TOPIK
Revisi UU KUHP
-
RJ dan Plea Bargain dalam KUHAP Baru: ICW Bilang Rawan Korupsi, Mahfud MD Sebut Harus Hati-hati
Restorative Justice dan Plea Bargain dalam KUHAP Baru dinilai rawan korupsi, harus dijalankan hati-hati demi mencegah praktik jual beli perkara.
-
Sejak Desember 2025 MK Terima 8 Pengujian Pasal UU KUHP Baru, Pemohon Didominasi Mahasiswa
Sejak 22 Desember 2025, Mahkamah Konstitusi telah menerima 8 pengujian pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
-
Apakah Terpidana yang Divonis Pakai KUHP Lama Diganti Hukuman Versi KUHP Baru usai Resmi Berlaku?
Berikut penjelasan soal apakah tersangka atau terpidana yang sudah diproses hukum menggunakan KUHP lama, maka hukumannya diganti pakai KUHP baru.
-
Mabes Polri Pastikan Pedomani KUHP dan KUHAP Baru yang Mulai Berlaku Hari Ini
Mabes Polri akan memedomani pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru yang mulai berlaku hari ini, Jumat (2/1/2026).
-
KUHP Baru: Pemalsu Ijazah Bisa Dihukum Maksimal 6 Tahun, Penerbit 10 Tahun
Dalam KUHP baru yang berlaku hari ini, pemalsu ijazah dihukum maksimal enam tahun penjara. Sementara, penerbitnya lebih berat yaitu 10 tahun.
-
11 Mahasiswa Gugat Pasal Penghinaan Presiden dan Wapres KUHP Baru, Anggap Pembangkangan Putusan MK
11 mahasiswa menggugat pasal penghinaan presiden dan wakil presiden yang tertuang dalam KUHP baru ke MK.
-
Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RKUHP ke Paripurna untuk Disahkan Jadi Undang-Undang
Komisi III DPR RI dan pemerintah menyepakati RKUHP dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk disahkan.
-
Masih Dikaji, DPR Belum Agendakan Bahas RKUHP di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan belum mengagendakan pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di tingkat paripurna
-
Wamenkumham Sebut Revisi KUHP Disahkan Paling Lambat pada Juni Tahun Ini
Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kemungkinan akan disahkan pada Juni 2022.
-
UU KUHP Harus Segera Disahkan, Sudah Bikin 76 Tahun Rakyat Hidup dalam Ketidakpastian
Sejak kemerdekaan, KUHP warisan kolonial Belanda telah berkembang secara masif dan banyak menyimpang dari asas-asas hukum pidana.
-
PBNU Minta DPR dan MPR Perjuangkan Pengesahan RUU KUHP
PBNU meminta DPR dan MPR mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang pembahasannya masih ditunda.
-
10 Hal yang Diprediksi Akan Terjadi Jika Jokowi Tidak Keluarkan Perppu KPK
Kata Kurnia, berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 1.010 responden tersebut mengantarkan pada beberapa kesimpulan.
-
Berapi-api Bahas RKUHP, Fahri Hamzah Sampai Gebrak Meja: Kita Mempertaruhkan Nyawa & Hidup!
Fahri Hamzah menjelaskan bahwa KUHP lama dibuat saat zaman Belanda pada 101 tahun lalu dan sudah tak sesuai dengan keadaan saat ini.
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved