TOPIK
Transaksi Keuangan Mencurigakan
-
Update Soal Transaksi Janggal Rp 349 T, Mahfud MD Tegaskan Lagi Tak Ada Perbedaan Data Disampaikan
Menko Polhukam Mahfud MD tegaskan kembali tidak ada perbedaan data yang disampaikan terkait transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kemenkeu.
-
Mahfud MD: Kemenkeu Akan Tindaklanjuti Dugaan Tindak Pidana Asal dan TPPU Transaksi Rp 349 Triliun
Kemenkeu nantinya akan bekerja sama dengan PPATK dan aparat penegak hukum untuk menentukan langkah selanjutnya.
-
Komite TPPU Tegaskan Tidak Ada Beda Data Mahfud MD dan Sri Mulyani Soal Transaksi Rp349 Triliun
Mahfud MD bilang tidak ada perbedaan data antara yang disampaikannya di Komisi III DPR dan disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Komisi XI DPR.
-
Mahfud MD Pastikan Besok Hadir Rapat di DPR Bahas soal Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun
Mahfud MD memastikan dirinya akan menghadiri rapat di kompleks Parlemen membahas terkait transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di lingkungan Kemenkeu.
-
Besok, DPR Kembali Bahas Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun, Mahfud MD hingga Sri Mulyani Hadir
Arsul Sani mengatakan tidak menutup kemungkinan dibentuk panitia khusus (pansus) setelah rapat pekan depan selesai.
-
7 Poin Perkembangan Kasus Transaksi Mencurigakan Pegawai Kemenkeu Menurut Mahfud MD
Menko Polhukam Mahfud MD bersama Menkeu Sri Mulyani menggelar konferensi pers bersama membahas update transaksi mencurigakan pegawai Kemenkeu.
-
Dibanding DPR, Mahfud MD Lebih Dipercaya soal Transaksi Janggal Rp349 T di Kemenkeu
Menurut survei LSI, publik lebih percaya pada Mahfud MD dibanding DPR RI soal transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu.
-
LSI: Masyarakat Lebih Percaya Mahfud MD Dibanding DPR Terkait Transaksi Janggal Rp 349 T di Kemenkeu
Dominan masyarakat Indonesia lebih berpihak pada pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD dibandingkan Komisi III DPR RI
-
Kebanyakan Masyarakat Meyakini Ada Aliran Dana Tidak Wajar Lebih dari Rp300 Triliun di Kemenkeu
Dominan masyarakat meyakini pernyataan dari Menkopolhukam Mahfud MD yang tempo hari disampaikan.
-
Soal Transaksi Rp 349 Triliun, Pakar TPPU: Memalukan, Menkeu Tak Tahu Ada Laporan Dana Mencurigakan
Yenti Garnasih heran dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tidak tahu ada laporan hasil analisa PPATK terkait dugaan transaksi janggal 349 triliun.
-
Eks Kepala PPATK: Transaksi Janggal Rp 349 T Harusnya Tak Dilaporkan ke Siapa pun Sebelum Ada LTKM
Eks Kepala PPATK Yunus Husein mengatakan harusnya PPATK tidak melaporkan itu ke siapa pun sebelum ada analisa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
-
Komisi III DPR Rencanakan Rapat Kembali Soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun Pekan Depan
Komisi III DPR RI berencana kembali menggelar rapat membahas transaksi janggal Rp 349 Triliun pada pekan depan sebelum reses.
-
Mahfud MD Diharap Tak Manfaatkan Kasus Transaksi Janggal Rp 349 T Demi Dukungan Politik 2024
Lembaga kajian CREED menilai sah saja jika Menko Polhukam Mahfud MD punya agenda politik di tahun 2024.
-
Komisi III DPR RI Minta PSI Ikut Awasi Jika Pansus Dana Janggal di Kemenkeu Terbentuk
Setidaknya ada 491 ASN di Kemenkeu 13 ASN kementerian/lembaga lain dan 570 pihak non-ASN terlibat.
-
Dukung Mahfud MD Bongkar Dugaan Pencucian Uang, IPHI Minta Kemenkeu Berbenah
IPHI menyatakan dukungan Menko Polhukam Mahfud MD membongkar dugaan pencucian uang.
-
Kemenkeu Jelaskan Duduk Perkara Eksportasi Emas Rp 189 Triliun
Juru Bicara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo, menjelaskan duduk perkara terkait kegiatan eksportasi emas senilai Rp 189 triliun
-
PSI Tantang DPR RI Bentuk Pansus Soal Transaksi Janggal Rp349 T di Kemenkeu
Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengatakan pembentukan Pansus ini sangat mendesak.
-
Debat Keras dengan Mahfud MD di DPR, Arteria Dahlan Diduga 3 Tahun Tidak Lapor Harta Kekayaan
Total harta kekayaan Arterian Dahlan saat terakhir kali melapor ke situs LHKPN tahun 2019 mencapai Rp 19,2 miliar atau naik Rp 5,7 miliar.
-
Heboh Emas Rp 189 Triliun, Stafsus Sri Mulyani: Itu Ekspor, Harusnya Ada Persetujuan Kemendag
Penjelasan klarifikasi tersebut dituliskannya dalam akun Twitter @prastow, di mana itu awalnya berasal dari ekspor.
-
Isu Pencucian Uang Rp 189 Triliun Dijawab Bea Cukai, Kasusnya Sudah Diputuskan Oleh Pengadilan
Kemudian kasus ini sampai ke pengadilan, dan setelah berkas perkara lengkap (P21), satu tersangka perorangan didakwa.
-
Pengamat Soroti Pernyataan Johan Budi ke Mahfud MD Soal 'Semua Orang Punya Sisi Gelap'
Anggota Komisi III DPR Johan Budi pun menyentil Mahfud MD yang dianggap sering mengancam anggota DPR.
-
Profil Bambang Pacul, Ketua Komisi III DPR RI Disorot usai Tanggapi Mahfud MD, Politisi Senior PDIP
Bambang Pacul mengaku tak berani mengesahkan RUU Perampasan Aset serta RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal jika tak diperintah Ketua Umum PDIP.
-
Tanggapi Klarifikasi Kemenkeu, Mahfud MD: Sekarang Tinggal Penegakan Hukumnya
Ini tanggapan Mahfud MD soal klarifikasi Kemenkeu soal data rekening dari Kemenkeu dengan yang disampaikannya.
-
Kementerian Keuangan Klarifikasi Beda Data Transaksi Pegawai, Ini Tanggapan Mahfud MD
Tidak ada perbedaan data rekening dari Kementerian Keuangan dengan apa yang disampaikan Menko Polhukam.
-
Soal Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun, Pakar: Kalau Benar Itu Kejahatan, Jangan Dianggap Ringan
Disebutkan jika laporan PPATK soal transaksi janggal Rp 349 triliun benar, itu adalah kejahatan dan tidak bisa dianggap sebagai masalah ringan.
-
Diminta Mahfud Sahkan RUU Perampasan Aset, Bambang Pacul: DPR Siap jika Diperintah Ketum Parpol
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wiryanto atau Bambang Pacul jawab Mahfud MD soal permintaan dukungan pengesahan RUU Perampasan Aset.
-
Pakar TPPU: Transaksi Janggal Rp 349 Triliun Bukan Sekadar Data dan Angka: Ini Uang Negara!
Yenti menegaskan jika laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tersebut benar sebagai sebuah kejahatan
-
Pakar TPPU Ingatkan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun Jangan Dianggap Hanya Sekadar Data dan Angka
Pakar TPPU Yenti Garnasih mengingatkan kepada seluruh pihak terkait bahwa transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun buka sekadar angka.
-
Kemenkeu Periksa Pegawai Miliki Harta Tak Wajar, 8 Pegawai Kena Sanksi Berat
Adapun semuanya termasuk dalam 69 pegawai yang belum melaporkan harta kekayaannya di tahun 2020-2021.
-
Eks Pimpinan KPK: Laporan PPATK Soal Transaksi Janggal Rp349 T Sangat Mudah Di Follow Up
Saut Situmorang mengatakan laporan (PPATK) transaksi janggal senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan sangat mudah ditindaklanjuti
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved