TOPIK
Polemik Pencopotan Hakim MK
-
Mengadu ke MKD DPR, Peneliti Setara Institute: Tak Ada Dasar Hukum Terkait Pencopotan Hakim Aswanto
Peneliti Hukum dan Konstitusi Sayyidatul Insiyah menganggap pencopotan Hakim MK Aswanto tak memiliki dasar hukum yang jelas.
-
Pakar Hukum Sebut Akan Timbul Kecurigaan Jika Jokowi Lantik Pengganti Hakim MK Aswanto
Feri Amsari mewanti-wanti Presiden Jokowi agar mengabaikan penunjukan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) baru yang dipilih DPR untuk menggantikan Aswanto.
-
PSI Nilai DPR Layak Mendapat 'Kartu Merah' Karena Copot Hakim MK Aswanto Tanpa Alasan
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai DPR layak mendapat 'kartu merah' dalam kasus pemecatan Hakim Konstitusi Aswanto.
-
Pencopotan Hakim Aswanto, Jokowi: Kita Semua Harus Taat Aturan
Jokowi angkat bicara soal pencopotan Hakim MK Aswanto oleh DPR, menurutnya semua pihak harus taat pada aturan.
-
Perludem Minta Presiden Jokowi Jangan Tindaklanjuti Permintaan DPR Ganti Aswanto dari Kursi Hakim MK
Perludem minta Jokowi tidak menindaklanjuti permintaan DPR yang ingin mengganti Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto.
-
Copot Hakim MK Aswanto, ICW: DPR Arogan dan Otoriter
ICW mendesak presiden untuk tidak menebitkan Keputusan Presiden (Kepres) pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK
-
Respons Keputusan Pencopotan Hakim MK Aswanto, Formappi: DPR Harusnya Paham Proses yang Benar
Kata Lucius, ini menunjukkan bagaimana DPR tidak paham dengan langkah yang mereka ambil dan juga mengobrak-abrik hukum serta tata keloa negara.
-
Pencopotan Hakim MK Aswanto oleh DPR, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum
Sebelumnya Menkopolhukam Mahfud MD menilai diberhentikannya Aswanto sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi ranahnya DPR.
-
Bawa Tiga Tuntutan, Masyarakat Madani Nyatakan Sikap Tolak DPR Hentikan Hakim MK Aswanto
Masyarakat Madani menyampaikan pernyataan sikap atas keputusan DPR RI yang memberhentikan dan melakukan penggantian terhadap Hakim Konstitusi Aswanto.
-
Begini Respons Ketua DPR Soal Pencopotan Aswanto dari Hakim MK yang Tuai Protes
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, hal itu sudah menjadi keputusan DPR melalui Komisi III yang disahkan dalam rapat paripurna.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved