TOPIK
Polemik Pencopotan Hakim MK
-
Peneliti Hukum dan Konstitusi Sayyidatul Insiyah menganggap pencopotan Hakim MK Aswanto tak memiliki dasar hukum yang jelas.
-
Feri Amsari mewanti-wanti Presiden Jokowi agar mengabaikan penunjukan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) baru yang dipilih DPR untuk menggantikan Aswanto.
-
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai DPR layak mendapat 'kartu merah' dalam kasus pemecatan Hakim Konstitusi Aswanto.
-
Jokowi angkat bicara soal pencopotan Hakim MK Aswanto oleh DPR, menurutnya semua pihak harus taat pada aturan.
-
Perludem minta Jokowi tidak menindaklanjuti permintaan DPR yang ingin mengganti Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto.
-
ICW mendesak presiden untuk tidak menebitkan Keputusan Presiden (Kepres) pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK
-
Kata Lucius, ini menunjukkan bagaimana DPR tidak paham dengan langkah yang mereka ambil dan juga mengobrak-abrik hukum serta tata keloa negara.
-
Sebelumnya Menkopolhukam Mahfud MD menilai diberhentikannya Aswanto sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi ranahnya DPR.
-
Masyarakat Madani menyampaikan pernyataan sikap atas keputusan DPR RI yang memberhentikan dan melakukan penggantian terhadap Hakim Konstitusi Aswanto.
-
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, hal itu sudah menjadi keputusan DPR melalui Komisi III yang disahkan dalam rapat paripurna.
