Pendidikan GOTOPIK
OTT KPK di Pengadilan Jaksel
-
Jadi Perantara Suap, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur Dituntut 6 Tahun Penjara
Panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Muhammad Ramadhan dituntut dengan pidana penjara selama enam tahun
-
Panitera Muhammad Ramadhan Manfaatkan Istrinya untuk Berkomunikasi dengan Hakim Dalam Pemberian Suap
Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Muhammad Ramadhan mengaku memanfaatkan istrinya dalam kasus suap.
-
Upaya Pemberian Suap Berawal dari Kecurigaan Terhadap Hakim 'Masuk Angin'
Arif Fitriawan mengatakan upaya penyuapan itu dilakukan karena pihak penggugat merasa curiga pihak tergugat sudah memberikan uang kepada majelis hakim
-
Panitera Pengganti PN Jaktim Minta Istrinya Buang Uang Suap ke WC Saat KPK Mendatangi Rumahnya
Panitera Pengganti PN Jakarta Timur Muhammad Ramadhan menyuruh istrinya untuk membuang uang suap ke WC di rumahnya.
-
KPK Perpanjang Penahanan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur
KPK memperpanjang masa penahanan panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur Muhammad Ramadhan (MR).
-
Sedang Tutup Portal, Samun Lihat Banyak Petugas KPK di Rumah Tempat Hakim Irwan Tinggal
"Jadi malam itu saya mau kunci portal jalan seperti biasa, enggak tahunya di depan rumah Pak Irwan ramai petugas KPK," kata Samun
-
Saksi Penggeledahan Sebut KPK Ambil Kunci Rumah dan Kunci Mobil Hakim Irwan
"Saya lihat petugas KPK mengamankan kunci rumah dan kunci mobil milik pak Irwan," ucap Samun di Kompleks Kehakiman
-
Menilik Rumah Dinas Hakim Irawan, Hakim Pegadilan Negeri Jakarta Selatan yang Ditangkap KPK
Rumah dinas hakim Irwan di Kompleks Kehakiman Jalan Ampera Raya Blok Rini, nomor C7, Pasar Minggu, Jakarta Selatan terlihat sepi.
-
Dua Hakim PN Jakarta Selatan yang Ditangkap KPK Dikenal Profesional dan Tinggal di Kos-kosan
Bamsoet yakin Mahkamah Agung tidak akan Resisten terhadap peran KY tersebut demi kebaikan dunia peradilan di Indonesia.
-
Bamsoet Minta Komisi III Konsultasi dengan MA Terkait OTT KPK di Pengadilan
Bamsoet: Komisi III DPR RI akan berkonsultasi dengan Mahkamah Agung (MA) untuk mencari solusi masih adanya hakim nakal yang tersangkut masalah
-
Dua Hakim Sempat Dipanggil Ketua Pengadilan Jakarta Selatan Sebelum Ditangkap KPK
Juru bicara Mahkamah Agung (MA), Suhadi, mengatakan sebelum tertangkap keduanya sempat dipanggil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Arifin.
-
Dua Hakim yang Terjaring OTT KPK Diberhentikan Sementara
MA secara resmi memberhentikan sementara dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Iswahyu Widodo dan Irwan, yang tertangkap KPK
-
MA Akan Evaluasi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Jakarta Timur Terkait OTT KPK
Mahkamah Agung berencana melakukan evaluasi terhadap kinerja Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Arifin dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur
-
KPK Ungkap Alasan Penyuap Berikan Rp 150 Juta kepada 2 Hakim PN Jakarta Selatan
Menurut dia, para penyuap memberikan uang Rp150 juta agar hakim Iswahyu Widodo dan Irwan tidak mengeluarkan putusan sela NO
-
Usai OTT Hakim, Persidangan di PN Jakarta Selatan Berjalan Normal
Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetap berjalan normal usai kedua hakimnya terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK.
-
Berita Terbaru OTT KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kode Ngopi hingga Identitas Tersangka
KPK telah menetapkan status hukum enam orang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
-
Peneliti: Kembali Tertangkapnya Hakim dalam OTT KPK Jadi Bukti Sanksi Pidana Tidak Menakutkan
Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Pujiyono, mengatakan sanksi pidana bila diibaratkan obat sudah overdosis.
-
Respons Wakil Ketua Komisi III DPR Sikapi OTT KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Mulfachri Harahap menilai harus ada evaluasi secara komprehensif dalam sistem pengawasan hakim.
-
Peneliti Dorong RUU Jabatan Hakim Segera Dibahas Sikapi OTT KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Deputi Direktur Indonesian Legal Roundtable, Erwin Natosmal Oemar mendorong agara RUU jabatan hakim segera dibahas menyikapi ditangkapnya hakim.
-
Ini Sanksi yang Disiapkan MA untuk Hakim yang Terjaring OTT KPK
MA akan memberi sanksi kepada para hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK
-
Kembali OTT KPK Jaring Hakim, Peneliti: Ini Bukti Sanksi Pidana Tak Menakutkan
Strategi penanggulangannya menurut Pujiono, harus integrasi. Artinya tidak hanya tindakan represif dengan pidana.
-
MA Akan Beri Sanksi Tegas Hakim Terjaring OTT
Upaya OTT terhadap hakim sudah terjadi beberapa kali. Ini merupakan penangkapan hakim yang ke-20 kali.
-
OTT Hakim, Komisi III Sebut MA Gagal Pengawasan dan Bina Hakim
Taufiqulhadi berharap KPK memiliki bukti yang kuat dalam operasi tangkap tangan tersebut. Bila memang benar menurutnya wajah peradilan Indonesia
-
Pimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Gelar Rapat Sikapi OTT KPK
Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum mengetahui persis siapa saja hakim dan panitera yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
OTT Hakim, Komisi III Soroti Pengawasan Mahkamah Agung
Menurut Arsul kembali terjeratnya hakim dalam dugaan suap memberikan kode keras keppada MA untuk merubah sistem pengawasan.
-
OTT Hakim, Arsul: Dengan Predikat Wakil Tuhan Hakim Seharusnya Resisten Terhadap Korupsi
Arsul mengatakan pada seorang diri hakim melekat pemberi keadilan. Semua orang yang berperkara mengantungkan keadilannya pada seorang hakim.
-
Pasca-OTT KPK, Sejumlah Hakim Tidak Diketahui Keberadaannya
Tidak tampak adanya ruangan hakim atau panitera pengganti di lantai dua gedung pengadilan yang tersegel
-
OTT KPK Kembali Jaring Hakim, Peneliti: Sinyal Keras MA Lakukan Reformasi
"Ada lack of management. Tidak ada upaya yang serius untuk memberantasnya," ujar peneliti Indonesian Legal Roundtable
-
Pihak PN Jaksel Mengaku Belum Tahu Siapa Sosok Hakim yang Ditangkap KPK
Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Achmad Guntur mengatakan, pihaknya belum mengetahui siapa hakim yang diamankan KPK
-
OTT di PN Jakarta Selatan, Agus Hermanto Minta Masyarakat Ikut Awasi Jalannya Penegakkan Hukum
"Ya, itu tentu masalah. Itu pelanggaran hukum. DPR mengajak semua pihak marilah kita semuanya mengawasi penegakkan hukum," ujar Agus Hermanto
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved