TOPIK
Kisruh APBD DKI
-
Persoalan APBD DKI Jakarta mengingatkan Gubernur DKI Ahok untuk menata dan memperbaiki jajaran di bawahnya.
-
Besarnya anggaran belanja pegawai DKI 2015 kembali mendapat kritik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
-
Apalagi saat ini DPRD akan lebih fokus mengawasi karena APBD 2015 akan disahkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub)
-
tetap mengatur sanksi terhadap kepala daerah dan DPRD tidak akan digaji enam bulan bila telat melakukan pembahasan APBD
-
Ancaman tersebut dikeluarkan untuk meningkatkan kedisiplinan
-
Angka tersebut justru dengan menggunakan total anggaran tahun sebelumnya
-
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diingatkan tak sesumbar menginginkan APBD selanjutnya kembali menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub).
-
Catatan yang diberikan lebih banyak dibandingkan RAPBD yang ditolak DPRD DKI sebanyak 114 halaman.
-
Kementerian Dalam Negeri akan mengesahkan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) menjadi Peraturan Gubernur (Pergub) APBD DKI Tahun 2015.
-
"Kami datang untuk menjalankan proses pengawasan saja," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menjelaskan kedatangannya di Kemendagri.
-
"Setelah proses hak angket selesai, Partai Hanura tidak akan melibatkan diri pada hak menyatakan pendapat yang menjurus pada pemakzulan."
-
"Saya tegur ini DKI, kenapa tidak tepat waktu. Itu membawa implikasi ketidakefektifan daya serap dan mempengaruhi Silpa."
-
Gubernur DKI Jakarta siap membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban pemakaman APBD 2014 dalam rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta pekan depan.
-
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjamin anggaran gaji jumbo PNS DKI tidak dicoret dari APBD DKI 2015.
-
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendatangi Kementerian Dalam Negeri guna membahas RAPBD.
-
persoalan antara DPRD DKI Jakarta dengan pria yang akrab disapa Ahok itu dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik
-
Taufik mengaku dirinya dengan Ahok sama-sama sebagai warga Jakarta Utara
-
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, akan mencopot jabatan dari kedua tersangka
-
Mendagri Tjahjo Kumolo berharap penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 menggunakan Peraturan Daerah bukan Peraturan Gubernur.
-
"Saya tidak masalah hak angket mau apa, urusan teman ya teman, pribadi ya pribadi, urusan dinas ya dinas, begitu loh. Tidak ada masalah,"
-
Dia juga mengaku kecewa dengan sedikitnya jumlah orang yang hadir untuk melakukan aksi unjuk rasa.
-
Basuki Tjahaja Purnama sengaja mengundang DPRD DKI untuk pembahasan APBD 2015
-
"Pesan dari Pak Gubernur, DPRD juga suruh diundang, supaya kita betul-betul terbuka," kata Saefullah
-
Hanya saja, ketika ditanya tentang hal ini, Krisna yang juga berprofesi sebagai artis itu justru tidak mengetahui definisi pokir.
-
Untuk pemangkasan anggaran itu sendiri, difokuskan dalam belanja pengadaan lahan.
-
"Ya tidak apa-apa kan yang menentukan MA. Toh dipecat juga aku seneng saja kok," katanya.
-
Pakar komuikasi politik Tjipta Lesmana mengatakan, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa merangkul pihak
-
Ketua Forum Warga Jakarta, Azas Tigor Nainggolan mengatakan, masyarakat Jakarta bisa menggugat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
-
Pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merupakan tipikal pemimpin yang antikritik.
-
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif, menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memang memiliki kelemahan dalam sisi etika.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
