Pendidikan GOTOPIK
Perppu Ormas
-
Keluarkan Perppu Ormas, Wiranto: Keadaan Bangsa Tengah Genting
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto menilai Saat ini Indonesia menghadapi kegentingan.
-
Yusril: NU Juga Bisa Bubar Melalui Perppu Ormas
Sebelumnya, Yusril sempat mengkritik beberapa pasal sebagai dasar mengugat uji materi Perppu Ormas di Mahkamah Konstitusi.
-
Wiranto Sayangkan Ada yang Mengecam Perppu Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017, menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhuka
-
Ini Penjelasan Menkopolhukam Soal Ancaman Ormas Anti NKRI
Indonesia menghadapi berbagai macam ancaman. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, menyebut ancaman tersebu
-
Aliansi Ormas Jabodetabek Desak Pemerintah Batalkan Perppu Ormas
Massa menuntut pemerintah membatalkan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang belakangan ini menjadi polemik di masyarakat.
-
Ratusan Orang Berunjuk Rasa di Monas Menolak Perppu Ormas
Ratusan orang berkumpul di Jl. Merdeka Selatan, Monas, Jakarta Pusat berunjuk rasa menolak Perppu No. 2 Tahun 2017 pada Selasa (18/7/2017).
-
Yusril Minta Pimpinan Ormas Termasuk NU Jangan Senang Dulu
"Saya juga mengingatkan semua pimpinan ormas jangan senang-senang dulu. Sekarang ada yang senang nih Pak Aqil Siradj sepertinya antusias."
-
Wiranto Bantah Pemerintah Sudutkan Ormas Islam
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu
-
Yusril Nilai Perppu Ormas Berbahaya "Sekadar Pikiran Saja Sudah dapat Dipidana''
Menurut Yusril, frasa kata 'menganut' dalam pasal tersebut tidak merugikan pemohon namun bahkan juga seluruh warga negara Republik Indonesia.
-
Hizbut Tahrir Akhirnya Ajukan Uji Materi Perppu Pembubaran Ormas
"Menurut hemat kami pasal itu sangat multitafsir dan kemungkinan bisa dipergunakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap ormas yang berseberangan."
-
Ketum GP Anshor Anggap Tidak Ada Kewajiban Muslim Dukung Khilafah
Menurutnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang oleh pemerintah akan dibubarkan, juga termasuk ormas yang harus ditertibkan.
-
Anshor Setuju Ormas Anti-NKRI Dihabisi
Ketua Umum GP Anshor mengaku tidak setuju jika perppu tersebut dianggap tidak demokratis.
-
Menteri Wiranto: Perppu Ormas untuk Jaga NKRI
Menteri Koordinator Politik, hukum, dan Keamaman Wiranto menegaskan Perppu Ormas bukan merupakan langkah otoriter dari pemerintah.
-
Novanto Tersangka, Golkar Tetap Dukung Perppu Pembubaran Ormas
Sekjen Idrus Marham menegaskan partai Golkar tetap mendukung semua program kerja pemerintah.
-
menteri Yasonna Bantah Perppu Ormas untuk Tutup Kebebasan Berserikat
Sebaliknya, ia memastikan bahwa kebebasan berserikat tetap ada karena dijamin oleh konstitusi.
-
Wiranto Belum Mau Beberkan Nama Ormas yang Akan Dicabut Izinnya
"Jadi salah kalau menanyakan (ke saya), pak Ormas mana ini pak, nanti, sekarang payungnya dulu di toto, di tata,"
-
Wiranto: Jangan Teriak-teriak Pemerintahan Sekarang Seperti Orde Baru, Saya Pernah Di Sana
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, mengatakan saat ini terjadi keadaan genting.
-
Wiranto Tantang Pihak Tidak Setuju Perppu Ormas Untuk Berdiskusi
"Saya heran, ada upaya seperti ini, upaya untuk penyelematan bangsa, pennyelematan negara, penyelematan NKRI, kok dikecam ramai-ramai,"
-
Ormas Masih Punya Peluang Tempuh Jalur Pengadilan Jika Izinnya Dicabut
"Maka saya heran, ada upaya seperti ini, upaya untuk penyelamatan bangsa, penyelamatan negara penyelamatan NKRI, kok dikecam ramai-ramai,"
-
Asas Contrario Actus Sempat Diusulkan Dalam UU Ormas, Namun Ditolak
"Kepentingan politik pada saat itu menghendaki demikian dan pemerintah juga menyetujui,"
-
Pemerintah Klaim Perhatikan Syarat 'Kegentingan Memaksa' Sebelum Keluarkan Perppu Ormas
"Banyak peraturan lama yang justru represif dan ini tidak ada apa apanya,"
-
Langkah Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas Sudah Tepat
Pemerintah telah resmi meneken peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 untuk mengontrol dan menertibkan ormas.
-
PKB Ajak Parpol Lain Dukung Perppu Pembubaran Ormas
Muhaimin Iskandar mengatakan, sebagai partai pendukung pemerintah, PKB akan patuh terhadap kebijakan yang dikeluarkan presiden.
-
Ini Sanksi bagi Ormas yang Melanggar Perppu
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 dan berlaku sejak 10 Juli lalu.
-
Kementerian Polhukam: Perppu Ormas Sangat Demokratis
"Disini dapat dilakukan keberatan ke pengadilan oleh karena itu, pemerintah menonjolkan ini. Tidak represif," ujar Heni.
-
Pemerintah Tidak akan Bubarkan Ormas Bila tidak Cukup Bukti
"Untuk menetukan apakah sampai melakukan pelanggaran tidak hanya kualitatif. Bukti tersebut harus diidentifikasi dan ditunjukkan."
-
Tanggapi Perppu Ormas, Sekjen Demokrat: Bisa Ditolak di DPR dan Harus Batal demi Hukum
Susah juga jika dikatakan, tidak otoriter," jelas Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan saat dihubungi, Jakarta,
-
Pemerintah Kantongi Daftar Ormas yang Bisa Dikenakan Perppu
Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa Pemerintah sudah mengantongi daftar organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bisa dikenakan Perppu tentang Ormas.
-
Wiranto Sebut Ormas Bermasalah Sudah Terlalu Lama Dibiarkan
"Kalau (pemerintah) mau cari enak, sudah nggak usah bikin perppu lah, rapat-rapat nggak usah, tenang-tenang saja, jangan cari masalah."
-
Wiranto: Apakah Kita Ingin Indonesia Seperti Libya, Irak, atau Suriah?
"Kita rela nanti, (Indonesia) menjadi seperti Libya, seperti Irak, seperti Suriah, mau nggak ?" tanya Wiranto kepada wartawan.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved