TOPIK
Perppu Ormas
-
Wiranto: Yang Tidak Setuju Silakan Beri Argumentasi di Pengadilan
"Pemerintah tentu menyiapkan langkah-langkah, memberikan suatu jawaban agrumentasi, bahwa yang dilaksanakan benar adanya."
-
Yusril Ihza Mahendra: Pokoknya HTI Akan Terus Melawan
Mahkamah Konstitusi akan menentukan apakah Hizbut Tahrir Indonesia memiliki legal standing sebagai pemohon uji materi Perppu Ormas.
-
Din Syamsuddin Yakin Muhammadiyah Ikut Gugat Perppu Pembubaran Ormas ke MK
Din mengatakan jika Muhammadiyah mengajukan uji materiil bukan berarti organisasi Islam itu mendukung organisasi yang anti-Pancasila.
-
Jokowi Undang Anggota Fraksi Partai Pendukung Pemerintah ke Istana Bahas Perppu
Namun, pertemuan iti belum diketahui apa yang akan dibahas dan pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup.
-
Mantan Komisioner Komnas HAM: Ada Aktor Maling Teriak Maling
Komnas HAM memang bukan lembaga yang memiliki hak untuk melakukan penyelidikan, namun dari ciri-ciri dan analisis, nama tersebut diduga.
-
Alasan Koalisi Masyarakat Sipil Desak Perppu Ormas Dicabut
UU Nomor 17 Tahun 2013 dinilai sudah cukup memadai, sehingga Pemerintah tidak perlu mengeluarkan peraturan baru.
-
NU Mendukung Perppu Pembubaran Ormas
Sekretaris Lembaga Ta'lif Wan Nasyr Nahdatul Ulama (LTN NU), Syafiq Alielha mengeaskan, bahwa NU konsisten mendukung Peraturan Pemerintah Undang Undan
-
Perppu Ormas Atur Lebih Rinci Mengenai Mekanisme Pembubaran Ormas
Perppu Ormas itu mengatur mekanisme percepatan proses pembubaran organisasi yang dianggap telah melanggar peraturan.
-
Yang Tolak Pancasila, Boni Hargens: Enggak Bisa Dibilang Indonesia Dong
Menurutnya, Pancasila sebagai dasar negara merupakan hal yang sudah final bagi warga negara Indonesia.
-
Kejagung: HTI Bubar, Ormas Lain Tak Perlu Takut
Seharusnya ketakutan untuk dibubarkan tidak ada, jika organisasi masyarakat melihat AD ART organisasi masyarakatnya sudah sesuai atau belum.
-
Kejaksaan: Pembubaran Ormas Melalui Pengadilan memakan Waktu Lama
Setelah cara itu dilakukan, tapi Ormas masih berkegiatan yang dinilai bermasalah, maka ada mekanisme pencabutan badan hukum.
-
Kejaksaan Agung: Butuh Waktu Lama Bubarkan Ormas Melalui Pengadilan
Adi Toegarisman mengatakan pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai menyimpang dari Pancasila sulit dilakukan melalui peradilan.
-
Kemendagri Minta Kepala Daerah Buat Peraturan Turunan Tentang Ormas
Peraturan kepala daerah baik itu Peraturan Bupati ataupun pertauran gubernur, untuk mendeteksi dini Ormas yang menyimpang dari falsafah pancasila.
-
Bubarkan Ormas, Kementerian Hukum dan HAM Tunggu Data dari Polri
Menurut Yasonna, dalam kajian tersebut nantinya akan diputuskan mengenai tindakan yang akan diambil terhadap ormas-ormas tersebut.
-
''Bagaimana Mungkin NU Dibubarkan? Ya Enggak Bisa''
Yusril berpendapat semua ormas berpotensi dibubarkan oleh pemerintah menggunakan perppu tersebut, termasuk Nahdlatul Ulama (NU).
-
Fadli Zon Ingatkan Pemerintah DPR Bisa Tolak Aturan Pembubaran Ormas
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengingatkan kepada pemerintah bahwa Perppu tersebut bisa dibatalkan di parlemen.
-
MUI Belum Keluarkan Pernyataan Sikap soal Perppu Ormas
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengaku telah membahas soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ormas.
-
Komentar Hendardi atas Polemik Perppu Ormas di Tengah Masyarakat
Pemerintah, kepolisian, dan kejaksaan adalah institusi kunci yang harus memastikan Perppu ini tidak dijalankan secara sewenang-wenang.
-
Djarot Sebut Masih Ada Ormas Anti Pancasila Selain HTI
Djarot Saiful Hidayat menilai pencabutan izin badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tepat.
-
Perppu Dibatalkan DPR, HTI Bisa Bangkit dari Kubur
Hal itu secara otomatis menonaktifkan ormas Islam yang baru disahkan di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
-
Masukan Masyarakat dan Ulama Memiliki Andil dalam Pembubaran HTI
Tidak hanya pengkajian, Pemerintah juga memantau langsung dan menerima laporan dari masyarakat terkait ormas-ormas tersebut.
-
Ketua MUI Sebut Jokowi Konsultasi Ulama Sebelum Keluarkan Perppu Ormas
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkapkan Presiden Joko Widodo berkonsultasi dengan ulama sebelum mengeluarkan Perppu Ormas.
-
Kaukus Pancasila Berharap DPR Setujui Perppu Ormas Jadi UU
Tuduhan bahwa perppu akan menimbulkan sentralisme kekuasaan, otoriter tidak berdasar.
-
Perppu Jadi Sarana Eksistensi Bangsa
Ia menegaskan subtansi dari Perppu inilah yang menjadi sangat penting, bagaimana negara Indonesia dapat kuat
-
Ryamizard Sarankan Yang Anti Pancasila Untuk Cari Negara Lain
Kalaupun ada yang tidak setuju dengan Pancasila dan berniat mendirikan negara Islam, pemerintah tidak akan mengusir mereka.
-
Ulama Banten Dukung Perppu Ormas
Polemik pro dan kontra penerbitan Peraturan Penggantu Undang-Undang (Perppu) No 2/2017 tentang Ormas terus berlanjut.
-
Perppu Ormas Lahir, Presiden Jokowi Koreksi Total Kekeliruan Pemerintah SBY Atasi Ormas Radikal
PERPPU No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas merupakan langkah progresif sekaligus protektif Presiden Jokowi untuk melindungi segenap warga negara.
-
Langkah Presiden Jokowi Berantas Ormas Radikal Diabadikan dalam Kartun di New York Times
Presiden Jokowi dengan tegas menyatakan tidak membiarkan ormas atau individu yang menyalahgunakan kebebasan yang diberikan untuk mengganti Pancasila.
-
Tolak Perppu Ormas, 28 Organisasi Kemasyarakatan Gelar Unjuk Rasa di Monas
Itu karena Perppu Ormas tersebut dianggap dapat mengancam kebebasan mereka dalam berkumpul dan berserikat.
-
Undang Ulama, Jokowi Minta Dukungan Terhadap Perppu Ormas
Dalam pertemuan itu, Thamrin mengatakan Presiden Jokowi sampaikan mengenai substansi dari Perppu tentang Ormas itu.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved