TOPIK
Tabungan Perumahan Rakyat
-
Komisi V DPR Hormati Putusan MK Soal Tapera, Dorong Alternatif Pendanaan Program 3 Juta Rumah
Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda menghormati putusan menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera bertentangan dengan UUD 1945
-
Program Tapera Bikin Gempar Warga RI, Komisioner Akui Kurang Sosialisasi
BP Tapera mengakui pihaknya kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya para pekerja, terkait program Tapera.
-
Ketua Umum Apindo Shinta Sowan ke Menko Perekonomian, Minta Tapera Direvisi
Iuran Tapera sendiri adalah sebesar 3 persen dengan rincian 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan 2,5 persennya ditanggung oleh pekerja.
-
Tolak Tapera, Buruh Keluhkan Sudah Banyak Potongan Wajib Setiap Bulan
Kelompok buruh merasa sudah banyak terlalu potongan wajib yang diambil dari pendapatan pihaknya setiap bulan.
-
Kelompok Buruh Tuding Tapera Jadi Usaha Pemerintah Kumpulkan Pundi-pundi untuk Rezim Prabowo-Gibran
program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) hanya merupakan langkah pemerintah demi mengumpulkan pundi-pundi anggaran untuk rezim Prabowo-Gibran.
-
Berlindung Pakai Payung & Spanduk, Massa Demo Tolak UU Tapera Bertahan di Bawah Guyuran Hujan Deras
Massa demo tolak Undang-Undang (UU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tetap bertahan di bawah guyuran hujan deras, Kamis (27/6/2024).
-
Demo di Patung Kuda, Massa Tuntut Pemerintah Cabut UU Tapera karena Dananya Diduga untuk IKN
Aliansi buruh menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Undang-Undang (UU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Nomor 4 Tahun 2016.
-
Buruh Demo di Patung Kuda Minta Jokowi Cabut UU Tapera, Berikut Tuntutan Lengkapnya
Sejumlah massa dari gabungan kelompok aliansi buruh melakukan aksi demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (27/6/2024). Apa tuntutan mereka?
-
Pekerja Freelance Gugat UU Tapera ke MK, Ingin Pendaftaran Dilakukan Secara Sukarela
Seorang pekerja freelance menggugat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) ke MK.
-
Direktur BTN Nilai Wajar Program Iuran Tapera Diributkan: Itu Biasa Dalam Suatu Hal yang Baru
Setoran dana Tapera tersebut ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen.
-
Ombudsman Soroti Kebijakan Tapera, Dorong Regulasinya Diubah
Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan salah satu hal yang pihaknya soroti perihal kewajiban iuran terhadap para pekerja.
-
Masyarakat Khawatir Iuran Dikorupsi, BP Tapera: Pengelolaan Diawasi OJK, BPK, dan Monitoring KPK
Kinerja imbal hasil untuk peserta dapat dilihat melalui kinerja Nilai Aktiva Bersih atau Unit Penyertaan.
-
BP Tapera: Tidak Ada Hubungan Dana Peserta dengan Pembangunan IKN
Sugiyarto memastikan, dana simpanan peserta ditaruh secara terpisah dan hanya boleh digunakan untuk memberikan manfaat untuk peserta.
-
YLKI: Penolakan Kebijakan Tapera Dari Masyarakat Makin Keras
Tulus menyoroti protes masyarakat bahwa subsidi adalah tanggung jawab pemerintah. Namun, menjadi polemik lantaran masyarakat ikut menanggung subsidi.
-
Dana Tapera Sebagian Besar Dialokasikan ke Surat Utang, Ada Dugaan Biayai Proyek IKN
Dana peserta dikelola ke dalam beberapa portofolio investasi, yaitu korporasi 47 persen, Surat Berharga Negara (SBN) 45 persen, dan sisanya deposito.
-
Beratkan Pengusaha, Ombudsman RI Usul Iuran Tapera 3 Persen Ditanggung Sepenuhnya oleh Pekerja
Setoran dana Tapera sebesar 3 persen ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen.
-
VIDEO Asosiasi Pengusaha Minta Tapera Dibatalkan: Beratkan Pekerja dan Turunkan Daya Beli
Apindo bersama tujuh serikat pekerja buat nota kesepahaman tolak progam Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
-
Dana Iuran Pekerja di Tapera Akan Diinvestasikan ke Obligasi, Ini Alasannya
Dana Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang dipotong 3 persen dari gaji pekerja akan diinvestasikan dalam instrumen obligasi.
-
Kelakar Ombudsman Soal Iuran Tapera: Kalau Bisa Anak Kecil Ikut Didaftarkan Jadi Peserta
Iuran Tapera merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam menyediakan pembiayaan perumahan untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR).
-
Usai Temui BP Tapera Selama 2 Jam, Ombudsman Pastikan Dana Masyarakat yang Dihimpun Aman
Setoran dana Tapera tersebut ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen.
-
Dana Peserta BP Tapera Diinvestasikan di SBN, Pengamat Endus Ada Kepentingan Pemerintah
Iuran Tapera merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam menyediakan pembiayaan perumahan untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR).
-
20.000 Buruh Dakal Demo di Istana 27 Juni 2024, Tolak Program Tapera
Ketua FSP Logam Elektronik dan Mesin (LEM/SPSI) Jakarta Yusup Suprapto mengatakan 20.000 ribu buruh akan melakukan aksi tolak program Tapera di Istana
-
Pemerintah Klaim Tapera Bisa Atasi Backlog Perumahan, Ekonom Tak Yakin Bisa Diselesaikan
Program Tapera hadir karena kondisi masyarakat yang masih kesulitan dalam kepemilikan rumah.
-
Apindo Jakarta bersama Tujuh Serikat Pekerja Minta Progam Tapera Dibatalkan, Ini Alasannya
Solihin mengatakan bahwa pihaknya sejak sosialisasi Program Tapera tahun 2016 silam. DPP Apindo Jakarta telah menyatakan keberatan.
-
Polemik Tapera: Anies Minta Pemerintah Dengar Aspirasi Publik, Penyesalan Basuki, & Respons Moeldoko
Ragam komentar polemik Tapera, Anies Baswedan minta pemerintah dengarkan aspirasi pemerintah hingga penyesalan Menteri PUPR Basuki.
-
Potongan Tapera Bikin Gaduh, Menteri Basuki Menyesal dan Akan Lapor Presiden Jokowi
Beragam opini publik yang mencuat beberapa waktu belakangan memang menyoal terkait kepercayaan masyarakat kepada program Tapera.
-
Tapera Tuai Penolakan, Anies Minta Pemerintah Dengar Aspirasi Publik
Tapera menuai polemik dan mendapat penolakan masif dari masyarakat, Anies Baswedan meminta pemerintah mendengarkan aspirasi publik.
-
Pekerja, ASN, TNI/Polri Bisa Bernafas Lega, Pemerintah Tunda Implementasi Potongan Gaji untuk Tapera
Moeldoko tegaskan Tapera diberlakukan paling lambat tahun 2027, masih ada waktu untuk saling memberi masukan sebelum Tapera benar-benar diterapkan.
-
Tapera dan Revisi UU TNI Tuai Protes, Moeldoko: Negara Tidak Anti-Kritik
Kepala Staf Presiden Moeldoko menegaskan bahwa negara atau pemerintah tidak bersikap anti kritik terhadap sejumlah permasalahan
-
Kisruh Tapera, Moeldoko: Pemerintah Akan Dengarkan Masukan Banyak Pihak
FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR (masyarakat berpenghasilan rendah).
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved