kelompok Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden
Sabtu, 6 Mei 2017 12:47 WIB
Parlemen belum memiliki titik temu atau kesepakatan untuk menentukan angka yang akan dijadikan sebagai aturan.
Koalisi untuk Mengusung Capres Tidak Boleh Berdasarkan Hasil Pileg
Sabtu, 6 Mei 2017 12:31 WIB
Syamsudin Haris mengatakan koalisi tetap perlu karena pencalonan presiden membutuhkan dukungan.
Nasdem Tolak Pemerintah Biayai Partai Untuk Pemilu
Kamis, 4 Mei 2017 15:15 WIB
Anggota Pansus RUU Penyelenggara Pemilu itu menjelaskan situasi perekonomian sangat sulit sekarang.
Pengamat: Ambang Batas Pencapresan Sudah Tak Perlu Saat Pemilu Serentak 2019
Rabu, 3 Mei 2017 15:29 WIB
Ada beberapa kesulitan tekhnis dan ideal menetapkan presidential treshold dengan sistem pemilu serentak.
Wapres JK Anggap Mundurnya RUU Pemilu Tidak Terlalu Masalah
Selasa, 2 Mei 2017 16:54 WIB
Mundurnya penyelesaian rancangan UU Pemilu, menurut Wakil Presiden, Jusuf Kalla tidak terlalu bermasalah
KPU Imbau Pemerintah dan DPR Segera Selesaikan RUU Pemilu
Senin, 10 April 2017 15:01 WIB
Kami mengimbau DPR dan pemerintah untuk segera menyelesaikan rancangan UU Pemilu
Pakar: Wacana Anggota KPU dari Parpol Inkonstitusional
Jumat, 24 Maret 2017 14:26 WIB
Wacana tersebut menguat usai Pansus RUU Pemilu melaksanakan kunjungan kerja ke Jerman dan Meksiko.
Pansus RUU Pemilu Akan Kunker ke Jerman dan Meksiko
Senin, 27 Februari 2017 13:31 WIB
Untuk mempelajari dan melihat perbandingan sistem pemilu di Jerman dan di Meksiko.
Pansus Pemilu Akan Dengar Aspirasi Empat Partai Baru
Rabu, 8 Februari 2017 13:27 WIB
Keempat Parpol yakni Partai Idaman, Partai Beringin Karya, Partai Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Penghilangan Presidential Threshold Langkah Tidak Rasional
Sabtu, 21 Januari 2017 10:31 WIB
Dirinya menilai hal itu langkah yang tidak logis dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia.
Presidential Threshold Tinggi Hanya Untungkan Partai Politik Besar
Kamis, 19 Januari 2017 14:04 WIB
Partai-partai kelas menengah dan kecil hanya akan manut dan turut pada arus kelompol partai besar
Membaca Tarik-ulur Presidential Threshold di Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu
Senin, 16 Januari 2017 20:04 WIB
"Untuk parliamentary threshold, ada keinginan fraksi-fraksi di DPR untuk ditingkatkan menjadi 5% sd 10%"
Perludem: Presidential Threshold Sudah Sewajarnya Ditiadakan
Senin, 16 Januari 2017 17:17 WIB
Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyebutkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu.

⟪⟨2 3 4 5 6 7 ⟩

Berita Terkini

5 Pesawat Tempur yang Akan atau Sedang Dibeli Indonesia: Rafale hingga J-10, JF-17 Menyusul?

31 menit lalu
Habiburokhman Janji Perjuangkan Aspirasi Hakim Ad Hoc: Kita Akan All Out

54 menit lalu
Keunikan Turnamen Pemanasan Australia Open 2026, Uang Rp11,3 Miliar Seperti Tak Berarti

1 jam lalu
Iran Tuduh Intelijen Asing Dalangi Protes, Israel dan AS Disebut Berperan Lewat Operasi Rahasia

2 jam lalu
Anomali Babak 16 Besar India Open 2026, 2 Sektor Minus Pemain Terbaik

2 jam lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TOPIK

RUU Pemilu

Hidayat mengungkapkan sejumlah isu yang pembahasannya cukup alot sehingga memerlukan lobi-lobi.

KPU dan Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu, yang bertugas melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan

Mulai dari penghitungan di TPS, kemudian rekapituliasi di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan KPU RI

Titi Anggraini pun menjelaskan alasan kenapa tidak perlu menambah jumlah anggota KPU dan Bawaslu.

Pasalnya baik dari pemerintah maupun DPR belum mengkaji secara mendalam opsi tersebut.

Dengan melaksanakan pemilu secara serentak, menurutnya, sudah tidak ada lagi ambang batas selisih suara

Tjahjo mengungkapkan saat ini di DPR masih ada tiga sampai empat fraksi yang menginginkan agar ambang batas presiden sebesar 0 persen.

Fadli Ramadhanil mengapresiasi sikap Pansus RUU Pemilu DPR yang melaksanakan pembahasan secara terbuka.

Lukman Edy mengatakan bahwa isu terkait pemilu cukup dinamis, sehingga mau tidak mau harus diubah Undang-Undangnya.

Lukman mengatakan saat ini sudah mengerucut ke dua kubu, yakni yang menginginkan tidak ada ambang batas

Lukman Edy menjelaskan, telah diambil tiga kesepakatan bersama para penyandang disabilitas.

Arief menegaskan hal yang dilarang konstitusi dalam mencalonkan presiden adalah tanpa jalur politik atau melalui jalur perseorangan.

Semakin banyak orang yang mewakili masyarakat yang berada di daerah, menurut Jimly, akan lebih baik.

Pasalnya, saat ini sudah tidak lagi relevan jika ambang batas tetap dilaksanakan

Menanggapi pernyataan Mendagri, Ketua Pansus RUU Penyelenggara Pemilu Lukman Edy menilai tawaran tersebut luar biasa.

"Kalau pemerintah keberatan penambahan senilai Rp 38 miliar itu, maka 560 anggota DPR saat ini ikhlas dikurangi gajinya," kata Riza.

Panitia Khusus RUU Penyelenggara Pemilu menunda voting terhadap 15 isu krusial. Awalnya, voting akan dilakukan pada hari ini

Parlemen belum memiliki titik temu atau kesepakatan untuk menentukan angka yang akan dijadikan sebagai aturan.

Syamsudin Haris mengatakan koalisi tetap perlu karena pencalonan presiden membutuhkan dukungan.

Anggota Pansus RUU Penyelenggara Pemilu itu menjelaskan situasi perekonomian sangat sulit sekarang.

Ada beberapa kesulitan tekhnis dan ideal menetapkan presidential treshold dengan sistem pemilu serentak.

Mundurnya penyelesaian rancangan UU Pemilu, menurut Wakil Presiden, Jusuf Kalla tidak terlalu bermasalah

Kami mengimbau DPR dan pemerintah untuk segera menyelesaikan rancangan UU Pemilu

Wacana tersebut menguat usai Pansus RUU Pemilu melaksanakan kunjungan kerja ke Jerman dan Meksiko.

Untuk mempelajari dan melihat perbandingan sistem pemilu di Jerman dan di Meksiko.

Keempat Parpol yakni Partai Idaman, Partai Beringin Karya, Partai Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dirinya menilai hal itu langkah yang tidak logis dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia.

Partai-partai kelas menengah dan kecil hanya akan manut dan turut pada arus kelompol partai besar

"Untuk parliamentary threshold, ada keinginan fraksi-fraksi di DPR untuk ditingkatkan menjadi 5% sd 10%"

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyebutkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu.